Author: Irvan Mawardi

Kenaikan tunjangan hakim yang akan mulai berlaku pada Februari mendatang menandai fase baru dalam relasi antara negara dan aparatur peradilan. Janji Presiden yang disampaikan pada awal 2025 di hadapan sekitar 800 Ketua Pengadilan se-Indonesia, dan kembali ditegaskan dalam pidato kenegaraan 16 Agustus, akhirnya berwujud kebijakan konkret melalui terbitnya peraturan pemerintah. Negara, pada titik ini, telah menyatakan keseriusannya untuk memulihkan martabat peradilan melalui kesejahteraan. Meski realisasi kenaikan berada pada kisaran rata-rata 100 hingga 150 persen, kebijakan ini tetap membawa pesan politik hukum yang kuat. Kesejahteraan tidak lagi dapat dijadikan alasan pembenar atas berbagai kelonggaran etik. Justru sebaliknya, ia menjadi penanda bahwa…

Landmark decision, dalam makna yang paling sederhana, adalah cara peradilan berbicara kepada publiknya. Ia memberi sinyal tentang nilai apa yang dijaga, arah apa yang dipilih, dan keadilan seperti apa yang hendak dirawat. Di tengah derasnya perkara dan tuntutan efisiensi, upaya menyaring putusan penting menunjukkan bahwa peradilan tidak semata mengejar kecepatan, tetapi juga kedalaman makna. Dengan merawat preseden, Mahkamah Agung sedang membangun kepercayaan—bahwa hukum bekerja dengan ingatan, nalar, dan tanggung jawab sosial. Di balik hiruk-pikuk perkara yang datang silih berganti, ada satu kerja sunyi yang jarang disorot publik: memilih putusan mana yang layak dikenang, dirujuk, dan dijadikan penunjuk arah. Di sinilah…

Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Rabu (17/12), Ketua Mahkamah Agung menyampaikan pembinaan kepada jajaran Peradilan Umum dalam rangkaian penyerahan penghargaan kinerja dan Anugerah Abhinaya Upangga Wisesa. Namun pembinaan ini tidak berhenti pada apresiasi. Ia bergerak lebih dalam, menyentuh wilayah yang kerap luput dari seremoni: bagaimana peradilan menghadapi sorotan publik tanpa kehilangan jati diri Ketua MA menempatkan kebersamaan sebagai fondasi pertama. Dalam iklim hukum yang kian terbuka dan diawasi publik, soliditas aparatur peradilan bukan sekadar jargon organisasi, melainkan prasyarat agar lembaga tetap tegak di tengah tekanan. Putusan pengadilan hari ini tidak hanya dibacakan di ruang sidang, tetapi dibedah di ruang…

Istilah Abhinaya Upangga Wisesa berasal dari rumpun bahasa Sanskerta yang diadaptasi dalam tradisi Jawa Kuno (Kawi). Bahasa ini sejak berabad-abad lalu digunakan untuk merumuskan etika kekuasaan, bukan sekadar administrasi pemerintahan. Abhinaya menandai pengabdian aktif—kerja yang dilakukan dengan kesadaran nilai, bukan kepatuhan mekanis. Upangga berarti unsur pendukung: bagian yang tidak menonjol, tetapi menentukan berjalannya sistem. Wisesa menunjuk pada kekuasaan yang bijaksana—otoritas yang dijalankan dengan pengendalian diri dan tanggung jawab moral. Dalam tradisi kekuasaan Nusantara klasik, justru unsur pendukung inilah yang menjaga stabilitas negara dan hukum. Mereka jarang disebut, tetapi ketika mereka runtuh, sistem ikut runtuh. Karena itu, pengabdian sunyi dipandang sebagai…

Bandar Lampung — Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak), Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, akan menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Court Security dan Contempt of Court dalam Bingkai Independence Judiciary” pada Kamis, 18 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan kerja sama Pustrajak Mahkamah Agung RI dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus menjadi ruang temu gagasan yang mempertemukan perspektif kelembagaan peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam satu meja dialog yang terbuka. Topik court security dan contempt of court dipilih karena keduanya beririsan langsung dengan isu mendasar dalam penyelenggaraan peradilan: bagaimana menjamin keamanan lingkungan…

Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI periode 2025–2028 akhirnya mencapai titik akhir. Dari total suara sah, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. meraih 119 suara (60%), sementara Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. memperoleh 79 suara (40%). Hasil ini menandai kemenangan yang relatif kuat, sekaligus menunjukkan adanya keragaman preferensi di tubuh organisasi profesi hakim. Komposisi suara tersebut penting dibaca secara jernih. Di satu sisi, ia memberi legitimasi elektoral yang cukup bagi Yanto untuk memimpin. Di sisi lain, perolehan suara yang tidak terpaut ekstrem juga menjadi pengingat bahwa IKAHI adalah organisasi dengan dinamika internal yang plural—dan karena itu, kepemimpinan ke depan dituntut inklusif…

Catatan redaksi Di tengah hiruk pikuk Musyawarah Nasional (Munas) XXI Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), perhatian publik kerap tertuju pada panggung besar: sidang pleno, pemilihan Ketua Umum, dan dinamika elite organisasi. Namun di balik itu semua, terdapat suara lain yang tak kalah penting—suara para hakim di daerah, hakim muda, dan mereka yang sehari-hari bekerja dalam senyap menjaga martabat peradilan. Untuk memastikan suara itu tidak tenggelam, suarabsdk menghimpun pandangan empiris para hakim dari berbagai lingkungan peradilan dan wilayah. Mereka diminta menjawab enam pertanyaan mendasar tentang tantangan IKAHI, sosok Ketua Umum yang dibutuhkan, isu kesejahteraan dan perlindungan, perlunya terobosan baru, kolektivitas lintas peradilan,…

Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXVII resmi ditutup di sore hari, 13 Desember 2025. Namun bagi Mahkamah Agung, penutupan ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari tanggung jawab yang justru semakin berat: saat para hakim tipikor diuji bukan oleh modul pelatihan, melainkan oleh kompleksitas perkara, tekanan publik, dan godaan kekuasaan. Dalam sambutannya di Auditorium Badan Strategi dan Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Bogor, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan wujud tanggung jawab institusional Mahkamah Agung untuk memastikan peradilan memiliki benteng yang kokoh dalam menghadapi kejahatan korupsi yang kian kompleks. Menjadi Hakim…

Angin sore Seminyak bergerak pelan di balik kaca ruang pertemuan itu, seolah ikut menyimak sebuah percakapan panjang tentang masa depan ilmu hukum. Di Four Points by Sheraton Bali, para pengelola Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) duduk melingkar dalam suasana yang tidak tergesa, namun penuh kesadaran: bahwa masa depan jurnal tidak hanya ditentukan oleh naskah yang terbit, tetapi oleh cara sebuah institusi menjaga martabat ilmu pengetahuan. Dari podium, Dr. Andi Akram, S.H., M.H.—Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung—memulai pembukaan dengan nada yang tenang namun menegaskan arah. “Potensi jurnal sebagai sarana advokasi kebijakan itu sangat besar,” ujarnya. “Ia mampu…

Labuan Bajo—Cahaya panggung di Hall utama Hotel Meruorah Komodo, menyentuh lembut kain songke yang disampirkan di pundak para tamu. Udara laut yang lembut memasuki ruang konferensi, seakan ikut menyimak percakapan besar tentang masa depan negara. Pada malam pembukaan Konferensi Nasional Asosiasi Pengajara Hukum Tata Negara -Hukum Administrasi Negara ( APHTN-HAN) ke-4, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., berdiri di podium dan memulai sesuatu yang terasa seperti percakapan lintas abad: bagaimana kita mengelola negara di tengah gelombang perubahan digital yang tak lagi memiliki tepi. Ketua Mahkamah Agung memulai paparannya dengan menyusuri jejak para pemikir klasik. “Dinamika hukum…