Author: Redpel SuaraBSDK

Jum’at 2 Januari pukul 01.01 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHAP) resmi berlaku. Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra selaku Wakil Pemerintah menegaskan, “Pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP Baru merupakan momentum bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan system hukum colonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan.” KUHP baru tidak sekadar mengganti teks hukum lama, tetapi membawa paradigma baru dalam pemidanaan. Penekanan pada keadilan restoratif, proporsionalitas pidana, pidana alternatif non pemenjaraan, prinsip ultimum remedium serta penghormatan…

Jakarta, Suarabsdk — Sebuah diskusi publik penting tentang penegakan hukum dan keamanan pengadilan berlangsung secara daring melalui saluran YouTube Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diskusi ini disiarkan langsung dan membahas tema “Contempt of Court dan Court Security dalam Bingkai Independence Judiciary”. youtube.com Acara yang diselenggarakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung ini bertujuan menggali tantangan dan solusi dalam menjaga independensi peradilan serta mekanisme keamanan pengadilan di era modern. youtube.com Diskusi menyoroti beberapa isu utama, antara lain: Kegiatan ini diikuti oleh…

Karawang — Pengadilan Negeri Karawang untuk pertama kalinya menggelar Pleno Teknis Perkara sebagai forum internal yudisial guna menyelaraskan penerapan hukum dalam penanganan perkara. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 18 Desember 2025 ini dihadiri oleh jajaran pimpinan, para hakim, serta aparatur kepaniteraan PN Karawang. Ketua PN Karawang, Santonius Tambunan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pleno teknis menjadi sarana penting untuk menjaga konsistensi penerapan hukum.“Forum ini dibentuk agar pengadilan memiliki pedoman bersama dalam menangani perkara, sehingga kepastian hukum bagi masyarakat dapat terjaga,” ujar Santonius. Pleno dipandu oleh Wakil Ketua PN Karawang, Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., dengan fokus pembahasan pada permohonan…

Diskusi Publik tentang Court Security dan Contempt of Court dalam Bingkai Independence Judiciary yang digelar Pustrajak Mahkamah Agung bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung segera bergerak melampaui batas forum akademik biasa. Sejak awal, terasa bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar konsep pengamanan pengadilan, melainkan masa depan cara negara menjaga martabat keadilan. Forum ini tidak berlangsung datar. Ia bergerak dinamis, penuh silang pendapat, dan sesekali meletupkan kegelisahan yang selama ini kerap terpendam di balik tembok pengadilan. Di satu sisi, ada pengalaman institusional Mahkamah Agung; di sisi lain, suara masyarakat sipil, kritik filsafat, dan akhirnya kepastian politik hukum dari DPR. Dari perspektif…

Kamis Pagi (18/12) Mewakili Ketua Mahkamah Agung dalam pembukaan acara Diskusi Publik, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. menyampaikan sambutan berkenaan dengan urgensi kegiatan tersebut. “Rangkaian Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa keamanan pengadilan bukan semata-mata untuk melindungi hakim, tetapi yang utama adalah melindungi pencari keadilan. Masyarakat yang datang ke pengadilan membawa harapan, membawa luka, membawa sengketa yang ingin diselesaikan secara damai. Mereka berhak merasa aman ketika memasuki ruang sidang, berhak dilindungi dari intimidasi, dan berhak menyaksikan proses hukum berjalan tanpa gangguan.” Jelasnya di hadapan para tamu undangan. Dalam kesempatan penyampaian Keynote Speech tersebut ia juga menyampaikan “Di kawasan ASEAN, Indonesia telah menetapkan…

Pagi ini, Aula Fakultas Hukum Universitas Lampung tidak sekadar menjadi ruang akademik. Ia berubah menjadi ruang temu berbagai kegelisahan—tentang peradilan, tentang wibawa hakim, dan tentang batas tipis antara kritik publik dan delegitimasi lembaga hukum. Sejak pukul delapan, deretan kursi biru mulai terisi. Hakim dari berbagai satuan kerja, akademisi, mahasiswa hukum, hingga pegiat masyarakat sipil datang dengan wajah serius. Tidak sedikit yang membawa catatan kecil, sebagian lainnya menenteng gawai, bersiap merekam diskursus yang diperkirakan akan tajam. Di bagian depan ruangan, panggung diskusi telah tertata rapi. Latar merah marun dengan lambang negara menjadi pengingat bahwa diskusi ini bukan sekadar wacana bebas, melainkan…

Jakarta — Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) resmi memasuki babak baru kepemimpinan setelah Musyawarah Nasional (Munas) ke-XXI Tahun 2025 menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI masa bakti 2025–2028. Momentum ini ditandai dengan penutupan Munas oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Sunarto, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menilai pergantian kepemimpinan IKAHI sebagai proses penting dalam menjaga kesinambungan organisasi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan organisasi bukan hanya diukur dari program kerja, tetapi juga dari kemampuannya membangun regenerasi yang sehat dan berkelanjutan. Mahkamah Agung juga memberikan apresiasi tinggi kepada Ketua Umum PP IKAHI periode 2022–2025, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.,…

Jakarta — Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-XXI Tahun 2025 resmi ditutup oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Sunarto, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (15/12/2025). Penutupan Munas menandai berakhirnya rangkaian forum strategis hakim Indonesia yang berlangsung selama dua hari penuh dengan diskusi, musyawarah, dan suksesi kepemimpinan organisasi. Dalam pengarahan penutupannya, Ketua Mahkamah Agung selaku Pelindung PP IKAHI menegaskan bahwa proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI masa bakti 2025–2028 telah berlangsung secara bermartabat, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Hal tersebut, menurutnya, mencerminkan kedewasaan organisasi serta komitmen hakim Indonesia dalam menjaga marwah IKAHI sebagai wadah profesi…

Dinamika Musyawarah Nasional (Munas) XXI Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) kian menghangat. Setelah melalui tahapan verifikasi bakal calon Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI periode 2025–2028, panitia memastikan hanya dua nama yang lolos dan menyatakan kesediaan maju, yakni Prim Haryadi dan Yanto. Sebelumnya, terdapat lima bakal calon yang masuk dalam proses verifikasi, yaitu Prim Haryadi, Yanto, Imron Rosyadi, Yasardin, dan Heru Pramono. Kelimanya mengikuti tahapan awal, termasuk klarifikasi dan konfirmasi kesediaan untuk maju sebagai calon Ketua Umum. Namun, dari proses tersebut, hanya Prim Haryadi dan Yanto yang secara tegas menyatakan bersedia melanjutkan ke tahap pemilihan, sementara tiga bakal calon lainnya memilih tidak…

Senin Sore (15/12) Dalam rangkaian Musyawarah Nasional IKAHI XXI Tahun 2025 Ancol pada Rapat Pleno IV atas hasil penjaringan bakal calon Ketua Umum PP IKAHI masa bhakti 2025 s/d 2028 mendapatkan hasil 17 orang yang diusulkan oleh anggota munas IKAHI yang hadir. Penjaringan bakal calon Ketua Umum PP IKAHI tersebut dilakukan secara elektronik menggunakan googleform. Bakal calon yang terpilih tersebut ialah sebagai berikut: YM.Prof Yanto dikorfirmasi melalui panggilan Videocall karena tidak hadir secara langsung di ruang rapat pemilihan Hotel Mercure dan menyatakan bersedia mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum PP IKAHI Masa Bhakti 2025 s/d 2028. YM. Prim Haryadi menyatakan bersedia…