Author: Sudiyo

Pendahuluan Hukum acara pada peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) disusun berdasarkan pendekatan kesisteman yang memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (KUHAP lama) dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer. Berdasarkan pendekatan kesisteman tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, berbagai konsepsi dan rumusan hukum acara pidana yang tertuang dalam KUHAP diakomodir ke dalam hukum acara pidana militer. Tahapan proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan militer mulai dari…

Era KUHAP Baru Era berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selanjutnya dalam tulisan ini desebut dengan KUHAP lama akan segera berakhir dengan disahkannya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh DPR RI pada tanggal 18 November 2025, selanjutnya disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada 17 Desember 2025 (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan KUHAP baru). Salah satu perubahan mendasar dalam KUHAP baru adalah dalam sistem pembuktian dan perluasan terhadap jumlah alat bukti. Sistem pembuktian dalam KUHAP lama secara tegas menganut teori sistem pembuktian undang-undang secara negatif…