Mazhab Frankfurt, atau Teori Kritis, lahir dari kesadaran akan kegagalan proyek pencerahan, sebuah proyek yang menjanjikan pembebasan rasional, tetapi justru melahirkan bentuk-bentuk dominasi dan birokrasi yang baru. Bagi para pemikir utama seperti Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, dan kemudian Jürgen Habermas, hukum adalah medan krusial dimana dialektika ambivalen modernitas ini dipertarungkan. Hukum modern, dengan formalitas, sistematisasi, dan klaim universalitasnya, secara historis mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan janji keadilan dalam sisi rasionalitasnya. Namun, teori kritis menunjukkan bagaimana janji itu berbalik, mengubah hukum dari instrumen pembebasan menjadi mekanisme administrasi dan penindasan sosial.
Horkheimer dan Adorno: Hukum sebagai Rasionalitas Instrumental yang Totaliter
Inti dari kritik awal mazhab frankfurt, yang tercantum dalam magnum opusnya Horkheimer dan Adorno, Dialectic of Enlightenment (1944), adalah diagnosis mengenai rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental ialah jenis akal budi yang hanya berfokus pada efisiensi, perhitungan sarana-tujuan, dan kontrol, mengabaikan tujuan akhir etis atau nilai-nilai kualitatif.
Hukum modern, yang berakar pada rasionalitas formal-Weberian, adalah manifestasi sempurna dari rasionalitas instrumental. Sistem hukum didasarkan pada seperangkat aturan yang konsisten, tidak personal, dan dapat diprediksi. Meskipun hal tersebut adalah langkah maju dari hukum pra-modern yang serampangan, Horkheimer dan Adorno berpendapat bahwa formalitas ini telah menjadi penjara.
Formalisme hukum memisahkan proses legal dari keadilan materiil yang menekankan pada substansi dari suatu aturan hukum, bukan hanya formalitasnya saja. Dalam masyarakat yang didominasi oleh kapitalisme terorganisir (atau “masyarakat yang dikelola secara total” – fully administered society), hukum bertindak sebagai perangkat birokrasi yang memelihara sistem. Keadilan tidak lagi ditentukan oleh etika atau kepatutan substantif, melainkan oleh kepatuhan prosedural. Hukum menjadi mesin yang bekerja secara efisien untuk melegitimasi ketidaksetaraan struktural yang ada.
Adorno, khususnya, menyoroti bagaimana sistem yang sepenuhnya dirasionalisasi ini memusnahkan individualitas dan kritik. Hukum, alih-alih memberikan kebebasan subjek otonom, justru mengatur dan mengekang subjek tersebut. Ketika hukum menjadi terlalu terorganisir dan administrasi menjadi total, ia kehilangan kapasitasnya untuk menjadi kritis. Hukum adalah manifestasi dari dominasi yang dilembagakan; ia menjanjikan keteraturan, tetapi keteraturan itu diperoleh dengan mengorbankan kebebasan substantif. Dengan kata lain, di bawah rasionalitas instrumental, hukum formal dapat menjadi legalitas tanpa legitimasi etis yang mendalam. Pengalaman fasisme dan totalitarianisme membuktikan bagi mereka bahwa sistem legal yang sangat rasional sekalipun dapat berfungsi sebagai instrumen teror, karena rasionalitasnya adalah rasionalitas kekuasaan, bukan pembebasan.
Jürgen Habermas: Hukum sebagai Jembatan antara Sistem dan Dunia Kehidupan
Sementara Horkheimer dan Adorno pesimistis terhadap kemampuan rasionalitas modern hukum untuk membebaskan, generasi kedua mazhab frankfurt yang dipimpin oleh Jürgen Habermas mengambil jalur yang berbeda. Habermas tidak menolak hukum; sebaliknya, ia berupaya merekonstruksi potensinya yang emansipatif. Habermas berargumen bahwa kegagalan pencerahan bukanlah karena rasionalitas itu sendiri, melainkan karena rasionalitas direduksi menjadi bentuk instrumental (seperti yang dikritik oleh Adorno & Horkheimer). Ia mengusulkan konsep rasionalitas komunikatif, yakni akal budi yang berorientasi pada pemahaman timbal balik dan konsensus yang dicapai melalui diskursus bebas dan setara.
Dalam bukunya Faktizität und Geltung (Faktisitas dan Validitas/Legitimasi Hukum), Habermas menempatkan hukum sebagai institusi sentral yang menjembatani dua dimensi masyarakat modern: Sistem (ekonomi dan administrasi) dan Dunia Kehidupan (Lifeworld).
- Hukum dan sistem, dimana hukum berfungsi sebagai media yang merasionalisasi dan menstabilkan sistem, menyediakan prosedur, hak properti, dan kontrak yang diperlukan bagi ekonomi pasar dan birokrasi negara. Hal tersebut masuk ke dalam aspek faktisitas hukum, yakni aturan positif yang secara empiris berlaku dan ditegakkan.
- Hukum dan Dunia Kehidupan, dimana hukum juga menarik legitimasinya dari dunia kehidupan, yaitu ranah interaksi sosial, budaya, dan praktik komunikatif. Hal tersebut masuk ke dalam aspek validitas atau legitimasi hukum.
Bagi Habermas, agar hukum itu sah, ia harus dihasilkan melalui prinsip diskursus yang menegaskan bahwa norma atau aturan hanya valid jika manusia yang ada dalam pusaran sistem hukum tersebut dapat mengamininya sebagai partisipan dalam diskursus praktis yang rasional. Hukum yang sah adalah hukum yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan birokratis (Sistem) dan kebebasan partisipatif warganya (Dunia Kehidupan).
Ketegangan Sentral: Kolonisasi Hukum dan Demokrasi Deliberatif
Kritik Habermas terhadap hukum berpusat pada fenomena kolonisasi dunia kehidupan. Hal tersebut terjadi ketika logika instrumental sistem (yakni, uang dan kekuasaan birokratis) mulai menyerbu dan menggantikan logika komunikatif dunia kehidupan. Dalam konteks hukum, kolonisasi ini terjadi ketika:
- Yuridisasi (Juridification), yakni kehidupan sosial diatur secara berlebihan oleh hukum formal, dimana masalah-masalah etis dan moral yang seharusnya diselesaikan melalui dialog dan budaya (Dunia Kehidupan) malah diubah menjadi kasus-kasus hukum prosedural (Sistem).
- Instrumentalisasi Hukum, dimana hukum semakin digunakan oleh negara atau kepentingan ekonomi untuk mengontrol dan mengadministrasikan, bukan untuk memediasi kebebasan masyarakat.
Habermas melihat hukum modern sebagai media yang secara unik diperlukan karena dua alasan. Pertama, ia merupakan sarana satu-satunya untuk mengintegrasikan masyarakat yang terfragmentasi. Kedua, hukum mengandung potensi emansipatif, karena ia adalah satu-satunya bentuk kekuasaan yang secara intrinsik harus mengklaim legitimasi melalui diskursus rasional.
Oleh karena itu, proyek Habermas adalah tentang membangun demokrasi deliberatif. Hukum tidak hanya harus adil dalam isinya, tetapi juga harus dihasilkan melalui proses demokratis yang memastikan partisipasi setara, keterbukaan, dan diskursus publik yang rasional, dimana warga negara melihat diri mereka sebagai perumus aturan yang mereka patuhi (otonomi publik dan privat). Hukum, dalam visi Habermas, menjadi pelindung bagi praktik komunikasi itu sendiri, memastikan bahwa rasionalitas komunikatif dapat menghasilkan norma yang sah dan benar-benar membebaskan.
Kesimpulan: Dari Kritik Destruktif ke Harapan Rekonstruktif
Irisan pemikiran mazhab frankfurt dengan hukum mengungkap dilema inti modernitas: bagaimana akal budi, yang dimaksudkan untuk membebaskan, berubah menjadi rantai dominasi. Horkheimer dan Adorno memberikan kritik tajam dan pesimis: hukum adalah alat rasionalitas instrumental yang mengadministrasikan penindasan dan memusnahkan kritik. Dalam analisis mereka, formalitas hukum hanyalah tabir yang menyembunyikan kekerasan struktural sistem yang totaliter.
Namun, Habermas menawarkan jalan keluar rekonstruktif. Ia tidak menolak hukum, tetapi menuntut agar hukum harus ditebus melalui prinsip diskursus. Bagi Habermas, hukum adalah institusi yang harus menjaga dirinya tetap rentan terhadap kritik diskursif dunia kehidupan. Tatanan legal hanya akan menjadi sah dan adil sejauh ia dapat menjamin kondisi-kondisi bagi warga negara untuk bersama-sama merumuskan dan secara kritis merevisi aturan-aturan mereka sendiri.
Dengan demikian, mazhab frankfurt menyajikan dua sisi mata uang hukum modern: ia adalah rasionalitas instrumental yang mendominasi, dan ia adalah forum rasionalitas komunikatif yang berpotensi membebaskan. Perjuangan untuk keadilan dalam masyarakat modern, menurut mereka, adalah perjuangan berkelanjutan untuk memastikan bahwa hukum melayani dunia kehidupan, bukan sebaliknya.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI