Perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia terlihat mengalami perubahan dimana arah hukum pidana dulu tujuannya mengarah kepada retributive justice, di era modern ini paradigma penegakan hukum pidana sudah mengarah ke mekanisme restorative justice, hal ini ditandai dengan diberlakukannya berbagai peraturan pelaksana penerapan restorative justice dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, perubahan ini membawa penegakan hukum pidana kearah yang lebih baik dimana tujuan dari penegakan hukum pidana tidak hanya sekedar pembalasan melainkan pemulihan terhadap korban. Sebagaimana Howard Zehr menjelaskan bahwa dalam pandangan restorative justice, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan dalam masyarakat, oleh karena itu menciptakan kewajiban untuk membuat suatu penyelesaian yang memulihkan suatu keadaan. Restorative justice melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan. Pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada terciptanya keadilan dan keseimbangan yang mengedepankan kepentingan dan kemanfaatan bagi korban serta pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku yang menekankan pada perbaikan kerugian dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
Pendekatan restorative justice merupakan model penyelesaian perkara dalam bentuk mediasi antara pihak korban dan pelaku tindak pidana. Pada tanggal 2 Mei 2024 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif atau yang sering disebut Perma RJ. Implementasi RJ ini terbatas terhadap penyelesaian perkara pidana tertentu sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Perma RJ menyebutkan penerapan RJ dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana antara lain tindak pidana ringan atau kerugian korban kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum setempat, tindak pidana delik aduan, tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun dalam salah satu dakwaan, tindak pidana anak yang diversinya tidak berhasil, atau tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan.
Pada akhir tahun 2025 Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) guna menyesuaikan hukum acara dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada 2 Januari 2026. Pada KUHAP 2025 sangatlah jelas bahwa paradigma penegakan hukum pidana bergeser kepada pendekatan restorative justice hal ini ditandai dengan diaturnya mekanisme keadilan restoratif pada Pasal 79-88 KUHAP 2025, tetapi syarat dan ketentuan mekanisme keadilan restoratif pada Perma RJ dan KUHAP 2025 memiliki perbedaan sebagai berikut:
| Perma RJ | KUHAP 2025 |
| Pasal 6 ayat (1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini: a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan | Pasal 80 ayat (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. |
| Pasal 6 ayat (2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal: a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. terdapat Relasi Kuasa; atau c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. | Pasal 82 Mekanisme Keadilan Restoratif dikecualikan untuk: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan; b. tindak pidana terorisme; c. tindak pidana korupsi; d. tindak pidana kekerasan seksual; e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya; f. tindak pidana terhadap nyawa orang; g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus; h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/ atau i. tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. |
Yang menjadi permasalahan baru adalah tidak ada kejelasan pengaturan tentang Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada KUHAP 2025, Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan hanya diatur dalam 2 pasal yaitu:
Pasal 87
Dalam hal mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 86 tidak dapat dilakukan, penerapan mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan melalui Putusan Pengadilan dan pelaksanaan Putusan Pengadilan.
Pasal 88
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mekanisme Keadilan Restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pemberlakuan KUHAP 2025 ini justru menimbulkan persoalan baru tentang bagaimana hakim memeriksa perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, karena KUHAP 2025 menyatakan pemeriksaan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Pemerintah hal ini akan menjadi permasalahan yang belum ada solusi, mengingat Perma RJ memiliki syarat yang berbeda dengan KUHAP 2025, dan penyelesaian mekanisme keadilan restoratif pada Perma RJ hampir menyerupai dengan acara pemeriksaan biasa pada KUHAP 2025, berikut perbandingan pemeriksaan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif pada Perma RJ dengan KUHAP 2025:
| Perma RJ Mekanisme Keadilan Restoratif | KUHAP 2025 Acara Pemeriksaan Biasa |
| Pasal 7 (1) Pada Hari sidang pertama, setelah kuasa Penuntut Umum atau Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau isi dakwaan Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. (2) Pernyataan Terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai juga dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif. (3) Dalam hal Terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan, membenarkan hanya sebagian, dan/atau mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara. | Pasal 205 (1) Dalam hal Terdakwa dan Korban tidak bersepakat untuk melakukan perdamaian, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum. (2) Dalam hal Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim wajib memeriksa pengakuan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal: a. Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikan; b. Terdakwa didampingi oleh Advokat selama pemeriksaan pada tahap Penyidikan; c. pemeriksaan pada tahap Penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut; d. Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama Penyidikan dan Penuntutan; e. pengakuan Terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses Penyidikan dan Penuntutan; dan f. hal lain yang dipandang perlu oleh Hakim. (3) Dalam hal Hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Hakim menentukan perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat. (4) Dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya atau Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biasa. |
Setelah mencermati perbandingan pasal tersebut, kedua peraturan tersebut memiliki kemiripan yaitu antara Perma RJ dan KUHAP 2025, Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui atau tidak mengakui dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, yang membedakan pada Perma RJ apabila terdakwa membenarkan dakwaan maka pemeriksaan dilanjutkan dengan mekanisme keadilan restoratif, sedangkan pada KUHAP 2025 apabila terdakwa mengakui perbuatannya maka hakim akan menentukan perkara akan diperiksa dengan acara singkat. Dan baik pada Perma RJ ataupun KUHAP 2025 apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa. Lantas bagaimana pemeriksaan mekanisme keadilan restoratif pasca KUHAP 2025? Ini menjadi persoalan yang belum ada jawabannya sedangkan apabila hakim menggunakan penyelesaian mekanisme keadilan restoratif berdasarkan Perma RJ tentu hal tersebut bertentangan dengan KUHAP 2025 sebagaimana diuraikan diatas dalam hal ini kiranya menjadi sebuah urgensi untuk segera mengeluarkan peraturan atau intruksi mekanisme penanganan perkara melalui keadilan restoratif.
Referensi
[1] Eva Achjani Zulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung: Lubuk Agung.
[2] Tony F, Marshall, 1999, Restorative Justice An Overview: A report by the Home Office Research Development and Statistic Directorate, London: Information & Publications Group, Research Development and Statistic Directorate.
[3 ]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[4] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI