Author: Kontributor SuaraBSDK

Pendahuluan: Ketika Hukum Bertemu Nurani yang Gundah Dalam ruang sidang yang dingin, palu godam keadilan kerap kali terasa terlalu berat untuk memanggul beban krisis ekologis. Ketergantungan paradigma hukum saat ini pada positivisme, sebuah doktrin filosofis yang membatasi legitimasi hukum pada aturan tertulis dan otoritas formal yang berdaulat, kerap kali membuat putusan peradilan tumpul dan tidak responsif terhadap tuntutan mendesak keadilan ekologis. Positivisme, dengan penekanan pada kepastian Hukum semata, menciptakan jurang antara putusan yang “sah” secara formal dengan keadilan substantif yang dibutuhkan oleh lingkungan hidup. Artikel ini bukan sekadar tinjauan akademis, melainkan sebuah seruan etis, berlandaskan argumen bahwa untuk mencapai Keadilan…

Elang Jawa adalah cermin langit Nusantara — gagah, tapi rapuh. Ia bukan sekadar burung pemangsa, melainkan simbol keseimbangan yang mengikat manusia dengan alamnya. Dalam diamnya, Elang Jawa mengingatkan bahwa kehidupan di bumi hanya akan bertahan sejauh manusia menjaga ruang terbangnya. Hilangnya satu elang bisa berarti hancurnya harmoni seluruh ekosistem hutan. Di tengah laju pembangunan dan perburuan yang terus menekan, populasi Elang Jawa kian menyusut. Padahal, satwa endemik ini bukan hanya penjaga rantai kehidupan, tetapi juga lambang Garuda — lambang negara yang seharusnya merefleksikan kebijaksanaan dan keberanian dalam melindungi kehidupan. Menyelamatkan Elang Jawa berarti menyelamatkan jati diri bangsa. Kesadaran inilah yang…

Saat ini Hak Azasi Manusia (HAM) telah menjadi bahasa sehari-hari, baik di kalangan birokrasi, militer maupun kalangan masyarakat umum. Ia bukan lagi milik ekslusif kaum aktivis HAM maupun kalangan hukum. Juga bukan lagi semacam “kata kotor” dalam leksikon politik Indonesia. Gejala ini tentu sangat menggembirakan dan diharapkan memberi peluang dan mengkristalkan ke arah suatu pembentukan human rights culture dalam masyarakat Indonesia di masa depan. Dari berbagai tulisan menunjukkan bahwa, persoalan HAM sudah diperbincangkan orang sejak ratusan tahun silam diberbagai penjuru dunia, baik oleh bangsa barat maupun bangsa timur. Ini berarti, bahwa sebagai gagasan, paradigma dan kerangka konseptual, HAM tidak lahir…

Kegaduhan di Pagi Hari Sinar mentari menyelinap masuk ke celah jendela. Cahayanya menebarkan kesejukan di pagi yang sempurna. Mataku seakan tertusuk oleh kilauan sinarnya yang begitu tajam. Aku bangkit dari pembaringan dan membuka gorden yang menutup rapat jendela hingga selarik cahaya menyilaukan masuk menembus ke dalam kamar dengan leluasa. Aku tidak membuang kesempatan itu. Kugeser pintu kaca lebar-lebar dan berjalan menuju balkon yang terletak di belakang kamar. Aku duduk di kursi tepat menghadap ke arah matahari. Kubiarkan sinarnya perlahan merambat di sekujur tubuhku. Partikel-partikel alami dari cahaya itu menyelinap masuk hingga ke dalam pori-pori dan mengangkat sebuncah butiran-butiran keringat. Kupejamkan…

Secara marathon pada Senin dan Selasa (8-9/10) Tim Audiensi Analisis Kebutuhan Penyusunan Naskah Rekomendasi Kebijakan (AKP) melaksanakan audiensi dalam rangka menjaring isu strategis dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) dan Badan Pengawasan (Bawas). Audiensi dengan Ditjen Badilum dihadiri langsung oleh Bambang Myanto, S.H., M.H. selaku Dirjen Badilum didampingi lengkap oleh pejabat Struktural Eselon II yaitu Ibu Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H. M.Hum , dan Hasanudin, S.H., M.H. sementara Tim dari Pustrajak Rahayuningsih, S.H., M.H., Djoni Witanto,S.H., M.H., Ari Gunawan,S.H., M.H., Martin S.H., M.H., dan Dr. Agus Digdo Nugroho, S.H., M.H. Bertempat di ruang Command…

Dalam sesi tersebut, Profesor Zuzy Anna dari SDGs Center Universitas Padjadjaran menyampaikan pentingnya pendekatan ekonomi dalam penegakan hukum lingkungan, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya seperti Sumatera dan Kalimantan. Ia menjelaskan bahwa dengan pendekatan ini, kerusakan lingkungan yang sering kali sulit untuk diukur, seperti hilangnya populasi ikan, kualitas udara, atau fungsi ekosistem, dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Lebih lanjut, Prof Zuzy menguraikan bahwa penilaian ekonomi terdiri dari 2 (dua) aspek utama. Pertama adalah pemulihan utama (primary restoration), yang bertujuan untuk mengembalikan ekosistem ke keadaan semula sebelum kerusakan terjadi, contohnya melalui rehabilitasi…

“Lingkungan tidak bisa bicara di pengadilan, maka bukti ilmiah menjadi suaranya.” Kalimat di atas menggambarkan semangat yang disampaikan Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F., IPU, dalam paparannya berjudul “Bukti dan Penalaran Ilmiah dalam Perkara Kerugian dan Pemulihan Lingkungan: Perspektif Ekologi, Ekonomi, dan Hukum.” Dalam penyampaiannya, Prof. Dodik menekankan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari dukungan sains. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ekologi, ekonomi, dan hukum perlu berjalan beriringan untuk memastikan bahwa setiap putusan perkara lingkungan tidak hanya menegakkan keadilan hukum, tetapi juga mengembalikan keseimbangan alam dan fungsi ekosistem yang rusak. Pendekatan ekologi membantu memahami struktur dan dinamika…

Pada hari kedua Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan dengan tema “Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang Berorientasi pada Pemulihan dan Keadilan Iklim” bagi hakim lingkungan wilayah Sumatera dan Kalimantan telah menghadirkan narasumber, Prof. Dr. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang memaparkan materi berjudul “Pemulihan Lingkungan: Valuasi dan Hukum.” Dalam pembukaannya, Prof. Andri mengajak para peserta pelatihan menganalisis pengertian kerugian lingkungan hidup berdasarkan Penjelasan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup…

Jakarta, 6 Oktober 2025 — “Pengelolaan hutan di Indonesia tidak bisa dipahami tanpa memahami sejarah kekuasaan atas pengetahuan.” Kalimat itu menjadi pembuka kuat dalam paparan Dr. Suraya Afiff, antropolog lingkungan dari Universitas Indonesia, dalam sesi talk show bertajuk “Scientific Forestry dalam Aspek Sosial-Ekologis: Tantangan Pengelolaan Hutan di Indonesia.” Materi ini disampaikan pada Diklat Hakim Lingkungan Lanjut yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA) bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan RI dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Hotel Mercure Harmoni Jakarta, 6-9 Oktober 2025 Menurut Dr. Suraya, konsep scientific forestry atau kehutanan ilmiah yang…

Jakarta, 6 Oktober 2025 — Ilmu hukum dan sains kerap berjalan di jalur yang berbeda: hukum berbicara tentang norma dan keadilan, sedangkan sains berurusan dengan fakta dan data. Namun dalam konteks perkara lingkungan hidup, keduanya harus saling melengkapi. Hal inilah yang ditekankan oleh Dr. Antonius Widyarsono dalam paparannya berjudul “Ontologi dan Epistemologi Hukum dan Sains” pada sesi awal Diklat Hakim Lingkungan Lanjut yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA) bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan RI dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Hotel Mercure Harmoni Jakarta, 6-9 Oktober 2025. Menurut Dr. Antonius, memahami…