Author: Redpel SuaraBSDK

BOGOR – Di bawah langit Megamendung yang menyiratkan makna kedalaman dan kejernihan, prosesi pelantikan M. Ridwan Aziz sebagai Kepala Sub Bidang Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis Peradilan berlangsung khidmat. Acara yang digelar di Gedung Auditorium Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI, Kamis (6/11/2025) ini bukan sekadar peralihan jabatan, melainkan sebuah perenungan tentang estafet kepemimpinan dalam roda zaman yang terus berputar. M. Ridwan Aziz resmi menggantikan Suwaryo yang telah purnabakti. Selama masa jabatannya, Suwaryo meninggalkan warisan berharga dalam dokumentasi kegiatan Pusdiklat Teknis Peradilan. Seperti filsuf yang meninggalkan jejak pemikiran bagi generasi penerus,…

Pembinaan Panitera Tingkat Pertama dan Tingkat Banding seluruh Indonesia berlangsung pagi ini Jumat, 30/10/25 dihadiri 923 Panitera dari seluruh Indonesia. YM Ketua MA RI membuka kegiatan tersebut dalam sambutan yang hangat. Ketua MA menginginkan “apel akbar” panitera seluruh Indonesia ini sebagai bentuk konsolidasi akbar seluruh panitera Indonesia. Ketua MA memastikan bahwa seluruh Panitera Indonesia harus pernah datang masuk di ruang balairung MA sebagai bentuk cinta pada MA dan peradilan. Ketua MA menyampaikan pesan pertama dengan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Panitera dari seluruh Indonesia dalam memenuhi undangan kegiatan pembinaan. “Kehadiran saudara-saudara bukan hanya menunjukkan kedisiplinan, tetapi juga mencerminkan…

Pendahuluan: Ketika Hukum Bertemu Nurani yang Gundah Dalam ruang sidang yang dingin, palu godam keadilan kerap kali terasa terlalu berat untuk memanggul beban krisis ekologis. Ketergantungan paradigma hukum saat ini pada positivisme, sebuah doktrin filosofis yang membatasi legitimasi hukum pada aturan tertulis dan otoritas formal yang berdaulat, kerap kali membuat putusan peradilan tumpul dan tidak responsif terhadap tuntutan mendesak keadilan ekologis. Positivisme, dengan penekanan pada kepastian Hukum semata, menciptakan jurang antara putusan yang “sah” secara formal dengan keadilan substantif yang dibutuhkan oleh lingkungan hidup. Artikel ini bukan sekadar tinjauan akademis, melainkan sebuah seruan etis, berlandaskan argumen bahwa untuk mencapai Keadilan…

Kegaduhan di Pagi Hari Sinar mentari menyelinap masuk ke celah jendela. Cahayanya menebarkan kesejukan di pagi yang sempurna. Mataku seakan tertusuk oleh kilauan sinarnya yang begitu tajam. Aku bangkit dari pembaringan dan membuka gorden yang menutup rapat jendela hingga selarik cahaya menyilaukan masuk menembus ke dalam kamar dengan leluasa. Aku tidak membuang kesempatan itu. Kugeser pintu kaca lebar-lebar dan berjalan menuju balkon yang terletak di belakang kamar. Aku duduk di kursi tepat menghadap ke arah matahari. Kubiarkan sinarnya perlahan merambat di sekujur tubuhku. Partikel-partikel alami dari cahaya itu menyelinap masuk hingga ke dalam pori-pori dan mengangkat sebuncah butiran-butiran keringat. Kupejamkan…

Dalam sesi tersebut, Profesor Zuzy Anna dari SDGs Center Universitas Padjadjaran menyampaikan pentingnya pendekatan ekonomi dalam penegakan hukum lingkungan, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya seperti Sumatera dan Kalimantan. Ia menjelaskan bahwa dengan pendekatan ini, kerusakan lingkungan yang sering kali sulit untuk diukur, seperti hilangnya populasi ikan, kualitas udara, atau fungsi ekosistem, dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Lebih lanjut, Prof Zuzy menguraikan bahwa penilaian ekonomi terdiri dari 2 (dua) aspek utama. Pertama adalah pemulihan utama (primary restoration), yang bertujuan untuk mengembalikan ekosistem ke keadaan semula sebelum kerusakan terjadi, contohnya melalui rehabilitasi…

“Lingkungan tidak bisa bicara di pengadilan, maka bukti ilmiah menjadi suaranya.” Kalimat di atas menggambarkan semangat yang disampaikan Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F., IPU, dalam paparannya berjudul “Bukti dan Penalaran Ilmiah dalam Perkara Kerugian dan Pemulihan Lingkungan: Perspektif Ekologi, Ekonomi, dan Hukum.” Dalam penyampaiannya, Prof. Dodik menekankan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari dukungan sains. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ekologi, ekonomi, dan hukum perlu berjalan beriringan untuk memastikan bahwa setiap putusan perkara lingkungan tidak hanya menegakkan keadilan hukum, tetapi juga mengembalikan keseimbangan alam dan fungsi ekosistem yang rusak. Pendekatan ekologi membantu memahami struktur dan dinamika…

Jakarta, 6 Oktober 2025 — “Pengelolaan hutan di Indonesia tidak bisa dipahami tanpa memahami sejarah kekuasaan atas pengetahuan.” Kalimat itu menjadi pembuka kuat dalam paparan Dr. Suraya Afiff, antropolog lingkungan dari Universitas Indonesia, dalam sesi talk show bertajuk “Scientific Forestry dalam Aspek Sosial-Ekologis: Tantangan Pengelolaan Hutan di Indonesia.” Materi ini disampaikan pada Diklat Hakim Lingkungan Lanjut yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA) bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan RI dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Hotel Mercure Harmoni Jakarta, 6-9 Oktober 2025 Menurut Dr. Suraya, konsep scientific forestry atau kehutanan ilmiah yang…

Jakarta, 6 Oktober 2025 — Ilmu hukum dan sains kerap berjalan di jalur yang berbeda: hukum berbicara tentang norma dan keadilan, sedangkan sains berurusan dengan fakta dan data. Namun dalam konteks perkara lingkungan hidup, keduanya harus saling melengkapi. Hal inilah yang ditekankan oleh Dr. Antonius Widyarsono dalam paparannya berjudul “Ontologi dan Epistemologi Hukum dan Sains” pada sesi awal Diklat Hakim Lingkungan Lanjut yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA) bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan RI dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Hotel Mercure Harmoni Jakarta, 6-9 Oktober 2025. Menurut Dr. Antonius, memahami…

Jakarta, 6 Oktober 2025 – Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan Hukum (BSDK MA RI) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan Hidup bertajuk “Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang Berorientasi pada Pemulihan dan Keadilan Iklim”. Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antarlembaga dalam mendorong penegakan hukum lingkungan yang progresif dan responsif terhadap tantangan global. Apa yang Dilatih dan Siapa Pesertanya? Pelatihan diselenggarakan dalam dua gelombang regional, yaitu Gelombang I (Sumatera–Kalimantan) pada 5–9 Oktober 2025, dan Gelombang II (Jawa–Bali–Nusa Tenggara) pada…

Megamendung, Bogor – Badan Strajak Diklat Kumdil kembali meneguhkan komitmennya dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dengan menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 08.00 WIB. Upacara ini berlangsung di halaman Auditorium Badan Strajak Diklat Kumdil, Megamendung, Bogor, dengan penuh khidmat dan suasana kebersamaan. Bertindak sebagai pembina upacara adalah Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil – Syamsul Arief, yang memimpin jalannya prosesi upacara dengan tertib dan penuh penghormatan. Jalannya upacara diikuti secara khusyuk oleh seluruh jajaran, mulai dari Hakim Yustisial, Pejabat Eselon II, III dan IV, Pejabat Fungsional, para ASN baik PNS maupun PPPK, hingga peserta Pelatihan Sertifikasi…