Author: Redpel SuaraBSDK

Peradilan Militer sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman[1], merupakan bagian dari 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang mempunyai kedudukan untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara[2], pada saat ini tentunya tidak terlepas dari adanya pergeseran paradigma hukum sehingga kondisi tersebut tentunya mempunyai konsekwensi yaitu perlu adanya pembahruan hukum, salah satunya adalah tentang bentuk pemidanaan, yang secara tidak langsung mempengaruhi proses pelaksanaan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer, termasuk adanya penyelesaian perkara yang berpedoman pada keadilan restoratif. Salah satu perkara yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah perkara KDRT yang diselesaikan melalui keadilan…

Kakek Rudi dan Kakek Surya adalah dua orang kakek yang rumahnya bersebelahan. Mereka berdua adalah veteran dalam hal bertanam bunga. Kakek Rudi, dengan gaya militernya yang masih kental, mengatur tanamannya bak barisan tentara—rapi, teratur, dan disiram tepat pukul 06.00. Sementara Kakek Surya, si seniman, menanam bunganya dengan gaya ‘bohemian’—semrawut tapi penuh warna, mengikuti kata hatinya. Permusuhan mereka dimulai dari satu hal sepele: seekor siput. Suatu pagi, Kakek Rudi menemukan daun mawar kesayangannya yang hijau dan sempurna, telah bolong dimakan siput. Matanya yang tajam segera menangkap jejak lendir silver yang mengarah ke taman Kakek Surya. Baginya, ini jelas sabotase! “Sur!” teriaknya…

Tarutung, pa-tarutung.go.id: Dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan dalam negeri yang merupakan implementasi dari salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI tahun 2025, Ketua Pengadilan Agama Tarutung Dr. Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. dan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0210/TU (Tapanuli Utara) Letkol Kav Ronald Tampubolon, S.H., M.Han. menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), bertempat di Aula Kodim 0210/TU, Jumat (26/9/2025). Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) ini merupakan kolaborasi dan sinergi dalam rangka penguatan kerja sama antar lembaga di wilayah hukum PA Tarutung dan Kodim 0210/TU serta pengembangan di bidang hukum mengenai proses pengajuan gugatan/permohonan perceraian bagi anggota TNI/PNS…

Konstitusi menyatakan negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan yang berbentuk Republik, lebih lanjut konstitusi negara juga menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechsstaat), sehingga adagium yang menyatakan hukum adalah panglima, yang berarti dalam praktik bernegara, hukum harus dijadikan pegangan utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu, bagaimana apabila terdapat peristiwa hukum yang termasuk ke dalam delik yang sama, namun diatur oleh beberapa perundang-undangan?, contohnya Pasal 86 ke-1 KUHPM dengan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kemudian bagaimana Putusan dari Majelis Hakim apabila dakwaan yang diajukan berbentuk tunggal Pasal 86 ke-1…

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang adalah pemanfaatan media video sebagai sarana pembelajaran. Video pembelajaran telah menjadi bagian penting dalam proses belajar mengajar, terutama sejak pandemi COVID-19 mendorong pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara masif. Dan sementara itu, penelitian di berbagai institusi pendidikan menunjukkan bahwa penggunaan video pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar Oleh karena itu Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI melalui Pusdiklat Manajemen & Kepemimpinan BSDK MA RI, berusaha mengadopsi dan mengkolaborasi narasi dan elemen visual dalam sistem pembelajarannya kepada peserta diklat. Salah satunya adalah dengan…

A. Pendahuluan 1. Definisi Manajemen Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen memiliki pengertian yang beragam seperti yang diungkapkan para ahli, menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan yang mendefinisikan sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Stonner, Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dan dari sumber-sumber lainnya materi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut…

Dilema Keadilan di Ruang Publik Indonesia dan banyak negara lain telah menyaksikan sejumlah kasus hukum dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan konflik tajam antara keputusan pengadilan dan persepsi publik tentang keadilan. Tidak hanya ketidakcocokan pendapat, fenomena ini menunjukkan masalah struktural yang lebih dalam. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Transparency International (TI) menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia berkurang karena sering dianggap rentan terhadap korupsi dan intervensi. (Transparency International: 2025)   Ketidakpuasan ini semakin diperparah ketika putusan hakim, meskipun didasarkan pada prosedur yang benar, terasa tidak adil di mata masyarakat. Masyarakat tidak lagi pasif di era demokrasi dan keterbukaan…

Putusan hakim seringkali disebut sebagai “mahkotanya” hakim, dimana mengandung makna bahwa putusan hakim, sebagai produk akhir dari proses peradilan, adalah simbol kehormatan dan kualitas seorang hakim. Putusan hakim juga merefleksikan banyak hal, bagi pencari keadilan putusan hakim merupakan garda terakhir menggapai keadilan. Bagi mereka, hakim seharusnya mampu menjadi Wakil Tuhan di dunia sehingga dapat memberikan keadilan yang diharapkan. Di sisi lain putusan hakim juga merefleksikan kualitas diri mereka, karena kualitas seorang hakim juga ditentukan oleh profesionalitas, integritas, dan kemampuan hakim dalam menerapkan hukum, serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, dalam memeriksa, mengadili dan memutus…

Latar Belakang KUHP Nasional Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (wetboek van straafrecht) tahun 1918 merupakan kodifikasi hukum materiel pidana warisan kolonial Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jis. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai produk colonial, KUHP mengadopsi nilai-nilai hukum Eropa yang saat ini dianggap banyak yang sudah tidak relevan dengan nilai dan tuntutan hukum masyarakat Indonesia. Substansi KUHP merujuk pada aliran klasik (daad-straafrecht)…

Jakarta, 24 September 2025 – Pada hari ini Rabu pagi pukul 10.00 WIB, tanggal 24 September 2025, bertempat di Ruang Rapat Ketua Mahkamah Agung RI, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal,, secara resmi menyerahkan hibah lahan kepada Syamsul Arief, selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI di hadapan Ketua Mahkamah Agung dan Pimpinan Mahkamah Agung yang hadir. Penandatanganan naskah hibah lahan ini tidak hanya sekadar serah terima aset, melainkan sebuah komitmen nyata dalam memperkuat fondasi penegakan hukum di wilayah Barat Indonesia. Dengan diserahkannya lahan ini, Provinsi Lampung diproyeksikan menjadi rumah baru bagi…