Author: SuaraBSDK

Tarutung, pa-tarutung.go.id: Pengadilan Agama Tarutung melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua PA Tarutung Dr. Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (Kakantah Kab. Taput) Saut Halomoan Simarmata, S.SiT., M.A.P. serta perwakilan dari kedua instansi, bertempat di Kantor PA Tarutung, Jumat (21/11). Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas layanan publik di bidang hukum dan pertanahan. MoU tersebut bertujuan untuk mempercepat proses administrasi terkait kebutuhan layanan Pengadilan Agama dan Kantor Pertanahan khususnya di wilayah Kab. Taput, diantaranya dalam…

Sobat pembaca suara BSDK yang saya hormati, saat ini BSDK sedang mengadakan pelatihan Filsafat Hukum dan Keadilan yang diselenggarakan bagi hakim peradilan umum dengan tujuan adalah memberikan bekal bagi hakim dengan pemikiran kritis dan analitis untuk memahami makna mendalam dari hukum, bukan sekadar aturan tertulis. Sehingga dapat menguraikan keruwetan hukum secara rasional dan kritis mengkaji hakikat hukum, menganalisis masalah hukum dari berbagai sudut pandang sehingga putusan yang dihasilkan dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan. Pekerjaan sebagai hakim adalah salah satu profesi paling mulia dan, pada saat yang sama, paling rentan terhadap kompleksitas dan keruwetan hidup. Hakim dituntut untuk menyelesaikan setiap perkara…

“conservation is a state of harmony between men and land” – Aldo Leopold – Di tengah maraknya kerusakan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan, mulai dari deforestasi masif, pencemaran sungai oleh limbah industri, hingga perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan kehidupan, penegakan hukum lingkungan kita sering kali terjebak pada jalan buntu. Meskipun instrumen hukum administratif, pidana, maupun perdata telah diterapkan, realitas menunjukkan bahwa sanksi-sanksi tersebut kerap gagal menciptakan efek jera sejati atau pemulihan yang berkelanjutan. Kegagalan ini terjadi karena hukum sering kali hanya berfokus pada aspek legal formal dan memandang alam semata-mata sebagai objek pemuas kebutuhan manusia, mengabaikan dimensi moral bahwa hukum…

Di sela-sela kesibukan evaluasi Badan Strajak Hukum dan Peradilan MARI yang digelar di Pangandaran , terselip inisiatif positif yang berorientasi langsung pada kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan mulia tersebut terwujud dalam penanaman seribu pohon bakau, sebuah langkah penting untuk memperkuat dan menciptakan ekosistem hutan mangrove yang vital di kawasan pesisir. Kegiatan ini akan tidak bermakna tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan alam disekitarnya .. Kesadaran untuk mencintai lingkungan hidup adalah rasa yang harus dipupuk terus-menerus karena Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia yang perlu kita junjung tinggi dan usahakan agar terus berguna bagi diri kita dan juga…

Channel Whatsapp: SUARABSDKMARI

Channel Whatsapp: SUARABSDKMARI

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam tulisan ini selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026, masih menyisakan beberapa tanda tanya, baik bagi para penegak hukum pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional termuat dalam Pasal 51, yakni: Tujuan-tujuan ini diformulasikan sedemikian, agar dapat disesuaikan dengan Pancasila dan hak asasi manusia, dimana pelaku kejahatan juga harus dipandang sebagai insan yang perlu disadarkan dan dibina agar kembali menjadi manusia yang taat hukum. Namun demikian, sebagian kalangan masyarakat menganggap bahwa pemberlakuan KUHP Nasional yang baru berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan…

JHP Journal Editor’s NoteBy Cecep Mustafa Indonesia’s Digital Shadows and the Law’s Long Memory Every click, every scroll, every “I agree” is a confession of sorts. In this century of constant connection, we live trailed by invisible witnesses—our data. These fragments of code, once inert and meaningless, have become the modern archive of human behavior. They remember what we forget. They expose what we conceal. For the law—especially in Indonesia, whose legal bones were built in the analog age—this is a haunting development. Courts once weighed truth in kilograms: stamped paper, handwritten signatures, the steady voice of a witness in…

JHP Journal Editor’s NoteCecep Mustafa It begins innocently enough—with a download. A few taps, a few fields filled out, and within minutes, money materializes in your account. It feels like magic—technology’s triumph over red tape, a small miracle for the weary and underbanked. But magic, as every good fable warns, always comes with a price. For many Indonesians, the sleek interface of financial technology—Fintech—has become less a gateway to empowerment and more a portal into digital bondage. Behind the smooth logos and cheerful slogans lurk the same old predators, now armed with algorithms and access to your contact list. The loan…

Pagi itu, udara di Pengadilan Negeri Daya terasa dingin dan asing di relung hati Arga Wahyu, S.H., M.H.. Rutinitasnya sebagai seorang hakim tingkat pertama yang harus menempuh 30 km dari rumahnya di kabupaten lain, kini terasa lebih berat, seolah membawa beban tak kasat mata. Tepat pukul 06.30 pagi, ia bergegas menuju kantor. Namun, langkah kakinya terasa diperlambat oleh bayangan yang terus menghantui. Setibanya di sana, Bu Narti, panitera pengganti, menyambutnya. “Pak Arga, perkara anak atas nama Dimas akan diputus minggu depan,” ujar Bu Narti, nadanya datar, tanpa menyadari badai di hati sang hakim. “Hari ini adalah hari musyawarah hakim terkait…