Author: SuaraBSDK
Pada hari Senin, 12 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat X-WI, telah dilaksanakan rapat Trainers Convention untuk mempersiapkan pelatihan dasar CPNS Gelombang I dan II Angkatan I s.d. IX Tahun 2026. Rapat ini dibuka dengan sambutan dan doa bersama, mengharapkan kelancaran dan kesuksesan sepanjang tahun 2026, meski penuh dengan aktivitas. Rapat membahas berbagai aspek penting terkait pelatihan CPNS, mulai dari jadwal pelatihan hingga pengelolaan kesehatan peserta. Fokus utama adalah penerapan sistem blended learning yang akan dimulai setelah Lebaran untuk dua gelombang pelatihan, serta pengelolaan peserta dalam beberapa angkatan. Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya kedisiplinan dan integritas peserta, dengan penekanan…
Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Apresiasi dan Refleksi Akhir Tahun 2025 di Balairung Mahkamah Agung RI pada 30 Desember 2025. Acara ini menjadi momentum evaluasi atas capaian kinerja peradilan sepanjang tahun serta penegasan komitmen terhadap reformasi peradilan menuju layanan yang semakin modern, transparan, dan terpercaya. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Sunarto, menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan penutup fase ketiga Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, sekaligus fase transisi menuju Grand Design Reformasi Birokrasi 2025–2045. Berbagai transformasi digital di lingkungan peradilan disebut telah membawa lompatan besar dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Sepanjang tahun ini, Mahkamah Agung berhasil mencatatkan sejumlah…
Pengadilan Negeri Muara Teweh telah memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 122/Pid.B/2025/PN Mtw dengan terdakwa Waldy bin Mirhan (alm), yang merupakan perkara pidana umum dan menarik perhatian masyarakat. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persidangan perkara tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Sugiannur, dengan Hakim Anggota Denny Budi Kusuma dan Khoirun Naja, serta dibantu oleh Panitera Pengganti Arif Rachman Hakim. Terdakwa Waldy bin Mirhan (alm) dalam perkara ini didampingi oleh Sedi Usmika, dkk., selaku Penasihat Hukum. Proses persidangan telah berlangsung sejak tanggal 1 Oktober…
Megamendung, 19 Desember 2025, dalam rangka meningkatkan kolaborasi dalam Penguatan dan Internalisasi Nilai Integritas dalam penyelenggaraan Pelatihan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan KPK RI, melakukan kunjungan bencmarking ke Pusdiklat Menpim BSDK MA RI. Delegasi KPK RI yang diwakili oleh Muh. Indra Furqon (Widyaiswara Ahli Madya), Dani Rustandi (Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya), Galih Pramana Natanegara (Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Muda), Manoto Togatorop (Widyaiswara Ahli Muda) tiba di Kampus BSDK MA RI Megamendung tepat pukul 13.30 dengan disambut dari perwakilan Pejabat Struktural Pusdiklat Menpim BSDK MA RI, yaitu Bonardo Siahaan, Yusdiana, Hendra Gunawan…
Jakarta, 9 Desember 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember dengan menggelar Acara Penganugrahan Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 dan Seminar Anti Korupsi dengan Tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”. Bertempat di Balairung Mahkamah Agung RI, acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung beserta Jajaran Pimpinan, para Hakim Agung, Wakil Menteri KemenPANRB, Pejabat struktural, dan seluruh udangan dari satuan kerja yang memperoleh penghargaan. Dalam Laporannya, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, SH., MH, menyampaikan jumlah prosentase Pengadilan yang mampu mendapatkan sertifikat kelulusan penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi (SMAP) dan yang…
Yogyakarta, 6 Desember 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) kembali menyelenggarakan rangkaian kegiatan sebagai bentuk komitmen penguatan integritas dan pemberantasan korupsi. Dengan mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa—pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat umum—untuk menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Rangkaian kegiatan Hakordia 2025 diselenggarakan selama lima hari, mulai 4 hingga 9 Desember 2025, dan dipusatkan di dua lokasi, yaitu Pasar Kangen (Teras Malioboro 1) dan Monumen Serangan Umum 1 Maret…
Tarutung, pa-tarutung.go.id: Pengadilan Agama Tarutung melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua PA Tarutung Dr. Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara (Kakantah Kab. Taput) Saut Halomoan Simarmata, S.SiT., M.A.P. serta perwakilan dari kedua instansi, bertempat di Kantor PA Tarutung, Jumat (21/11). Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas layanan publik di bidang hukum dan pertanahan. MoU tersebut bertujuan untuk mempercepat proses administrasi terkait kebutuhan layanan Pengadilan Agama dan Kantor Pertanahan khususnya di wilayah Kab. Taput, diantaranya dalam…
Channel Whatsapp: SUARABSDKMARI
Channel Whatsapp: SUARABSDKMARI
Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam tulisan ini selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026, masih menyisakan beberapa tanda tanya, baik bagi para penegak hukum pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional termuat dalam Pasal 51, yakni: Tujuan-tujuan ini diformulasikan sedemikian, agar dapat disesuaikan dengan Pancasila dan hak asasi manusia, dimana pelaku kejahatan juga harus dipandang sebagai insan yang perlu disadarkan dan dibina agar kembali menjadi manusia yang taat hukum. Namun demikian, sebagian kalangan masyarakat menganggap bahwa pemberlakuan KUHP Nasional yang baru berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan…