Author: SuaraBSDK

Bogor, 10 Oktober 2025 – Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis Peradilan Badan Strajak Diklat Kumdil (BSDK) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pelatihan Teknis Yudisial (PTY) Penanganan Perkara Dispensasi Kawin selama satu pekan, pada 6-10 Oktober 2025. Sebanyak 161 Hakim Peradilan Agama dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani perkara yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak dasar anak. Pelatihan selama satu pekan ini dipandu langsung oleh para Hakim Tinggi/Hakim Yusitisial Pusdiklat Teknis Peradilan lingkungan Peradilan Agama, yaitu: Dr. H. Jarkasih, M.H. (Koordinator); Dr. H. Sriyatin, S.Ag., M.Ag., M.H.; Dr. Cik Basir, S.H., M.H.I., Dr. Fitriyel Hanif,…

Read More

Kamis, 09/10/2025. Pemerintah Kabupaten Solok, bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menggelar acara Coffee Morning yang berlangsung di Aula Gedung C, Sekretariat Daerah Kabupaten Solok pada Rabu (08/10). Acara tahun ini mengusung tema “Terintegrasi, Selaras, Tuntas, dan Melayani,” yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Solok yang diwakili oleh Hakim YM. Muhammad Rafdi, Lc., M.Si. Selain itu, hadir juga Ketua Pengadilan Agama Kotobaru, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Asisten I Setda Kabupaten Solok yang mewakili Bupati Solok, unsur Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, serta Kepala BUMN dan BUMD. Tak ketinggalan, Ketua BAZNAS Kabupaten Solok turut hadir…

Read More

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim), Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, kembali menorehkan prestasi membanggakan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 35 Tahun 2025, Pusdiklat Menpim resmi ditetapkan sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) dengan status Akreditasi Istimewa. Penetapan ini merupakan hasil dari proses akreditasi yang dilakukan BPIP terhadap berbagai lembaga negara, kementerian, dan pemerintah daerah yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Dari delapan lembaga yang dinyatakan terakreditasi, Pusdiklat Menpim MA menjadi salah satu yang berhasil…

Read More

Tanjungbalai – Mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dari Universitas Royal Kisaran melaksanakan kegiatan sosialisasi hasil program KKL berupa Virtual Asisten (VA) berbasis web yang dirancang sebagai inovasi layanan di Pengadilan Agama Tanjungbalai. Kegiatan ini merupakan penutup dari masa KKL mereka yang telah berlangsung selama satu bulan penuh di lingkungan Pengadilan Agama Tanjungbalai. Tiga mahasiswa yang melaksanakan KKL tersebut memperkenalkan Virtual Asisten berbasis web sebagai hasil implementasi inovasi teknologi yang dapat menunjang pelayanan publik, khususnya bagi para pencari keadilan. Dalam sosialisasi tersebut, mereka menjelaskan bahwa Virtual Asisten ini akan diintegrasikan langsung ke dalam website resmi Pengadilan Agama Tanjungbalai. Virtual Asisten ini dirancang untuk…

Read More

Sesaat setelah terbitnya Perpres 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung pada 12 Februari 2024 yang kemudian disusul dengan revisi Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5141/SEK/SK.OT1.1/V/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, kedua beleids tersebut pada pokoknya mengatur perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) menjadi Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Bastrajak Diklat Kumdil). Perubahan nomenklatur ini tidak hanya berubah nomenklatur penamaannya saja…

Read More

Jakarta, 8 Oktober 2025 — Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., secara resmi membuka kegiatan Training of Trainers (ToT) Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam sambutan yang disampaikan pada acara pembukaan, Selasa (8/10). Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 8 hingga 10 Oktober 2025 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, dengan melibatkan para Hakim Tinggi dari wilayah Pulau Jawa. Dalam sambutannya, Dirjen Muchlis menegaskan pentingnya peran peradilan dalam menciptakan sistem yang adil, humanis, dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. “Kaum rentan tidak boleh hanya menjadi pengamat…

Read More

Di bawah naungan rimbun pohon pinus dan aliran sungai yang jernih di Taman Nasional Halimun Salak, suasana pagi itu terasa istimewa. Udara segar, aroma tanah basah, dan kicau burung bersahut-sahutan seolah menyambut 64 peserta Pelatihan Berkelanjutan Lingkungan Hidup yang tengah melakukan kunjungan lapangan. Di kawasan konservasi yang tenang namun penuh makna ini, peserta belajar langsung arti sesungguhnya dari menjaga keseimbangan alam. Dalam sambutannya yang singkat namun mengena, Kepala BSDK mengisahkan sejarah yang jarang diketahui banyak orang — bahwa Garuda, lambang negara Indonesia yang gagah itu, sebenarnya terinspirasi dari Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), satwa endemik yang hanya hidup di hutan-hutan Pulau…

Read More

Dalam sesi Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan “Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Yang Berorientasi Pada Pemulihan dan Keadilan Iklim” Bagi Hakim Lingkungan Wilayah Sumatera Kalimantan, Profesor Zuzy Anna dari SDGs Center Universitas Padjadjaran menyampaikan pentingnya pendekatan ekonomi dalam penegakan hukum lingkungan, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya seperti Sumatera dan Kalimantan. Ia menjelaskan bahwa dengan pendekatan ini, kerusakan lingkungan yang sering kali sulit untuk diukur, seperti hilangnya populasi ikan, kualitas udara, atau fungsi ekosistem, dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Lebih lanjut, Prof Zuzy menguraikan bahwa penilaian ekonomi terdiri dari 2 (dua) aspek…

Read More

Seri Pelatihan Lingkungan Hidup Advance BSDK-Kemenhut-ICEL 2025 “Lingkungan tidak bisa bicara di pengadilan, maka bukti ilmiah menjadi suaranya.” Kalimat di atas menggambarkan semangat yang disampaikan Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F., IPU, dalam paparannya berjudul “Bukti dan Penalaran Ilmiah dalam Perkara Kerugian dan Pemulihan Lingkungan: Perspektif Ekologi, Ekonomi, dan Hukum.” Dalam penyampaiannya, Prof. Dodik menekankan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari dukungan sains. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ekologi, ekonomi, dan hukum perlu berjalan beriringan untuk memastikan bahwa setiap putusan perkara lingkungan tidak hanya menegakkan keadilan hukum, tetapi juga mengembalikan keseimbangan alam dan fungsi ekosistem yang rusak.…

Read More

The Hon. Justice Stephen Burley and The Hon. Justice Michael O’Bryan. Edited By Cecep Mustafa Di banyak ruang sidang, saksi ahli datang seperti prajurit bayaran — satu di tiap kubu, lengkap dengan data, teori, dan istilah teknis. Misi mereka jelas: mempertahankan posisi kliennya. Hasilnya? Pertempuran kecerdasan yang sering kali mengubur kebenaran di balik lapisan retorika dan kepentingan. Namun di Pengadilan Federal Australia, kisahnya berjalan berbeda. Bukan lagi duel, melainkan dialog. Bukan lagi pertunjukan, melainkan pencarian pemahaman. Di sini, pengadilan memperlakukan bukti ahli bukan sebagai arena adu kepintaran, melainkan sebagai perjalanan bersama mencari kebenaran — dan dengan itu, mereka mengubah budaya…

Read More