Author: SuaraBSDK

Dalam sesi Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan “Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Yang Berorientasi Pada Pemulihan dan Keadilan Iklim” Bagi Hakim Lingkungan Wilayah Sumatera Kalimantan, Profesor Zuzy Anna dari SDGs Center Universitas Padjadjaran menyampaikan pentingnya pendekatan ekonomi dalam penegakan hukum lingkungan, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya seperti Sumatera dan Kalimantan. Ia menjelaskan bahwa dengan pendekatan ini, kerusakan lingkungan yang sering kali sulit untuk diukur, seperti hilangnya populasi ikan, kualitas udara, atau fungsi ekosistem, dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Lebih lanjut, Prof Zuzy menguraikan bahwa penilaian ekonomi terdiri dari 2 (dua) aspek…

Seri Pelatihan Lingkungan Hidup Advance BSDK-Kemenhut-ICEL 2025 “Lingkungan tidak bisa bicara di pengadilan, maka bukti ilmiah menjadi suaranya.” Kalimat di atas menggambarkan semangat yang disampaikan Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F., IPU, dalam paparannya berjudul “Bukti dan Penalaran Ilmiah dalam Perkara Kerugian dan Pemulihan Lingkungan: Perspektif Ekologi, Ekonomi, dan Hukum.” Dalam penyampaiannya, Prof. Dodik menekankan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari dukungan sains. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ekologi, ekonomi, dan hukum perlu berjalan beriringan untuk memastikan bahwa setiap putusan perkara lingkungan tidak hanya menegakkan keadilan hukum, tetapi juga mengembalikan keseimbangan alam dan fungsi ekosistem yang rusak.…

Jakarta, 6 Oktober 2025 – Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan Hukum (BSDK MA RI) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan Hidup bertajuk “Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang Berorientasi pada Pemulihan dan Keadilan Iklim”. Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antarlembaga dalam mendorong penegakan hukum lingkungan yang progresif dan responsif terhadap tantangan global. Apa yang Dilatih dan Siapa Pesertanya? Pelatihan diselenggarakan dalam dua gelombang regional, yaitu Gelombang I (Sumatera–Kalimantan) pada 5–9 Oktober 2025, dan Gelombang II (Jawa–Bali–Nusa Tenggara) pada…

Megamendung, 06 Oktober 2025, Badan Strajak Diklat Kumdil MA Ri melalui Pusdiklat Manajemen & Kepemimpinan BSDK MA RI bekerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Kementrian ESDM RI menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Batch ke 2 secara Full Daring,yang diikuti oleh 400 orang peserta CPNS Mahkamah Agung RI, dimulai dari tanggal 06 Oktober sd 12 Desember 2025. Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Pusdiklat Manajemen & Kepemimpinan BSDK MA RI, Bapak Darmoko Yuti Witanto, SH pada hari ini Senin 06 Oktober 2025 tepat pukul 08.30 WIB. Hadir dalam Pembukaan tersebut Kepala Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan Energi…

Jakarta, 6 Oktober 2025, Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Peran besar ini menuntut setiap ASN untuk tidak hanya bekerja, tetapi bekerja secara profesional. Profesionalisme ASN bukan sekadar tentang kemampuan teknis dalam menyelesaikan pekerjaan, tetapi mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan pelayanan publik. Sebagai ASN, kita tidak boleh bekerja hanya berdasarkan perintah atasan atau rutinitas belaka. Kita harus mampu memahami tujuan besar dari pelayanan publik, yakni memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan itulah yang disampaikan oleh Sekretaris…

Mayor Laut (H) Ahmad Junaedi, S.H., M.H.Hakim Yustisial Pusdiklat Teknis BSDK Kehidupan Militer merupakan suatu corak kehidupan khusus, terikat akan suatu disiplin yang diatur tersendiri dalam Hukum Disiplin Tentara yang hanya dapat dimengerti oleh anggota tentara yang menghayatinya sendiri, sehingga perlu fungsi Peradilan Militer yang diselenggarakan oleh anggota militer.[1] Pembentukan peradilan militer bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi prajurit dalam penegakan hukum dan disiplin, khususnya bagi parajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana baik pidana militer maupun pidana umum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara. Perubahan Undang Undang Dasar 1945 melalui Amandemen ke-I sampai dengan ke-IV membawa perubahan…

MEGA MENDUNG, 2 Oktober 2025 – Dalam rangkaian kunjungan kerjasama antara delegasi Federal Court of Australia (FCA) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesi pertama yang bertema “Keadilan Iklim dan Litigasi Lingkungan” mengundang perhatian banyak pihak. Sesi ini dibuka dengan pemaparan oleh Chief Justice Debra Mortimer, yang berbagi pengalaman Australia dalam menangani gugatan hukum terkait perubahan iklim. Diskusi ini juga melibatkan Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, serta dihadiri oleh 80 hakim yang mengikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dari seluruh Indonesia. Chief Justice Debra Mortimer memaparkan tentang tren gugatan hukum yang semakin meningkat terkait dampak perubahan iklim, yang tidak hanya…

Dalam praktik peradilan, kita tidak asing lagi mendengar asas in dubeo pro bono yang artinya adalah “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”. Asas ini tidak diatur dalam hukum pidana postif di negara kita (Ius constitutum), namun banyak digunakan dalam berbagai putusan diantaranya Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa: “Asas In Dubio Pro Reo yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.” Dalam praktik hukum lingkungan, asas in dubio pro bono bertransformasi menjadi in dubeo pro natura. Paradigma…

Megamendung, 2 Oktober 2025 – Pokja Mediasi Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Ketua Kamar Pembinaan, YM. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., mengadakan diskusi dengan Federal Court of Australia (FCA) di Ruang K.9 Pusdiklat MA pada pukul 14.00 WIB. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka pembaharuan peraturan Mediasi di Pengadilan. Dalam paparannya, YM. Tuakabin menyampaikan bahwa Mahkamah Agung (MA) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas mediasi, termasuk membentuk Pokja Mediasi sejak 2016. Namun, hasil yang dicapai hingga kini masih belum menggembirakan. Beliau menekankan perlunya memperhatikan sejumlah faktor mulai dari regulasi, sumber daya manusia, hingga budaya masyarakat. Untuk itu, MA merasa penting…

Dalam rangka memperkuat kerja sama antara Federal Court Australia dengan Mahkamah Agung, telah diadakan dialog terkait penerapan UNCITRAL Model Law tentang Kepailitan Lintas Batas Pengalaman Australia di ruang K.14 lantai 2 Auditorium BSDK Mega Mendung. Acara tersebut diadakan secara hybrid. Dihadiri secara langsung oleh Kelompok Kerja Kepailitan, Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Terkait Perma tentang Cross Border Insolvency, Tim Assistensi Pembaharuan MA dan hakim yustisial di lingkungan BSDK. Sementara itu, secara daring dihadiri oleh beberapa satuan kerja di pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum. Dialog yudisial dibuka oleh YM Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum Hakim Agung Kamar Perdata. Beliau menjelaskan…