Author: Muhamad Zaky Albana,S.Sos., S.H. M.H.

Jakarta, 28 Oktober 2025 – Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial (KY). FGD yang bertema “Merancang Model Ideal Komisi Yudisial Corporate University (KY Corpu) sebagai Platform Integrasi Pengembangan Kompetensi ASN KY dan Hakim” merupakan langkah awal KY untuk mengimplementasikan pendekatan Corpu dalam pengembangan kompetensi internal (ASN KY) maupun eksternal (hakim). Hadir dalam FGD mewakili BSDK, Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala BSDK, Teguh Setiyawan, S.H., M.H. yang didampingi oleh Muh Ridha Hakim, S.H., M.H. dari BRIN dan Muhamad Zaky Albana, S.Sos., M.H. dari…

Peluncuran Mahkamah Agung Corporate University (MA Corpu) oleh Ketua Mahkamah Agung pada 5 Januari 2023 di Megamendung, Bogor, menjadi momen tonggak baru dalam sejarah pembinaan sumber daya manusia peradilan. Bukan sekadar seremoni, peluncuran tersebut menandai komitmen Mahkamah Agung untuk bertransformasi menjadi lembaga pembelajar yang adaptif, modern, dan berorientasi kinerja. Selama bertahun-tahun, pendidikan dan pelatihan kerap dipahami hanya sebagai kegiatan formalitas atau rutinitas belaka. Namun, dunia berubah dengan cepat. Digitalisasi, kompleksitas perkara, hingga tuntutan publik akan transparansi menuntut aparatur peradilan untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan kompetensi. Di sinilah Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) mengambil…

Dalam negara hukum, keadilan tidak hanya menjadi hak bagi masyarakat pencari keadilan, tetapi juga harus menjadi hak bagi mereka yang menegakkannya. Hakim dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Mahkamah Agung memikul tanggung jawab besar untuk menjaga tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Namun ironisnya, di balik tugas mulia itu, tidak sedikit di antara mereka yang justru menghadapi tekanan sosial, politik, dan bahkan ancaman hukum akibat pelaksanaan tugas negara yang sah. Hakim dan ASN peradilan menjadi pihak yang rentan terhadap pelaporan dan kriminalisasi. Mereka dapat dengan mudah dilaporkan ke aparat penegak hukum lain atau digugat di Pengadilan hanya karena putusan…