Author: Agus Digdo Nugroho

Minggu Malam (14/12) Dalam kesempatan sambutan dalam Musyawarah Nasional ke-XXI Tahun 2025 Ikatan Hakim Indonesia yang bertempat di Ballroom Utama Hotel Mercure Ancol, YM Bapak Ketua MA Bidang Non Yudisial membuka sambutannya dengan menekankan “IKAHI sebagai satu-satunya organisasi profesi, bagi Hakim Indonesia yang berada di Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya.” Sambutan yang disampaikan setelah Laporan Panitia Pelaksana yang dibacakan oleh Bapak YM. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. dan Sambutan Ketua Umum Ikahi Dr. H. Yasardin S.H., M.Hum. turut, YM Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. menyoroti bagi seorang hakim, integritas adalah identitas, bukan aksesoris. Organisasi IKAHI yang kita bangun,…

Jumat Pagi (12/12) Dalam kesempatan Pembinaan dihadapan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan, YM Bapak Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menekankan 4 Fungsi Sekretaris Pengadilan. Sebelum memulai paparan pembinaannya, YM Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. memulai dengan kelakar untuk operator kamera menyorotkan kameranya ke peserta Audiens yang berada di belakang. “Saya juga ingin melihat peserta/sekretaris yang berada di belakang supaya tahu apakah sudah mulai ngantuk atau belum. Tidur boleh asal tidak ngorok, ngorok boleh asal tidak bersuara agar tidak mengganggu peserta yang lainnya.” YM Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menyebutkan paparan…

Jumat Pagi (12/12) di Silang Monas yang bercuaca mendung berawan tidak menyurutkan antusiasme peserta dalam menyimak Pembinaan Ketua MA. Bertempat di Balairung Mahkamah Agung RI berkumpul Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Peratama pada empat lingkungan Peradilan. Prof Dr. Sunarto, S.H., M.H. mempersilahkan YM. H. Suharto, S.H., M.H. untuk memperkenalkan satu persatu pejabat Eselon II yang datang. Satu persatu Bapak Wakil Ketua MA Bidang Yudisial memperkenalkan Kepala Biro diantaranya Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Sespim, Kepala Biro Keuangan, Sekretaris BSDK, Sekretaris Badilum, Sekretaris Badilag, Sekretaris Badimiltun, Sekretaris Bawas. “Hari jumat dipilih karena dianggap…

Pesisir Pangandaran yang dikenal sebagai salah satu magnet ekonomi di Wilayah Provinsi Jawa Barat sekaligus juga memiliki daya tarik wisata. Lokasi ini menjadi lokasi pilihan Bastrajak Diklat Kumdil (BSDK) melakukan Evaluasi Kegiatan Tahun 2025. Tidak hanya evaluasi, dalam kesempatan kegiatan tersebut juga dilakukan aktivitas Penanaman 1000 Pohon Mangrove dengan tema lestarikan alam selamatkan masa depan. Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil ketika memberikan sambutan menyebut diksi mistikekologi. Lalu sejenak hadirin dan tamu undangan yang hadir mengeryitkan dahi, indikasi bingung atas istilah ini. Sebenarnya apa yang dimakud Bapak Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H dengan istilah mistikekologi? Mari kita kupas…

Setelah pada artikel yang terbit sebelumnya mengulas detail faktor hambatan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dari faktor Kepolisian yang menyebabkannya rumit, sulit, dan berbiaya mahal, pada artikel ini akan mengulas tuntas faktor kelembagaan lainnya dari internal pengadilan itu sendiri, KPKNL, dan Badan Pertanahan Nasional. Dasar berpijak dari terbitnya artikel ini adalah bersumber dari keluhan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan seringkali terdengar dari pencari keadilan maupun aparatur pengadilan itu sendiri. Keluhan yang belum juga tuntas terjawab dan mendapatkan solusi kemudian mengantarkan terbentuknya suatu adagium “Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Jauh Lebih Rumit daripada Proses Litigasinya.” Suara sumbang yang nyaring terdengar dari keluhan atas…

Keluhan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan seringkali terdengar dari pencari keadilan maupun aparatur pengadilan itu sendiri. Keluhan yang belum juga tuntas terjawab dan mendapatkan solusi kemudian mengantarkan terbentuknya suatu adagium “Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Jauh Lebih Rumit Daripada Proses Litigasinya.” Adagium ini tentu tidak berasal dari ruang kosong maupun hasil rekaan yang dibuat-buat oleh pihak tidak bertanggungjawab, melainkan murni adalah suara rintihan pencari keadilan dan aparatur peradilan itu sendiri. Aparatur peradilan utamanya Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan terbebani dengan proses eksekusi yang tak kunjung selesai dan memiliki pengaruh kepada prestasi kerja. Proses eksekusi atau pelaksanaan isi putusan secara paksa menjadi…

Sesaat setelah terbitnya Perpres 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung pada 12 Februari 2024 yang kemudian disusul dengan revisi Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5141/SEK/SK.OT1.1/V/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, kedua beleids tersebut pada pokoknya mengatur perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) menjadi Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Bastrajak Diklat Kumdil). Perubahan nomenklatur ini tidak hanya berubah nomenklatur penamaannya saja…

Secara marathon pada Senin dan Selasa (8-9/10) Tim Audiensi Analisis Kebutuhan Penyusunan Naskah Rekomendasi Kebijakan (AKP) melaksanakan audiensi dalam rangka menjaring isu strategis dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) dan Badan Pengawasan (Bawas). Audiensi dengan Ditjen Badilum dihadiri langsung oleh Bambang Myanto, S.H., M.H. selaku Dirjen Badilum didampingi lengkap oleh pejabat Struktural Eselon II yaitu Ibu Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H. M.Hum , dan Hasanudin, S.H., M.H. sementara Tim dari Pustrajak Rahayuningsih, S.H., M.H., Djoni Witanto,S.H., M.H., Ari Gunawan,S.H., M.H., Martin S.H., M.H., dan Dr. Agus Digdo Nugroho, S.H., M.H. Bertempat di ruang Command…