Author: SuaraBSDK

Megamendung, 10 November 2025 Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan upacara peringatan Hari Pahlawan yang berlangsung dengan khidmat di halaman kantor BSDK, Megamendung, Bogor. Upacara ini menjadi momen penting untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., bertindak sebagai Inspektur Upacara, sementara Mayor Junaedi, S.H., M.H. dipercaya sebagai Komandan Upacara. Keduanya memimpin jalannya upacara dengan penuh khidmat dan disiplin, mencerminkan semangat kepahlawanan yang menjadi tema peringatan tahun ini. Upacara dihadiri oleh para…

Jakarta, 10 November 2025 — Langit pagi di ibu kota begitu cerah ketika barisan aparatur Mahkamah Agung berdiri tegak di Halaman Utama Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di bawah cahaya mentari yang hangat dan langit biru tanpa mendung, upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. sebagai Pembina Upacara. Upacara yang dimulai tepat pukul 08.00 WIB ini diikuti oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Pejabat Eselon I dan II, termasuk hadir Kepala Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan…

Bsdk.mahkamahagung.go.id – Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pada hari Senin, 03 November 2025, pukul 10.20 di ruang rapat Pustrajak lantai 10. Dalam sambutannya, Kapustrajak menghimbau agar seluruh analisis kebutuhan pengkajian segera ditindaklanjuti dan diinventarisasi jumlah judul yang akan dijadikan bahan kajian untuk tahun 2026. Berdasarkan laporan dari Kasubbid Program Pustrajak Kumdil MA Ri, Bapak Novie Kurniawan, SH, MH, jumlah hasil analisis kebutuhan pengkajian (AKP) mencapai 56 judul. “Seluruh Dirjen dan eselon satu lainnya diharapkan menanyakan judul yang mendesak dan memang dibutuhkan untuk pengembangan organisasi, bukan judul yang tidak urgen dan tidak memiliki…

Bagian Kedua – Cerita Bersambung – D.Y. Witanto SEPASANG MATA TERDAKWA Sebelum sidang dimulai, aku menatap sekeliling ruang persidangan yang sudah penuh sesak dengan para pengunjung. Suasana tegang dan penuh harap menyelimuti ruang sidang yang terasa dingin mencekam. “Penuntut umum, apakah persidangan bisa kita mulai?” tanyaku dengan suara lantang, memecah keheningan. “Siap, Yang Mulia,” jawab penuntut umum dengan tegas. “Baiklah kalau begitu, Aku meraih palu sidang dan kuhentakkan ke alas kayu yang ada di atas meja. “Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke depan persidangan.” Tak lama setelah itu, seorang perempuan muda…

JHP Journal Editor’s NoteCecep Mustafa I. A New Financial Dawn Indonesia’s digital revolution didn’t arrive with a fanfare—it crept quietly into our pockets. Today, there are more mobile phones than people, more data plans than dinner tables, and more financial apps than most of us can name. In this new ecosystem of infinite clicks, money itself has gone digital. Fintech promised liberation: loans without lines, payments without paperwork, opportunity without oppression. It was sold to us as the democratization of finance—the idea that technology could succeed where institutions had failed, finally extending a hand to the millions left outside the…

By Cecep MustafaJHP Journal Editor’s Note Indonesia was promised a financial awakening. When Fintech arrived, it came draped in utopian language—democratization, inclusion, empowerment. It promised to unshackle millions from bureaucracy and bring credit to the unbanked. The future, it seemed, could be downloaded. Yet behind the sleek interfaces and cheerful slogans, another story unfolded: one of desperation, data theft, and digital coercion. What began as liberation has, for many Indonesians, become a quiet form of bondage. The Double-Edged Promise Peer-to-peer lending was meant to bypass the old gatekeepers of finance. For the first time, a street vendor in Riau or a…

Filsafat Hukum Bukan Sekadar Teori di Langit Selama ini, filsafat hukum sering dianggap sesuatu yang jauh dari ruang sidang. Ia seperti teori di awang-awang—indah, tapi tidak menyentuh tanah. Padahal, setiap kali seorang hakim mengetuk palu, di situ ada nilai-nilai filsafat yang hidup: keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Hakim bukan sekadar “corong undang-undang” (la bouche de la loi). Ia adalah penafsir nurani hukum, penjaga nilai moral di tengah teks-teks pasal yang kaku. Satjipto Rahardjo pernah mengingatkan, “Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” (Satjipto Rahardjo,2009:17). Kalimat itu menegaskan bahwa hukum seharusnya melayani keadilan, bukan mengekang rasa kemanusiaan. Tiga Nilai Dasar Hukum…

JHP Journal Editor’s NoteCecep Mustafa In the COVID-19 era, we witnessed one of the great paradoxes of our time. The physical world paused: cities fell silent, shops shuttered, economies stalled. Yet, at the same time, a digital pulse surged with astonishing life. Screens became marketplaces, data streams became lifelines, and financial technology—once hailed as a convenience—was suddenly a matter of survival. Indonesia’s experience between 2019 and 2022 provides a striking lens to examine this paradox. This essay reflects not on dry statistics alone, but on the human and socio-economic stories behind the numbers. It explores how two pillars of the…

JHP Journal Editor’s NoteCecep Mustafa In our modern world, few things feel as magical as a few taps on a smartphone to solve a pressing financial problem. A medical bill disappears. A school fee is paid. Rent is transferred. Relief is instant, almost cinematic. Yet, as with many conveniences, the very speed that delights can also conceal danger. Beneath the polished interface of a lending app lurks a new kind of predator: a digital loan shark. Its ledger is our contact list; its enforcement, calibrated with algorithmic precision. For millions of Indonesians, this is not a distant metaphor but lived…

Bogor, 3 November 2025 — Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial – Suharto, secara resmi membuka kegiatan Seleksi Profile Assessment Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap XXIII Tahun 2025, bertempat di Auditorium Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Bogor. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Mahkamah Agung RI, antara lain Kepala BSDK MA RI – Syamsul Arief, Panitera Muda Pidana MA RI – Minanoer Rachman, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum – Hasanudin, Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan – DY. Witanto, Kepala Pusat Strategi…