Author: SuaraBSDK

The Hon. Justice Stephen Burley and The Hon. Justice Michael O’Bryan. Edited By Cecep Mustafa Imagine a courtroom not as a battlefield of arguments but as a forum of ideas — where truth is not shouted but reasoned, and where science and law share the same bench. That, in essence, is the spirit of the Australian approach to expert evidence. In most courts, expert witnesses arrive like hired soldiers — one for each side — ready to defend their camp’s theory. The louder one often wins. But the Australian Federal Court chose a different path: instead of letting experts duel,…

Jakarta, 6 Oktober 2025 – Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan Hukum (BSDK MA RI) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyelenggarakan Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan Hidup bertajuk “Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang Berorientasi pada Pemulihan dan Keadilan Iklim”. Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antarlembaga dalam mendorong penegakan hukum lingkungan yang progresif dan responsif terhadap tantangan global. Apa yang Dilatih dan Siapa Pesertanya? Pelatihan diselenggarakan dalam dua gelombang regional, yaitu Gelombang I (Sumatera–Kalimantan) pada 5–9 Oktober 2025, dan Gelombang II (Jawa–Bali–Nusa Tenggara) pada…

Megamendung, 06 Oktober 2025, Badan Strajak Diklat Kumdil MA Ri melalui Pusdiklat Manajemen & Kepemimpinan BSDK MA RI bekerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Kementrian ESDM RI menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Batch ke 2 secara Full Daring,yang diikuti oleh 400 orang peserta CPNS Mahkamah Agung RI, dimulai dari tanggal 06 Oktober sd 12 Desember 2025. Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Pusdiklat Manajemen & Kepemimpinan BSDK MA RI, Bapak Darmoko Yuti Witanto, SH pada hari ini Senin 06 Oktober 2025 tepat pukul 08.30 WIB. Hadir dalam Pembukaan tersebut Kepala Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan Energi…

Jakarta, 6 Oktober 2025, Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Peran besar ini menuntut setiap ASN untuk tidak hanya bekerja, tetapi bekerja secara profesional. Profesionalisme ASN bukan sekadar tentang kemampuan teknis dalam menyelesaikan pekerjaan, tetapi mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan pelayanan publik. Sebagai ASN, kita tidak boleh bekerja hanya berdasarkan perintah atasan atau rutinitas belaka. Kita harus mampu memahami tujuan besar dari pelayanan publik, yakni memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan itulah yang disampaikan oleh Sekretaris…

Registrar Tim Luxton, edited by Cecep Mustafa Pustrajak Kita sering tergoda mengukur keberhasilan mediasi dari satu hal yang paling kasat mata: apakah para pihak akhirnya menandatangani kesepakatan. Padahal, kalau mau jujur, inti keberhasilan mediasi tidak terletak pada selembar kertas perjanjian, melainkan pada perjalanan batin dan rasionalitas yang tumbuh di ruang-ruang perundingan itu sendiri. Mediasi yang baik justru sering melahirkan kesadaran baru — tentang posisi, risiko, dan realitas perkara — yang tidak akan pernah ditemukan dalam dinginnya ruang sidang.Banyak pihak datang ke meja mediasi seperti prajurit yang siap perang, bukan pencari solusi. Mereka membawa dendam, ego, dan keyakinan bahwa hakim nanti…

By Registrar Tim Luxton, edited by Cecep Mustafa Pustrajak. It is tempting to measure the success of mediation by its most tangible result: a signed agreement. Yet, if we are honest, the core of a successful mediation is not found on a piece of paper, but in the internal and rational journey that participants undertake in the negotiation room. A truly effective mediation often gives birth to a new consciousness—about one’s position, risks, and the reality of the matter—an awareness that the cold formality of the courtroom could never provide. Many parties come to the mediation table as warriors poised…

Mayor Laut (H) Ahmad Junaedi, S.H., M.H.Hakim Yustisial Pusdiklat Teknis BSDK Kehidupan Militer merupakan suatu corak kehidupan khusus, terikat akan suatu disiplin yang diatur tersendiri dalam Hukum Disiplin Tentara yang hanya dapat dimengerti oleh anggota tentara yang menghayatinya sendiri, sehingga perlu fungsi Peradilan Militer yang diselenggarakan oleh anggota militer.[1] Pembentukan peradilan militer bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi prajurit dalam penegakan hukum dan disiplin, khususnya bagi parajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana baik pidana militer maupun pidana umum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara. Perubahan Undang Undang Dasar 1945 melalui Amandemen ke-I sampai dengan ke-IV membawa perubahan…

MEGA MENDUNG, 2 Oktober 2025 – Dalam rangkaian kunjungan kerjasama antara delegasi Federal Court of Australia (FCA) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesi pertama yang bertema “Keadilan Iklim dan Litigasi Lingkungan” mengundang perhatian banyak pihak. Sesi ini dibuka dengan pemaparan oleh Chief Justice Debra Mortimer, yang berbagi pengalaman Australia dalam menangani gugatan hukum terkait perubahan iklim. Diskusi ini juga melibatkan Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, serta dihadiri oleh 80 hakim yang mengikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dari seluruh Indonesia. Chief Justice Debra Mortimer memaparkan tentang tren gugatan hukum yang semakin meningkat terkait dampak perubahan iklim, yang tidak hanya…

Dalam praktik peradilan, kita tidak asing lagi mendengar asas in dubeo pro bono yang artinya adalah “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”. Asas ini tidak diatur dalam hukum pidana postif di negara kita (Ius constitutum), namun banyak digunakan dalam berbagai putusan diantaranya Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa: “Asas In Dubio Pro Reo yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.” Dalam praktik hukum lingkungan, asas in dubio pro bono bertransformasi menjadi in dubeo pro natura. Paradigma…

Megamendung, 2 Oktober 2025 – Pokja Mediasi Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Ketua Kamar Pembinaan, YM. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., mengadakan diskusi dengan Federal Court of Australia (FCA) di Ruang K.9 Pusdiklat MA pada pukul 14.00 WIB. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka pembaharuan peraturan Mediasi di Pengadilan. Dalam paparannya, YM. Tuakabin menyampaikan bahwa Mahkamah Agung (MA) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas mediasi, termasuk membentuk Pokja Mediasi sejak 2016. Namun, hasil yang dicapai hingga kini masih belum menggembirakan. Beliau menekankan perlunya memperhatikan sejumlah faktor mulai dari regulasi, sumber daya manusia, hingga budaya masyarakat. Untuk itu, MA merasa penting…