Operasi tangkap tangan (OTT) yang kembali menyeret hakim menjadi alarm keras bagi Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana berita beberapa hari ini, ada OTT terhadap Ketua, Wakil Ketua dan Jurusita Pengadilan Negeri Depok. Terlepas dari bagaimana nanti proses hukumnya, peristiwa ini bukan sekadar soal pelanggaran individu, melainkan ujian atas komitmen lembaga peradilan dalam menjaga integritas. Publik tentu bertanya: sejauh mana keseriusan MA membersihkan internalnya, sekaligus memastikan bahwa kesejahteraan hakim benar-benar berada di tangan yang layak menerimanya?
Selama ini, isu kesejahteraan kerap dijadikan alasan untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan peradilan. Gaji dan fasilitas hakim memang terus ditingkatkan agar mereka tidak mudah tergoda. Namun, kesejahteraan tanpa penegakan disiplin yang keras justru berpotensi melahirkan paradoks, negara sudah memberi banyak, tetapi masih ada yang memilih mengkhianati amanah.
Karena itu, pasca OTT, MA perlu menunjukkan langkah konkret yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga struktural dan normatif.
Salah satu langkah penting adalah mendorong perubahan kebijakan pidana terhadap hakim yang terbukti menerima suap. Untuk membuktikan komitmen lembaga dalam mewujudkan pengadilan yang berintegritas, menurut Penulis MA dapat mengusulkan kepada DPR agar hukuman bagi hakim pelaku korupsi diperberat, dengan cara merevisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Caranya adalah dengan menaikkan minimum khusus penjatuhan pidana penjara dalam UU Tipikor yang secara spesifik diberlakukan bagi hakim. Pasal 12 huruf c UU Tipikor mengatur mengenai tindak pidana gratifikasi kepada hakim:
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): c) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.”
Demikian pula dengan pengaturan tindak pidana suap kepada hakim pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Tipikor:
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”
Sudah saatnya menaikkan minimum khusus dari yang semula 4 (empat) tahun menjadi 7 (tujuh) tahun bagi hakim penerima gratifikasi dan dari semula 3 (tiga) tahun menjadi 8 (delapan) tahun bagi hakim penerima suap. Adapun suap lebih tinggi dari gratifikasi karena pada dasarnya penerima suap sudah mengetahui tujuan spesifik penerimaan hadiah adalah untuk pengurusan perkara dan pengaturan putusan, berbeda dengan gratifikasi yang masih berada di wilayah abu-abu atau merupakan suatu tanam budi. Pengaturan ini penting mengingat kesejahteraan hakim sudah mulai diperhatikan negara dengan baik. Hakim merupakan suatu jabatan khusus, yang seharusnya memberikan keadilan kepada orang yang membutuhkan, yang jika menggunakan kata-kata Presiden Prabowo sebagai benteng terakhir dalam suatu penegakan hukum.
Pengaturan khusus ini memiliki makna simbolik sekaligus praktis. Hakim bukan sekadar pejabat biasa, melainkan pemegang kekuasaan kehakiman yang memutus nasib orang dan arah keadilan. Ketika seorang hakim korup, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar karena merusak kepercayaan publik terhadap seluruh sistem peradilan. Oleh karena itu, wajar jika standar pertanggungjawabannya juga lebih tinggi.
Kebijakan ini sekaligus menegaskan pesan bahwa hanya hakim yang berintegritas yang berhak atas kesejahteraan. Kesejahteraan hakim bukan sekadar hak administratif, melainkan anugerah negara yang harus dijaga dengan tanggung jawab moral. Salah satu cara memastikan kesejahteraan itu berada di tangan yang tepat adalah dengan menerapkan prinsip zero tolerance dan no mercy terhadap para “pemain perkara”.
Dalam konteks ini, revisi UU Tipikor menjadi relevan, khususnya dengan mengatur penjatuhan pidana secara khusus bagi hakim. Bukan untuk mendiskriminasi, tetapi untuk menegaskan posisi strategis hakim sebagai penjaga terakhir keadilan.
Selain peningkatan pidana, ada beberapa rekomendasi lain yang dapat dipertimbangkan MA pasca OTT di Depok, yaitu:
Pertama, menerapkan pidana yang lebih tinggi bagi hakim melalui revisi undang-undang, termasuk penetapan minimum khusus yang tegas agar tidak ada ruang terlalu lebar untuk vonis ringan terhadap hakim korup.
Kedua, pencabutan hak untuk menjalankan profesi hukum selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana. Larangan ini penting agar mantan hakim korup tidak langsung kembali masuk ke ekosistem hukum sebagai advokat, konsultan, atau aktor lain yang berpotensi memanfaatkan jejaring lamanya. Hukuman tidak hanya bersifat penjara, tetapi juga pemulihan etika profesi.
Ketiga, pembentukan tim khusus yang bersifat rahasia di lingkungan Mahkamah Agung untuk fungsi intelijen terhadap perilaku hakim. Tim ini tidak bekerja secara represif terbuka, melainkan melakukan pemantauan, analisis pola perkara, gaya hidup, dan potensi konflik kepentingan. Pengawasan internal yang cerdas lebih efektif dibanding hanya menunggu OTT dari luar.
Keempat, MA dapat mengadakan semacam “sayembara integritas” bagi hakim yang berani melaporkan praktik permainan perkara dengan bukti yang kuat. Pelapor perlu diberi perlindungan sekaligus insentif yang layak. Dengan demikian, budaya diam dan saling menutup bisa diganti dengan budaya keberanian dan loyalitas pada institusi, bukan pada jaringan informal.
Pada akhirnya, pemberantasan korupsi di tubuh peradilan tidak cukup dengan meningkatkan gaji atau mengutuk pelaku. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara kesejahteraan dan ketegasan. Hakim yang jujur harus merasa aman dan dihargai, sementara hakim yang menyimpang harus tahu bahwa harga pengkhianatan terhadap keadilan sangat mahal.
OTT seharusnya menjadi momentum bagi MA untuk tidak sekadar bereaksi, tetapi bertransformasi. Dengan langkah konkret, regulatif, dan berani, MA dapat membuktikan bahwa kesejahteraan finansial hakim memang ditujukan bagi mereka yang pantas, bukan bagi mereka yang memperjualbelikan putusan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI