Author: Mohammad Khairul Muqorobin

Avatar photo

Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Saat ini bumi sedang menghadapi tiga ancaman nyata atau yang biasa dikenal dengan Triple Planetary Crisis antara lain : Krisis Iklim, Hilangnya Keanekaragaman Hayati, dan Polusi yang diakibatkan oleh kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Dalam kerangka itu, konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa bertajuk 31st Conference of the Parties (COP31) yang diselenggarakan di Antalya, Türkiye, November 2026 ini menjadi sebuah refleksi global untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam menghadapi krisis iklim. Pada forum tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam konferensi tersebut membawa perspektif yudikatif mengenai peran lembaga peradilan dalam menghadapi krisis iklim. Sementara itu, sebagai perwakilan Pemerintah…

Read More

Pendahuluan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara normatif menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip geen straf zonder schuld dan ajaran dualistis yang memisahkan tindak pidana (strafbaar feit) dari pertanggungjawaban pidana (toerekenbaarheid). Namun, Penjelasan Pasal 36 justru menimbulkan kerancuan. Penjelasan ayat (1) menyebut kesengajaan dan kealpaan sebagai “bentuk kesalahan”, sedangkan Penjelasan ayat (2) menyatakan bahwa setiap tindak pidana harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Apabila dikaji dari aspek ajaran dualistis, formulasi…

Read More

Pendahuluan Dalam hukum acara pidana, pengakuan bersalah kerap diposisikan sebagai pintu masuk bagi penyelesaian perkara melalui jalur yang lebih singkat. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mendefinisikan Pengakuan Bersalah sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan bersalah tidak berhenti pada pernyataan lisan terdakwa, melainkan melekat pada suatu mekanisme hukum yang mencakup pengakuan atas perbuatannya, sikap kooperatif dalam pemeriksaan, penyampaian bukti pendukung, serta imbalan berupa keringanan hukuman. Pada pokoknya, ketika pengadilan menerima…

Read More

Jakarta – Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 12126 K/Pid.Sus/2026 pada amar putusannya menyatakan menolak kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim Kasasi dipimpin Jupriyadi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Noor Edi Yono, S.H., M.H. dan Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H. Dengan demikian, putusan bebas (vrijspraak) terhadap empat terdakwa: Delpedro Marhaen Rismansyah, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar dalam perkara Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Putusan ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi. Perbuatan yang didakwakan dan Tindak Pidana yang…

Read More

Jakarta – Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI) melalui Pusdiklat Teknis Peradilan resmi menutup gelaran “Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 2”. Pelatihan yang diikuti oleh seluruh hakim dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia ini berfokus pada tema “Praktik Penegakan Hukum dan Pembuktian Perkara Digital”. Hari terakhir pelatihan, Jumat (30/10/2026), menghadirkan ahli hukum siber yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI., sebagai narasumber. Sesi diskusi dipandu oleh Hakim Yustisial BSDK…

Read More

Jakarta – Pada hari keempat Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 2, Kamis, 29 Oktober 2026, materi “Tantangan Hukum dalam Produksi serta Penggunaan Informasi Digital” disampaikan oleh Wakil Komandan Satuan Siber TNI sebagai Narasumber, dengan moderator Hakim Yustisial BSDK MA RI Dr. Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H. Dalam pemaparannya, Narasumber menegaskan bahwa kecerdasan artifisial (AI) membawa tantangan baru bagi dunia hukum. “AI dapat digunakan untuk mencuri data, memodifikasi data, dan melakukan kejahatan lainnya. Pertanyaannya, siapa yang akan dipersalahkan? Bagaimana cara pandang hukum terhadap kejahatan yang didorong AI, kejahatan menggunakan AI, dan kejahatan yang melampaui teknologi…

Read More

Tanjung Redeb, Kabupaten Berau — Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) terhadap Terdakwa Siprianus Edison Anak dari (Alm) Nicolaus dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/2026/PN Tnr. Putusan dibacakan Selasa, 27 Oktober 2026. Terdakwa, pria 52 tahun asal Maumere yang berdomisili di Sambaliung, Kabupaten Berau, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, dan mempergunakan senjata penikam atau penusuk” sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 307 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 622 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.…

Read More

Jakarta – Pada hari keempat Pelatihan Kecerdasan Artifisial yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI) melalui Pusdiklat Teknis Peradilan ini, materi yang diusung adalah “Ragam Kejahatan Siber di Ranah Sosial, Ekonomi, Perbankan, dan Personal”. Narasumber pada sesi tersebut adalah Ruby Alamsyah, S.T., M.T.I., Founder, CEO & Chief Digital Forensic Officer PT Digital Forensic Indonesia (DFI). Sesi ini dipandu oleh Hakim Yustisial BSDK MA RI Mayor Laut Ahmad Junaedi, S.H., M.H., sebagai moderator. Pelatihan ini bertujuan membekali hakim dalam memahami karakteristik kejahatan siber, tantangan pembuktian barang bukti elektronik, serta implikasi hukumnya…

Read More

Jakarta – Hakim memang tidak dituntut menjadi ahli digital forensik, tetapi wajib memiliki literasi kecerdasan artifisial (AI) yang memadai untuk mengenali indikasi manipulasi bukti digital. Hal ini disampaikan oleh narasumber seorang praktisi keamanan siber BSSN, Didit Hari Kuncoro Raharjo, S.ST., M.T., dalam pelatihan “Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang 2” hari ketiga, Rabu (28/10/2026). Pelatihan yang digelar secara daring melalui Zoom oleh Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI) melalui Pusdiklat Teknis Peradilan ini diikuti oleh lebih dari 500 hakim dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia: umum, agama,…

Read More

Jakarta – Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI) melalui Pusdiklat Teknis Peradilan kembali menggelar pelatihan kecerdasan artifisial (AI) gelombang kedua. Acara yang diikuti oleh lebih dari 500 hakim dari empat lingkungan peradilan (umum, agama, tata usaha negara, dan militer) di seluruh Indonesia ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada Selasa (27/10). Mengusung tema “AI dalam Pemeriksaan Perkara dan Perubahan Karakter Pembuktian”, sesi kedua di hari kedua ini menghadirkan akademisi dan pakar AI dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eng. Wisnu Jatmiko, S.T., M.Kom sebagai narasumber yang dipandu oleh Hakim Yustisial…

Read More