Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Author: Anton Ahmad Sogiri
Mengadili perkara lingkungan hidup memiliki kompleksitas tinggi karena sarat akan pembuktian ilmiah (scientific evidence) serta menyangkut hajat hidup ekosistem yang tidak dapat membela dirinya sendiri. Dalam situasi demikian, hakim tidak cukup hanya terpaku pada formalitas gugatan, melainkan dituntut proaktif merangkai keadilan dan menegakkan perlindungan bagi para pembela lingkungan (Anti-SLAPP). Pesan fundamental tersebut disampaikan oleh Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., saat memberikan pembekalan materi bertajuk “Perlindungan Hukum bagi Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023” di hadapan para Hakim Peserta Sertifikasi Lingkungan…
Megamendung – Menghadapi eskalasi krisis ekologi global yang kian mencemaskan, pemahaman hukum lingkungan di Indonesia dituntut untuk segera bertransformasi. Hal ini menjadi sorotan utama dalam “Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Angkatan XXIV” yang digelar pada Selasa, 10 November 2026. Dalam pemaparan materi bertajuk “Paradigma Hukum Baru Atasi Krisis Bumi di Era Antroposen”, Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Founder Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), menekankan bahwa umat manusia telah memasuki era geologi baru, yaitu Antroposen. Era di mana aktivitas manusia menjadi…
Megamendung — Dinamika peradilan lingkungan kembali diperkaya oleh pandangan progresif yang menepis cara pandang formalistik. Dalam rangkaian Pelatihan dan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, terungkap bagaimana pengadilan harus bersikap tegas ketika berhadapan dengan strategi beracara para pihak yang sering kali mencoba mengaburkan substansi perkara melalui eksepsi formal, khususnya eksepsi mengenai kurang pihak (exceptio plurium litis consortium). Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Purnabakti Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Andalas, menegaskan ketentuan penting yang termuat dalam kerangka hukum acara lingkungan modern. Apabila pencemaran atau perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh aktivitas dua atau lebih perusahaan, namun dalam praktiknya penggugat hanya menggugat satu perusahaan saja, lalu pihak tergugat…
Megamendung — Ruang sidang peradilan lingkungan hidup dituntut untuk tidak lagi sekadar menjadi tempat mengadili perkara secara kaku. Para peserta Pelatihan dan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup baru-baru ini mendapatkan pencerahan mendalam langsung dari YM. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., salah satu Purnabakti Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam pemaparannya, Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Andalas yang bukunya telah menjadi referensi para sarjana hukum ini menegaskan bahwa seorang hakim lingkungan harus berani tampil progresif. Keberanian ini krusial, terutama ketika menghadapi gugatan perkara pencemaran atau perusakan lingkungan yang kurang memuat substansi penting terkait pemulihan. Prof. Takdir menyoroti bahwa dalam praktik penegakan hukum,…
MEGAMENDUNG – Perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim memiliki karakteristik yang multidimensional, kompleks secara ilmiah, serta sarat akan ketidakpastian (uncertainty). Kondisi ini menuntut kemampuan hakim untuk mengakses dan menganalisis pembuktian hubungan sebab-akibat (kausalitas) sebagai kunci keberhasilan penanganan perkara. Hal tersebut mengemuka dalam pemaparan Materi 9 bertajuk “Pengantar Pembuktian Ilmiah: Perkara Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim” pada Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup Angkatan XXIV yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam sesi yang disampaikan oleh Dr. Windu Kisworo, S.H., LL.M., Ph.D., Senior Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sekaligus dosen di School of Governance & Public Policy (SGPP), para peserta pelatihan diajak membedah…
Megamendung, 8 November 2026 – Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, YM. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., menyampaikan pesan penting kepada para peserta Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup agar senantiasa menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menangani perkara lingkungan hidup. Menurutnya, penanganan perkara lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, tetapi juga menyangkut hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan pembukaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang diselenggarakan pada 8 November 2026 di Kampus Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan…
Ketua Kamar Pidana Tekankan Pentingnya Scientific Evidence dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
Megamendung, 8 November 2026 – Penanganan perkara lingkungan hidup membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap aspek ilmiah. Hal tersebut ditegaskan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, YM. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., saat memberikan arahan kepada para peserta Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup di Kampus BSDK Mahkamah Agung RI, Megamendung, pada Minggu (8/11/2026). Dalam arahannya, YM. Prim Haryadi menyampaikan bahwa perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus karena pembuktiannya sering kali berkaitan erat dengan hasil penelitian, pengujian laboratorium, pengambilan sampel, serta berbagai keterangan ahli yang membutuhkan pemahaman ilmiah. Menurutnya, scientific evidence memegang peranan penting dalam perkara lingkungan hidup. Bukti-bukti ilmiah tersebut harus…
Megamendung, 8 November 2026 – Pemulihan lingkungan hidup harus menjadi perhatian utama dalam penanganan perkara lingkungan hidup. Penegakan hukum tidak cukup hanya berhenti pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat dipulihkan. Hal tersebut disampaikan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, YM. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., dalam arahannya kepada para peserta Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup di Kampus BSDK Mahkamah Agung RI, Megamendung, pada 8 November 2026. YM. Prim Haryadi menegaskan bahwa pemulihan lingkungan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh hakim sejak awal pemeriksaan perkara. Ia mengingatkan agar hakim mencermati setiap…
Pendahuluan Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan pengakuan negara terhadap hak setiap individu untuk mengendalikan dan memperoleh perlindungan atas data pribadinya. Melalui UU ini, pemrosesan data pribadi tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan administrasi, melainkan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi yang menuntut adanya kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam setiap tahapan pengelolaan data. Kehadiran UU PDP kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (PP PDP) sebagai peraturan pelaksana yang mengatur secara lebih teknis mengenai hak…
Jumat, 11 September 2026 – Pengadilan Negeri Putussibau mencatat keberhasilan dalam menyelesaikan perkara Perbuatan Melawan Hukum melalui proses mediasi, yaitu perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2026/PN Pts, Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Pengadilan Negeri Putussibau dalam mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Mediasi yang berlangsung di ruang mediasi Pengadilan Negeri Putussibau ini dipimpin langsung oleh Hakim Mediator Muhammad Farizal yang dalam proses mediasi tersebut Para pihak yang bersengketa berhasil mencapai kesepakatan damai dan mengikat secara hukum dengan pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian, sehingga perkara tidak…
