Megamendung, 8 November 2026 – Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, YM. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., menyampaikan pesan penting kepada para peserta Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup agar senantiasa menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menangani perkara lingkungan hidup. Menurutnya, penanganan perkara lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, tetapi juga menyangkut hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan pembukaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang diselenggarakan pada 8 November 2026 di Kampus Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Megamendung.
Dalam arahannya, YM. Prim Haryadi menegaskan bahwa perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik multidimensi dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Di satu sisi, negara membutuhkan pendapatan untuk menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Namun, di sisi lain, kegiatan pembangunan tidak jarang berbenturan dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup.
“Di situlah peran Bapak dan Ibu sekalian, agar lingkungan hidup kita masih bisa dinikmati generasi setelah Anda. Jangan pernah berpikir bahwa perkara lingkungan hidup hanya untuk generasi Anda saja, tetapi juga untuk generasi selanjutnya,” pesannya.
Ia mengingatkan bahwa hakim harus memahami secara utuh dampak dari setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, hakim lingkungan hidup dituntut memiliki perspektif yang tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan lingkungan.
Lebih lanjut, YM. Prim Haryadi menekankan pentingnya keberpihakan terhadap lingkungan hidup dalam proses penegakan hukum. Keberpihakan tersebut bukan berarti mengabaikan ketentuan hukum, melainkan menjalankan kewenangan kehakiman secara progresif, bertanggung jawab, dan tetap berlandaskan hukum.
Ia juga mendorong para peserta untuk memperkaya pengetahuan dengan mempelajari berbagai yurisprudensi lingkungan hidup, baik di Indonesia maupun di negara lain sebagai bahan perbandingan. Perkembangan perkara lingkungan hidup, termasuk persoalan emisi, pencemaran, dan kerusakan lingkungan, menuntut hakim untuk terus meningkatkan kompetensi dan kepekaan terhadap persoalan ekologis.
Menutup arahannya, YM. Prim Haryadi menegaskan pentingnya judicial activism dalam penanganan perkara lingkungan hidup. Hakim harus memiliki keberanian dalam mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan lingkungan, tetapi keberanian tersebut harus senantiasa didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pelatihan sertifikasi ini, diharapkan para hakim memiliki kapasitas dan perspektif yang semakin kuat dalam menangani perkara lingkungan hidup, sehingga putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum dan keadilan pada saat ini, tetapi juga berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan bagi generasi mendatang.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI