Author: Yudhistira Ary Prabowo

A. Latar Belakang Hakim kerap disebut masyarakat sebagai “wakil Tuhan di bumi”. Sebutan itu mencerminkan besarnya harapan publik, sebab di tangan hakim terletak kebebasan, harta, dan masa depan orang. Namun, pada hakikatnya hakim tetaplah manusia biasa. Yang membedakan adalah amanah: hakim dituntut peka terhadap gejala sosial, berwawasan hukum dan ilmu lain yang berkorelasi, serta memiliki empati dan jiwa sosial yang mumpuni. Semua itu harus dijalankan tanpa melanggar kode etik, yakni tetap imparsial dan bebas dari intervensi pihak mana pun demi menjaga integritas putusan. Di balik toga itu, hakim juga seorang ayah atau ibu bagi anak kandungnya. Peran ini bersifat biologis…

MEGAMENDUNG, BOGOR – Hakim Anak peserta Diklat Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dibekali pemahaman mendasar tentang hak anak dalam kegiatan yang digelar di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI), Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Pada kesempatan tersebut, BSDK MA RI mengundang Ibu Sri Musfiah, S.Sos., Pekerja Sosial Ahli Madya Sentra Handayani Kementerian Sosial, sebagai pemateri. Beliau menyampaikan materi bertajuk “Peran Peksos dan TKS dalam Penanganan ABH, Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban”. Dalam paparannya, Sri Musfiah menegaskan bahwa Hakim Anak penting memahami…

Megamendung, Bogor – 4 November 2026. Memasuki hari ketiga Diklat Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Gelombang 2 di Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, para peserta dibekali materi Administrasi SPPA di Pengadilan. Materi disampaikan oleh YM. Bapak Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung. Register Khusus Perkara Anak Dalam paparannya, Guntoro menegaskan bahwa register perkara anak dan anak korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara anak, sebagaimana Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pedoman register diatur lebih lanjut…

Seram Bagian Barat – Pengadilan Tinggi Ambon melaksanakan Pembinaan, Monitoring, dan Pengawasan Reguler kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Kelas II pada Senin-Rabu, 2-4 November 2026. Kegiatan berlangsung di Kantor Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Jalan Trans Seram, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Tim Pengadilan Tinggi Ambon dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, YM Bapak Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H., didampingi dua Hakim Tinggi, yaitu YM Bapak A A Putu NGR Rajendra, S.H., M.Hum. dan YM Bapak R Yoes Hartyarso, S.H., M.H., serta jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Ambon. Rombongan disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran…

BOGOR – Hari kedua pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Gelombang 2 berlangsung pada Selasa (3/11/2026) di Badan Strategis Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada hari ini, para peserta menerima materi bertema “Urgensitas Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Prinsip dan Asasnya”. Materi disampaikan langsung oleh YM. Dr. Albertina Ho, S.H., M.H., mantan Dewan Pengawas KPK periode 2019–2024 yang sejak Februari 2026 menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Sesi dipandu oleh YM. Syihabbudin, S.H.,…

Bogor – Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI) resmi membuka Diklat Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Gelombang 2 pada Senin (2/11/2026). Kegiatan ini berlangsung di BSDK MA RI, Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembukaan dilakukan langsung oleh YM. Darmoko Yuti Witanto, S.H. selaku Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial, bersama I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra, S.E., M.H. selaku Kepala Bidang Program dan Evaluasi pada Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI. Hadir pula jajaran Hakim Tinggi Yustisial dan Hakim Yustisial BSDK MA…

SERAM BAGIAN BARAT – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Dataran Hunipopu melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek sengketa perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2026/PN Drh pada Jumat (30/10/2026). Kegiatan berlangsung di Sinakoko, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Majelis Hakim perkara ini semula terdiri dari Harries Konstituanto, S.H., M.Kn. sebagai Ketua Majelis, Agung Risqiyanto, S.H. sebagai Hakim Anggota 1, dan Yudhistira Ary Prabowo, S.H., M.H.Li. sebagai Hakim Anggota 2. Namun, saat pemeriksaan setempat berlangsung, susunan majelis berubah. Gideon Rohadi Hamonangan, S.H. bertindak menggantikan Hakim Anggota 2 yang sedang menjalankan Dinas Luar. Sidang Dibuka di Pengadilan, Dilanjutkan di Lokasi Sebelum…

Seram Bagian Barat – Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Materi Penanganan Kebakaran bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Seram Bagian Barat, pada Kamis (22/10/2026). Kegiatan berlangsung di kantor Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Jalan Trans Seram, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Bapak Harries Konstituanto, S.H., M.Kn. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran beserta jajarannya, serta disaksikan oleh jajaran Hakim, Sekretaris, Panitera, ASN, PPPK, dan tenaga outsourcing Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Dalam pemaparannya, Tim Pemadam Kebakaran menjelaskan definisi api dan kebakaran. Api merupakan materi yang ada di alam dan…

Seram Bagian Barat – Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu kembali mencatat keberhasilan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur damai. Pada Senin, 19 Oktober 2026, di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Jalan Trans Seram, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Penggugat dan Tergugat yang berstatus kakak-beradik sepakat mengakhiri sengketa tanah warisan leluhur mereka seluas kurang lebih 1.105 hektare. Proses mediasi difasilitasi oleh Hakim Mediator Bersertifikat Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Yudhistira Ary Prabowo, S.H., M.H.Li. Beliau memperoleh sertifikasi mediator melalui Diklat Sertifikasi Mediator tahun 2026 di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI. Tanah Pusaka…

Peradilan kerap dipandang sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Namun, dalam praktik penegakan hukum sehari-hari, masyarakat tidak jarang merasa kecewa ketika putusan yang dijatuhkan hakim terasa dingin, kaku, dan bertentangan dengan rasa keadilan publik. Fenomena ini timbul akibat paradigma legisme atau positivisme hukum yang terlampau pekat, di mana hukum direduksi sebatas bunyi teks pasal undang-undang. Akibatnya, hakim berisiko menjelma menjadi sekadar “corong undang-undang” (bouche de la loi) yang mengabaikan dinamika moralitas dan konteks kemanusiaan. Secara historis, positivisme hukum memang memiliki kontribusi mendasar dalam membangun kepastian dan ketertiban. Asas legalitas dan unifikasi hukum menjamin bahwa tidak ada kesewenang-wenangan dalam proses hukum. Kendati…