Hakim, Tugas Negara, dan Cinta Untuk Anak

A. Latar Belakang

Hakim kerap disebut masyarakat sebagai “wakil Tuhan di bumi”. Sebutan itu mencerminkan besarnya harapan publik, sebab di tangan hakim terletak kebebasan, harta, dan masa depan orang. Namun, pada hakikatnya hakim tetaplah manusia biasa. Yang membedakan adalah amanah: hakim dituntut peka terhadap gejala sosial, berwawasan hukum dan ilmu lain yang berkorelasi, serta memiliki empati dan jiwa sosial yang mumpuni. Semua itu harus dijalankan tanpa melanggar kode etik, yakni tetap imparsial dan bebas dari intervensi pihak mana pun demi menjaga integritas putusan.

Di balik toga itu, hakim juga seorang ayah atau ibu bagi anak kandungnya. Peran ini bersifat biologis dan naluriah, dan menjadi semakin bermakna ketika hakim menangani perkara anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hakim anak tidak cukup menguasai pasal. Ia perlu memahami anak sebagai pribadi yang sedang tumbuh, dan itu hampir mustahil bila ia sendiri abai terhadap anaknya di rumah.

Tulisan ini lahir di tengah proses pendidikan menuju Hakim Sertifikasi Anak yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Dalam pelatihan tersebut ditegaskan bahwa hakim anak perlu memahami secara fundamental hak anak: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Pemateri dari Kementerian Sosial juga mengingatkan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak, dan bahwa orang tua tidak boleh hanya sibuk mencari uang, tetapi wajib meluangkan waktu merawat anak.

Pesan itu terasa dekat sekaligus menantang bagi hakim yang menjalani tour of duty, yaitu berpindah-pindah satuan kerja antarkabupaten, antarkota, bahkan antarprovinsi di seluruh Indonesia. Tidak jarang lokasi tugas jauh dari home base (tempat tinggal asal). Keterbatasan fasilitas kesehatan dan pendidikan di daerah penugasan juga membuat sebagian hakim terpaksa berjarak dari pasangan dan anak. Pertanyaannya: bagaimana hakim tetap mengemban tugas negara tanpa kehilangan kedekatan dengan anak?

B. Amanah Menjalani Profesi Hakim Anak

1. Kerangka hukum yang wajib dikuasai hakim anak.

Hakim anak wajib mengetahui dan menerapkan ketentuan berikut:

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
• Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun;
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Rangkaian regulasi ini berpijak pada satu prinsip: kepentingan terbaik bagi anak. Putusan terhadap anak bukan semata pembalasan, melainkan upaya pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi. Karena itu, diversi, pendekatan keadilan restoratif, dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir menjadi roh peradilan anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 7 UU SPPA.

2. Empat hak anak sebagai fondasi.

Selain norma tertulis, hakim anak perlu memahami hak anak secara substantif:

1. Hak hidup, yaitu hak atas kehidupan dan pemenuhan kebutuhan dasar demi keberlangsungan hidup anak.
2. Hak tumbuh kembang, yaitu hak mengembangkan potensi secara penuh.
3. Hak perlindungan, yaitu perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
4. Hak partisipasi, yaitu kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam hal-hal yang memengaruhi hidupnya, disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangannya.

Hak anak tidak berhenti pada jaminan untuk tetap hidup. Anak juga berhak memperoleh perawatan dan pengasuhan agar tumbuh secara wajar dan menikmati hidup yang berkualitas. Gagasan ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

3. Rumah sebagai benteng pertama.

Untuk melindungi tumbuh kembang anak, perlu dipahami lebih dulu bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Ibu yang baik dan ayah yang penyayang menciptakan rumah yang hangat, nyaman, dan aman. Ketika anak menghadapi masalah, ia akan pulang karena orang tuanya berhasil membangun pola asuh (parenting) yang baik.

Kelekatan (bonding) yang kuat antara orang tua dan anak membuat pengaruh lingkungan dan pertemanan, di sekolah maupun tempat tinggal, tidak lagi dominan. Anak tumbuh dengan kepribadian yang mampu menyeleksi secara alami siapa teman dan sahabatnya, serta membatasi diri dari pergaulan yang tidak baik. Teori kelekatan yang dikembangkan John Bowlby dalam psikologi perkembangan pun menunjukkan bahwa kelekatan yang aman menjadi basis rasa percaya diri dan ketahanan anak menghadapi dunia luar.

Di sinilah ironi sekaligus pelajaran bagi hakim anak. Ia diminta menyelamatkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang banyak di antaranya tumbuh dengan kelekatan yang rapuh dengan orang tuanya. Maka, sudah semestinya ia tidak membiarkan kelekatan dengan anaknya sendiri merenggang.

4. Realitas tour of duty dan cara menjaga kedekatan.

Tour of duty adalah konsekuensi dari tugas negara. Hakim ditempatkan di mana pun negara membutuhkan, termasuk di daerah yang jauh dan fasilitasnya terbatas. Keputusan untuk berjarak dari keluarga umumnya diambil bukan karena abai, melainkan karena pertimbangan layanan kesehatan dan sekolah yang belum memadai bagi anak. Keadaan ini tidak menggugurkan kewajiban hakim sebagai ayah atau ibu. Beberapa ikhtiar yang dapat dilakukan:

• Menjaga komunikasi rutin. Telepon dan panggilan video dapat menjadi jembatan untuk “mengisi kantung cinta” anak. Yang dibutuhkan anak adalah kehadiran yang konsisten dan penuh perhatian, bukan sekadar frekuensi. Menanyakan hari-hari anak, mendengarkan ceritanya, dan hadir saat ia butuh bercerita jauh lebih bermakna daripada panggilan singkat yang sekadar formalitas.
• Menunjukkan perhatian dalam bentuk nyata. Kado kecil, kartu, pesan suara, atau kejutan di momen penting menegaskan kepada anak bahwa ia selalu ada dalam pikiran orang tuanya.
• Memanfaatkan waktu libur dan hari besar keagamaan. Cuti pada momen tertentu dapat digunakan untuk berkumpul, menjaga keutuhan rumah tangga, dan memastikan anak memperoleh perhatian yang berimbang dari ibu dan ayah.
• Menguatkan kerja sama pasangan. Pengasuhan adalah kerja bersama. Hakim yang berjauhan perlu berbagi peran dan keputusan pengasuhan secara terbuka dengan pasangannya agar anak tetap merasakan ibu dan ayah hadir secara seimbang.
• Menjaga imparsialitas tanpa mematikan empati. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menuntut hakim bebas dari intervensi dan berlaku adil, tetapi tidak melarangnya menjadi manusia yang berempati. Empati yang terlatih di rumah justru membantu hakim anak memahami latar belakang anak yang ia hadapi di ruang sidang, selama putusan tetap bertumpu pada fakta, bukti, dan hukum.

5. Tanggung jawab bersama, termasuk negara.

Pemenuhan kasih sayang dan kepastian tumbuh kembang anak sesuai usianya, termasuk pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis, adalah tanggung jawab pertama orang tua, sebagaimana diamanatkan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, beban itu tidak boleh dipikul sendirian. Negara perlu hadir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak sehingga hakim dan aparatur lain yang bertugas di daerah tidak dihadapkan pada pilihan sulit antara tugas dan keluarga. Pemerataan layanan dasar di daerah penugasan adalah investasi bagi generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

C. Kesimpulan

Hakim anak berdiri di dua dunia: ruang sidang yang menuntut kecermatan hukum dan imparsialitas, serta rumah yang menuntut kehangatan dan kehadiran. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Pemahaman tentang hak anak dan kerangka hukum SPPA akan terasa hampa jika tidak tumbuh dari praktik pengasuhan yang penuh kasih di keluarga sendiri.

Tour of duty adalah bagian dari pengabdian dan tidak boleh menjadi alasan untuk melepaskan bonding dengan anak. Jarak dapat dijembatani oleh komunikasi yang berkualitas, perhatian yang nyata, pemanfaatan cuti untuk berkumpul, dan kerja sama pengasuhan dengan pasangan. Di sisi lain, negara perlu menghadirkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai agar pilihan antara tugas dan keluarga tidak lagi terlalu berat.

Hakim yang mampu menyeimbangkan keduanya akan menjadi pribadi yang utuh: tegas dalam menegakkan hukum, hangat sebagai orang tua, dan bijaksana dalam memutus perkara anak dengan senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

D. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
• Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
• Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).
• Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Buku dan Sumber Lain

• Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment. New York: Basic Books.
• Materi “Peran Peksos dan TKS dalam Penanganan ABH, Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban”, Sri Musfiah, S.Sos., Pekerja Sosial Ahli Madya Sentra Handayani Kementerian Sosial, Diklat Sertifikasi SPPA, BSDK MA RI, Megamendung, Bogor, 6 November 2026.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI