Author: Ahmad Syahrus Sikti

Kekhawatiran saya perlahan menjadi kenyataan. Hilal perubahan semakin nyata. Kekhawatiran selama ini yang saya tutup rapat-rapat kian muncul tak terduga. Kekhawatiran soal substitusi kepemimpinan. Iya, kursi kepemimpinan lembaga peradilan mulai diintai AI. Suka tidak suka, AI menuju super kecerdasan. Kecerdasannya tidak hanya hafal miliaran peraturan, tetapi mampu berkomputasi mandiri. Masalah pelik bisa diselesaikan sendiri tanpa sentuhan manusia. Mungkin, kita bisa defensif terkait AI tidak mampu menggantikan peran hakim di meja hijau. Karena AI belum memiliki kesadaran dan nurani. Tetapi dalam mengelola dan menyelesaikan masalah, AI patut diacungi jempol. Dia bisa menawarkan ribuan skenario ketika berhadapan dengan satu masalah, bahkan menyusun…

AI meningkatkan akuntabilitas putusan. AI membuat lembaga peradilan lebih efektif dan cepat dalam pengambilan keputusan. Hipotesis ini terkonfirmasi penelitian Rafli Hukom dan Martinus, “The Effectiveness of Artificial Intelligence in Judicial Decision-Making in Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 3, No. 1, (2025). Membuat putusan berkualitas atau tidak adalah sebuah pilihan. Karena kecerdasan hakim disuplai jutaan informasi dan data oleh AI setiap saat. Saking baiknya, AI mampu membantu hakim mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir fakta hukum secara presisi. Sistem kecerdasan yang selama ini dimiliki hakim kalah saing dengan sistem kecerdasan buatan. Karena itu, hakim jangan melawan kedigdayaan AI tetapi harus memanfaatkan,…

Hipotesis tulisan ini adalah penerapan analisis profil DNA dan prinsip perlindungan anak dalam dekonstruksi status hukum nasab anak hasil zina berpengaruh positif terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak serta penegakan keadilan substantif dalam sistem hukum keluarga. Tulisan ini mengafirmasi pendapat Nasr Hamid Abu Zayd di dalam karya master piece-nya Mafhum al-Nash (Beirut: Al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi) yang menyatakan bahwa hukum Islam merupakan produk budaya masyarakat Arab abad ke 7 (muntaj staqafi). Kalau hukum Islam merupakan produk budaya abad ke 7 maka tidak salah jika kita monev kembali substansinya agar kompatibel dengan konteks Indonesia saat ini. Anak hasil zina adalah istilah teologis, bukan…

Memasuki usia ke 58, Pengadilan Agama Batang mengukir prestasi. Dalam kegiatan HUT tersebut, ada 3 (tiga) agenda utama yaitu peluncuran inovasi, pencanangan mandiri Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta penganugerahan satuan kerja ramah anak di wilayah Batang. Perayaan milad tersebut dihadiri Bupati Batang, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Batang, perwakilan Pengadilan Negeri Batang, dan insan media. Adapun inovasi yang diluncurkan sebagai berikut; Selain peluncuran inovasi, PA Batang juga mencanangkan secara mandiri Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang meliputi kegiatan deklarasi bersama dan penandatanganan komitmen bersama sesuai ISO 37001:2016 dan nilai-nilai zona…

Latar Belakang Masalah Sengketa ekonomi syariah meliputi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sengketa akibat hubungan kontraktual melibatkan pihak nasabah sebagai debitur dan pihak perbankan syariah sebagai kreditur. Misalnya, sengketa fasilitas pembiayaan murabahah (jual beli) dimana debitur gagal melunasi pembiayaannya sebagaimana tempo yang ditentukan. Contoh kasus ekonomi syariah, nasabah mengambil pembiayaan murabahah untuk pembelian aset properti sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dalam jangka waktu 5 tahun dengan rincian total kewajiban nasabah (harga beli + margin bank) sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta). Kemudian nasabah menjaminkan sebidang tanah dengan hak tanggungan. Pada tahun ke 3, nasabah mengalami gagal bayar (waprestasi)…

Penyakit suapkrasi yang masih diidap lembaga peradilan dapat diobati dengan salah satu pengobatan radikal nan mujarab, yaitu penyadapan. Sebagai anti biotik korupsi, penyadapan dapat membongkar praktik mafia peradilan yang terus menggerogoti tubuh lembaga peradilan. Berkah dari penyadapan adalah terbongkarnya kasus operasi tangkap tangan oknum hakim di PN Depok. Tanpa penyadapan, praktik suap yang terjadi di bawah meja (undertable) dan tertutup (underground) sulit dibuktikan (probatio diabolica). Selama ini, kewenangan menyadap hanya dilakukan untuk kepentingan tindak pidana, belum untuk penegakan etik. Padahal dalam ranah etik pun patut diperhitungkan di tengah modus operandi korupsi yang semakin canggih. Kewenangan penyadapan yang selama ini hanya…

Salah satu persoalan lembaga peradilan adalah adanya perbedaan standar layanan. Seperti lamanya waktu layanan, kualitas layanan serta perbedaan standar perilaku layanan antar satker pengadilan. Kasus video viral petugas PTSP sedang asyik bermain game saat jam layanan di PN Jakarta Pusat menahbiskan persoalan tersebut. Perbedaan layanan menyebabkan pencari keadilan gemar membandingkan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Pertanyaannya, mengapa layanan peradilan tidak dibuat seragam saja dan bisa beperkara dimana saja? Analoginya, jika kita berkunjung ke bank, semua layanannya sama dan kita bisa menarik uang dari bank mana saja. Begitu juga McDonald’s. Jika kita merasa lapar, kita bisa berkunjung ke gerai mana…

Wasiat wajibah bagi saudara sepersusuan adalah akselerasi ijtihad kontemporer. Saudara sepersusuan (radha’ah) hanya dipandang “sebelah mata” sebagai penghalang pernikahan (mahram) sekaligus tidak mendapatkan bagian harta peninggalan. Sedangkan anak angkat bukan penghalang pernikahan namun mendapatkan bagian harta peninggalan. Karena itu, gagasan ini ingin menjawab rasa keadilan umat Islam, mendistribusi kekayaan secara proporsional dan berkeadilan dalam konteks relasi kemanusiaan. ​Pendekatan Ilmu Sosial Dalam perspektif ekonomis, hukum kewarisan sering kali dipahami secara kaku yang mengakibatkan penumpukan aset pada garis darah saja. Semakin dekat hubungan darah dengan pewaris semakin berpeluang mendapatkan harta peninggalan. Para intelektual konservatif cenderung membiarkan harta mengalir hanya pada jalur biologis,…

Lebih separuh tahun, Abdul Manaf telah pergi. Nama besarnya di kalangan hakim peradilan agama cukup mencuri perhatian. Saya beberapa kali berkomunikasi langsung dengan almarhum. Bukan di ruang kerja, tetapi di ruang studi Pasca UIN Jakarta. Saya bersaksi bahwa almarhum termasuk penegak hukum yang berintegritas, sederhana sesuai dengan potongan raut wajahnya yang tidak klimis dan apa adanya. Mendiang almarhum dikenal sebagai tokoh bangsa di bidang hukum Islam yang pernah menduduki jabatan mentereng. Hakim Agung dan Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) pernah disandangnya. Rekam jejaknya di bidang hukum patut diacungi jempol, kesederhanaan dalam hidup juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Untungnya,…

Beredar esai berisi gugatan terhadap relevansi Zona Integritas (ZI), Akreditasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dan sejenisnya. Judul esainya cukup bombastis, namun sangat disayangkan. Simpul argumennya rapuh, narasi bahasa tidak kokoh alias goyang, dan logikanya sering lompat. Jabatannya hebat, namun tulisannya tidak hebat. Saya perlu berterus terang, esai-esainya lebih kepada “kegenitan berpikir” bukan “kekritisan berpikir”. Dari kertas esainya, saya tidak mendapatkan sepeser “novelty”, yang ada “ujaran kebencian” terhadap dokumen dan penampilan fisik. Mungkin mereka mengidap gejala “iritabilitas intelektual”, sumbu pendek atau sedang lelah menunggu mutasi yang tak kunjung keluar dari Satker “bumi”. Saya memahami kondisi demikian, sepertinya mereka harus…