Author: Saut Erwin Hartono A. Munthe

Setiap tahun, statistik perkara yang ditangani Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya terus menunjukkan tren peningkatan. Laporan Tahunan Mahkamah Agung yang dapat diakses publik memperlihatkan kenyataan bahwa beban kerja hakim semakin berat. Di balik angka-angka tersebut, sesungguhnya terdapat manusia yang setiap hari dituntut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan paripurna. Patut apabila Mahkamah Agung kemudian menghadirkan jabatan Asisten Hakim Agung untuk membantu pekerjaan Yang Mulia Hakim Agung. Kebijakan tersebut merupakan pengakuan bahwa beban perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali memang sangat besar. Namun pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah hanya Hakim Agung yang membutuhkan asisten? Atau secara a…

Di tengah derasnya arus transformasi digital, peradilan Indonesia menghadapi sebuah pertanyaan penting: apakah proses pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP Sidang) masih harus bertumpu sepenuhnya pada kemampuan manusia mencatat setiap keterangan yang diucapkan di ruang sidang? Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi peran Panitera Pengganti sebagai salah satu pilar penting dalam proses peradilan. Sebaliknya, pertanyaan itu muncul karena realitas persidangan modern semakin kompleks. Dalam perkara pidana tertentu, seorang saksi dapat memberikan keterangan selama berjam-jam. Dalam perkara yang melibatkan banyak saksi, Panitera Pengganti dituntut untuk menangkap, menuliskan, dan merangkum ribuan kalimat secara cepat dan akurat. Di saat yang sama, Hakim membutuhkan dokumentasi…

Salah satu institusi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah praperadilan. Kehadirannya bukan sekadar mekanisme prosedural dalam hukum acara pidana, melainkan instrumen pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Secara filosofis, praperadilan lahir dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dalam melakukan upaya paksa dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan kata lain, praperadilan merupakan manifestasi dari prinsip checks and balances dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam literatur hukum acara pidana dijelaskan bahwa praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Tujuan utamanya adalah melakukan pengawasan horizontal terhadap tindakan upaya paksa aparat penegak hukum,…

Mahkamah Agung RI melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan senantiasa menerbitkan karya-karya tulis secara konsisten, baik berupa buku cetakan hingga buku elektronik, yang salah satunya bisa diakses di https://ebook.bsdk.mahkamahagung.go.id/ Adapun buku yang telah diterbitkan tak hanya seputar teknis peradilan dan kebijakan serta kajian-kajian hukum tetapi ada pula seputar manajemen dan kepemimpinan peradilan, sebut saja buku dengan judul The Judiciary Kepemimpinan Pengadilan (Benchbook on Managament and Leadership edisi pertama) yang lahir dari kerjasama MA RI dengan Sekolah Tinggi Manajemen PPM di tahun 2021. Penulis merasa pembahasan tentang kepemimpinan di dunia peradilan sangat relevan diangkat dalam kerangka…