Author: Yusuf Sodhiqin

Bali — Transformasi digital di lingkungan peradilan Indonesia ternyata tidak hanya mengubah cara perkara didaftarkan dan diputus, tetapi juga mengguncang struktur kerja kepaniteraan hingga ke akar terdalam. Di tengah lonjakan layanan elektronik, Mahkamah Agung Republik Indonesia kini tengah menyiapkan langkah besar memperkuat kelembagaan kepaniteraan melalui pembentukan Panitera Muda Hukum di tingkat pusat serta penataan struktur teknologi informasi di lingkungan peradilan. Langkah tersebut mengemuka dalam rangkaian audiensi dan pengumpulan data yang dilakukan Pusat Strategi Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di sejumlah satuan kerja wilayah Bali pada 18–22 Mei 2026. Kegiatan berlangsung di Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan…

Upaya memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian kembali mendapat sorotan dalam audiensi antara tim Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung bersama mitra Australia Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ3) dan LBH APIK Bali pada Rabu (13/5) di ruang pertemuan LBH Apik Bali. Pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk memotret langsung berbagai hambatan eksekusi putusan perceraian yang selama ini dinilai masih lemah, terutama dalam pemenuhan nafkah anak, hak asuh, hingga perlindungan perempuan korban kekerasan. Audiensi ini merupakan bagian dari penyusunan kajian naskah urgensi rancangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait pelaksanaan putusan untuk pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian.…

DENPASAR — Persoalan pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian di Bali kembali menjadi sorotan serius. Mulai dari nafkah anak yang tidak dibayar, putusan pengadilan yang sulit dieksekusi, hingga kuatnya pengaruh adat dalam pola pengasuhan dan perceraian dinilai masih menjadi hambatan besar perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Isu tersebut mengemuka dalam rangkaian audiensi, diskusi, dan pengumpulan data yang dilakukan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (BSDK MA) bersama Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Denpasar dan sejumlah pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama di Bali pada…