Author: Cecep Mustafa

in co-creation with JICA One of the things I have come to appreciate through this learning journey with JICA is that the sustainability of Chōtei is not found only in its legal framework or institutional structure. It is also found in its people. Many Chōtei panel members are retirees, or people who are no longer engaged in regular employment, yet they continue to participate voluntarily because they have a genuine passion for helping people resolve disputes. Their contribution reminds me that retirement does not necessarily mean the end of public service. Sometimes, professional experience simply finds a different place to…

Lima bagian tulisan ini membawa kita pada satu pemahaman penting: keamanan pengadilan tidak cukup dibangun dengan pagar, pos penjagaan, atau penambahan petugas. Bagian pertama mengajak kita melihat keterbatasan pengamanan konvensional. Bagian kedua menguraikan persoalan koordinasi dan pembagian kewenangan. Bagian ketiga menawarkan rancangan Pusat Komando Keamanan Pengadilan melalui Court Security Policy Unit (CSPU), sedangkan bagian keempat menyusun langkah awal pelaksanaannya dalam sembilan puluh hari. Kini, kita sampai pada pertanyaan yang lebih mendasar: untuk apa semua upaya itu dilakukan? Jawabannya bukan semata-mata untuk membangun sistem keamanan yang lebih modern. Tujuan akhirnya adalah menjaga agar pengadilan tetap menjadi tempat masyarakat mencari keadilan dengan…

Tiga tulisan sebelumnya mengajak kita melihat bahwa pagar saja tidak cukup, koordinasi keamanan masih tersebar di banyak pihak, dan sistem terpadu perlu dirancang dengan pembagian peran yang jelas. Kini, pertanyaan terpenting adalah: kapan kita mulai, dan langkah apa yang paling realistis untuk dilakukan? Kita tentu mengenal orang yang membeli kartu keanggotaan pusat kebugaran pada awal tahun dengan semangat luar biasa. Rencananya sudah lengkap, jadwal latihan sudah tersusun, tetapi hari pertama berolahraga terus tertunda hingga kartu itu habis masa berlakunya. Niatnya baik, perencanaannya matang, tetapi pelaksanaannya tidak pernah dimulai. Reformasi kelembagaan terkadang mengalami nasib serupa. Kita mampu menyusun gagasan besar, tetapi…

Dalam dua tulisan sebelumnya, kita membahas keterbatasan pengamanan fisik pengadilan dan pentingnya menyatukan koordinasi yang selama ini tersebar di berbagai pihak. Kini, pertanyaannya adalah bagaimana merancang sistem yang mampu menyatukan semua unsur tersebut agar bekerja menuju tujuan yang sama. Pernahkah kita memperhatikan menara pengawas di bandara? Menara itu tidak menerbangkan pesawat, mengisi bahan bakar, atau mengangkut penumpang. Namun, tanpa koordinasi dari menara pengawas, pesawat dengan pilot berpengalaman dan teknologi canggih sekalipun dapat menghadapi risiko ketika berada di ruang udara yang sama. Menara pengawas tidak menambah jumlah pesawat, tetapi memastikan semuanya berkomunikasi dan bergerak secara terkoordinasi. Begitulah gambaran sederhana Pusat Komando…

Pada bagian sebelumnya, kita bertanya mengapa pagar dan pos jaga tidak pernah cukup. Kini kita bertanya siapa yang sebenarnya memegang kendali di balik semua itu. Ada satu ritual kecil di banyak rapat kita. Ketika ada masalah yang tak jelas pemiliknya, seseorang akan berkata dengan nada paling bijak, “Ini perlu dikoordinasikan.” Semua mengangguk, notulen mencatat, rapat bubar. Tiga bulan kemudian, masalahnya masih di sana, lebih gemuk, ditemani satu rapat koordinasi lagi. Koordinasi adalah kata yang indah. Ia terdengar seperti jawaban, padahal sering hanya cara sopan untuk mengakui bahwa tidak ada yang memegang kendali. Ketika Rasa Aman Bertumpu pada Kenalan Mari kita…

Bayangkan sebuah kompleks perumahan dengan portal besi setinggi dua meter, pos jaga berAC, dan papan bertuliskan “Kawasan Aman 24 Jam”. Suatu malam ada orang mencurigakan masuk. Satpam menelepon ketua RT, ketua RT menelepon pengembang, pengembang bilang itu urusan polisi, dan polisi bertanya, “Yang menelepon dari kompleks mana, Pak?” Portalnya megah, tetapi keamanannya tidak pernah benar-benar ada. Kisah semacam itu terdengar lucu di perumahan. Di pengadilan, ia tidak lucu sama sekali. Tembok yang Tidak Bisa Berpikir Ketika orang membicarakan keselamatan peradilan, bayangan yang muncul hampir selalu benda: tinggi pagar, mesin pemindai, barikade, pos jaga. Kita mudah percaya bahwa rasa aman bisa…

What I find most interesting about Japan’s approach to dispute resolution is not simply how cases are decided, but how disputes are given an opportunity to be resolved before a judgment becomes the only available path. In the Chōtei process, I observed that judges and lay judges do not always have to appear as figures standing above the parties. They can instead become facilitators who help the parties rediscover a space in which they can speak to one another. Dispute resolution, in this sense, is not merely a question of determining who is right and who is wrong. It is…

One of the most striking lessons I have taken from Japan is that judicial reform does not always begin with legislation. Sometimes, it begins with a judge sitting in a courtroom and quietly asking a very practical question: “Is there a better way to do this?” Around 1990, Japanese single judges handled roughly 200 cases. The traditional model relied heavily on short, approximately five-minute open-court hearings and fragmented witness examinations. A case could continue for two and a half years, not necessarily because the legal issues were exceptionally complicated, but because the procedure itself was divided into so many small…

Imagine you are about to argue with your closest friend over who really owes whom for a trip you took together. If the conversation were being recorded, with every word binding forever, you would speak like a diplomat on the first day of a war: carefully, defensively, and saying nothing useful. Now imagine the same talk in a quiet kitchen, no recorder, no audience, just the two of you and a mediator who has read both sides. Suddenly you say, “Well, maybe I did forget to pay for the hotel.” Suddenly the dispute has a shape. That, in essence, is…

In a room at the Tokyo Summary Court, three people sit down to hear two parties who are locked in a dispute over a rent increase. One is a judge, one is a lawyer, and one is a real estate appraiser. Nobody bangs a gavel. Nobody calls out “court is now in session!” There is only listening, weighing, and asking questions with care. This is chotei, court-annexed conciliation, or mediation. And I have had the honor of serving on its panels. Community service, entrusted by the state Where I come from, in Indonesia, we have a tradition called kerja bakti:…