Author: Johanes

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) sukses menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) bulanan. Pertemuan strategis ini bertempat di Ruang Rapat Pustrajak Kumdil Lantai 10, Gedung sekretrariat Mahkamah Agung pada hari Senin, 7 September 2026. Agenda yang dimulai tepat pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran pimpinan, pejabat struktural, fungsional, serta segenap aparatur sipil negara di lingkungan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan.Rapat Monev dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Kapustrajak) yang diawali dengan ajakan berdoa bersama. Kapustrajak mengajak seluruh warga Pustrajak untuk menundukkan kepala seraya memohon keselamatan…

Pendahuluan Dalam dunia hukum, dituntut ketepatan linguistik yang mutlak, di mana setiap frasa, klausa, dan struktur kalimat memegang peranan krusial dalam menentukan hak, kewajiban, serta keabsahan suatu dokumen hukum. Dalam menyusun dan menafsirkan dokumen hukum—mulai dari akta otentik, surat perjanjian, surat kuasa, hingga putusan pengadilan—pemahaman mengenai struktur tata bahasa baku menjadi fondasi utama untuk menghindari ambiguitas dalam penafsiran. Salah satu elemen sintaksis paling mendasar sekaligus paling sering dianalisis adalah penentuan subjek dalam sebuah kalimat. Artikel mendalam ini akan mengupas tuntas metodologi penemuan subjek dalam ragam bahasa hukum, dengan mengambil contoh kalimat yang sangat familiar dijumpai pada bagian pembuka dokumen hukum,…

Pendahuluan: Bahasa Hukum sebagai Instrumen Keadilan Bahasa Indonesia memegang posisi yang sangat penting dan mutlak dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai bahasa resmi negara, penggunaannya di dalam ruang sidang dan terutama dalam produk-produk dokumen pengadilan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat utama tegaknya negara hukum (rechtsstaat). Dokumen pengadilan—mulai dari surat gugatan, surat dakwaan, eksepsi, replik, duplik, berita acara persidangan, hingga putusan hakim—merupakan manifestasi tertulis dari proses penegakan hukum. Kualitas kebahasaan yang digunakan dalam dokumen-dokumen ini akan menentukan tingkat kepastian hukum, transparansi, serta keadilan substantif yang dapat dirasakan para pencari keadilan. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penyambung lidah pencari keadilan,…

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK Kumdil) terus menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkuat tata kelola peradilan. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menguji pendapat publik terhadap naskah urgensi rancangan regulasi baru mengenai pakaian kebesaran di ruang sidang. Agenda penting ini dipusatkan secara hibrida dan virtual pada hari Senin, 24 Agustus 2026, dan diikuti oleh jajaran pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding. Keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung tampak antusias mengirimkan delegasi terbaiknya untuk memberikan masukan konstruktif terhadap draf kebijakan tersebut. Acara pagi…

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan serta Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) terus menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkuat tata kelola peradilan. Salah satu langkah konkret yang tengah digarap adalah penyusunan naskah urgensi untuk merevisi regulasi penting, yakni Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 3/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/MA/IX/2012. Upaya akselerasi ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Persiapan finalisasi naskah urgensi yang berlangsung di ruang Command Center Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung RI, lantai 10, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 20 Agustus 2026 Pkl. 13.45 – selesai Rapat strategis…

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) tentang Toga Hakim dalam Persidangan. Kegiatan strategis ini berlangsung selama lima hari, dimulai dari Senin hingga Jumat, 10–14 Agustus 2026, bertempat di Mercure City Center Bandung, Jawa Barat. Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI, Pak Sodikin, S.E., S.H., M.H. Dalam sambutan pembukanya, beliau menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari penugasan Kepala BSDK untuk merampungkan naskah urgensi rancangan…

Sistem peradilan pidana modern menuntut adanya jaminan yang komprehensif terhadap prinsip peradilan yang jujur, adil, dan terbuka untuk umum (fair trial). Salah satu instrumen krusial, tetapi sering kali terabaikan dalam diskursus akademik hukum pidana, adalah kehadiran seorang juru bahasa atau penerjemah pengadilan (court interpreter). Keberadaan juru bahasa bukan sekadar pelengkap administratif belaka, melainkan pilar fundamental dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi terdakwa, saksi, maupun pihak lain yang terkendala hambatan bahasa, terutama penggunaan bahasa asing. Dengan diberlakukannya landasan hukum baru di Indonesia—yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) beserta instrumen pembaruan hukum acara pidana…

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Urgensi “Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan”,dan dipersempit dengan subtema pembentukan Polisi Khusus Peradilan (Polsusdil), di Hotel 101 Bogor. Kegiatan yang berlangsung secara intensif selama empat hari ini dijadwalkan berlangsung mulai Selasa hingga Jumat, 4 sampai 7 Agustus 2026. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh para pejabat terkait, tim perumus, dan tim sekretariat penyusunan naskah urgensi untuk merumuskan regulasi yang komprehensif demi menciptakan keamanan persidangan yang optimal. Rapat dibuka secara resmi dengan pengantar dari…

Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Senin, 3 Agustus 2026. Rapat penting ini diselenggarakan mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai, bertempat di ruang Command Center Pustrajak Kumdil MA RI. Agenda utama pertemuan ini adalah membedah capaian kinerja, penyerapan anggaran, serta proyeksi program kerja triwulan III dan IV tahun 2026 dari seluruh satuan kerja di bawah BSDK. Rapat monev secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI), Dr Syamsul Arief SH, MH memaparkan kronologi…

Pendahuluan Arus globalisasi ekonomi, perdagangan bebas, dan integrasi digital yang masif telah mengubah landasan hukum nasional di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dokumen pengadilan tidak lagi sekadar instrumen yudisial yang hanya bersifat lokal atau nasional. Sering kali, sengketa yang disidangkan di muka pengadilan melibatkan elemen transnasional, korporasi multinasional, kontrak komersial internasional, serta instrumen hukum asing. Dalam konteks inilah terminologi hukum bahasa Inggris (Legal English) merasuk ke dalam ruang sidang dan dokumen peradilan. Penggunaan terminologi hukum bahasa Inggris dalam dokumen pengadilan bukan sekadar bentuk pengikutan tren atau gaya bahasa kaum intelektual hukum. Lebih dari itu, hal tersebut telah menjadi kebutuhan mendesak…