Author: Johanes

JAKARTA – Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil) melaksanakan audiensi dan koordinasi strategis bersama Pimpinan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI pada Senin, 2 November 2026. Langkah koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka Penyaringan Isu Strategis dan Analisis Kebutuhan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (AKP) untuk Tahun Anggaran 2027. Delegasi resmi Pustrajak Kumdil MA RI dipimpin oleh jajaran Hakim Tinggi Yustisial yang terdiri dari Rahayuningsih, Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H. dan Rita Herlina, serta didampingi oleh Hakim Yustisial Ari Gunawan. Turut hadir jajaran pejabat teknis dan operasional, yakni Martin (Kepala Subbidang Rekomendasi Kebijakan Peradilan), Johanes (Penerjemah Ahli Muda), dan Rakhmat Riyadi (Operator…

JAKARTA, 30 Oktober 2026 — Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil), Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI), resmi menuntaskan perhelatan strategis Kegiatan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Kebijakan Koordinator Penyusun Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026. Agenda yang berlangsung selama empat hari, sejak Selasa (27/10/2026) hingga Jumat (30/10/2026) di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni tersebut, menjadi kawah candradimuka perbaikan tata kelola regulasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya. Pertemuan nasional ini dihadiri langsung oleh Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, YM. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D.,…

JAKARTA — Halaman Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjadi saksi ketenangan dan kekhidmatan barisan aparatur peradilan pada Rabu pagi, 28 Oktober 2026. Tepat pukul 08.00 WIB, seluruh jajaran hakim, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pegawai BSDK (Pustrajak Kumdil) Mahkamah Agung RI berkumpul untuk menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10.14.19 Tahun 2026 serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2752/SEK/HM3.1.1/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026. Ketentuan tersebut memfasilitasi para hakim dan aparatur untuk mengikuti upacara di…

JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI melalui Pusat Strategi Kebijakan terus memperkuat perumusan kebijakan peradilan berbasis riset. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Kepaniteraan MA RI untuk menyaring isu strategis dan menganalisis kebutuhan penyusunan rekomendasi kebijakan (AKP), Senin (19/10/2026), di Ruang Rapat Kepaniteraan MA RI, Jakarta Pusat. Tim BSDK dipimpin oleh Hakim Tinggi Yustisial Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI, Rahayuningsih, bersama Kepala Subbidang Rekomendasi Kebijakan Peradilan, Martin. Tim turut didukung oleh Penerjemah Ahli Muda, Johanes, dan Penata Layanan Operasional, Magdalena. Audiensi dibuka oleh Hakim Yustisial Kepaniteraan MA RI, Asep…

JAKARTA — Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia menggebrak dunia peradilan melalui serangkaian agenda reformasi strategis. Bertempat di Ruang Rapat Ketua Kamar Pembinaan Agung RI pada Jumat, 16 Oktober 2026, jajaran pejabat dan hakim tinggi yustisial menggelar audiensi tingkat tinggi untuk merumuskan kebijakan hukum masa depan. Langkah ini menjadi momentum krusial bagi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan dalam menyaring isu-isu strategis serta menyusun Analisis Kebutuhan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (AKP) untuk Tahun Anggaran 2026 dan 2027. Tim penugasan ini dipimpin oleh jajaran Hakim Tinggi Yustisial, yaitu Rahayuningsih dan Khoirul…

Upaya untuk memperkuat transparansi dan kepastian hukum di Indonesia terus dilakukan secara konsisten oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini melangkah maju dalam menyusun dan merumuskan landmark decision—putusan-putusan penting yang membentuk norma dan hukum baru. Langkah nyata tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Tugas Nomor 516/BSDK.2/ST.KP7.1/X/2026. Surat yang diterbitkan pada 13 Oktober 2026 ini menjadi dasar penugasan resmi bagi tim Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) untuk menyelenggarakan audiensi penting. Audiensi tersebut berfokus pada analisis kebutuhan dan penyusunan resume putusan-putusan penting (landmark decisions) yang nantinya…

Upaya memperkuat tata kelola lembaga peradilan dan meningkatkan kesejahteraan jajaran aparatur peradilan terus diakselerasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui langkah strategis yang melibatkan kerja sama lintas unit, Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI menggelar audiensi penting bersama Sekretariat Mahkamah Agung. Kegiatan koordinasi ini berfokus pada Analisis Kebutuhan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (AKP) untuk mendukung iklim kerja dan kelembagaan yang lebih responsif dan modern. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Hadir memimpin diskusi, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Mahkamah Agung RI, Dr. H.…

Tim Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Analisis Kebutuhan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (AKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag). Langkah ini diambil untuk menghimpun serta memetakan berbagai isu hukum strategis yang akan menjadi bahan penyusunan naskah rekomendasi kebijakan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2027. Kegiatan koordinasi dan konsultasi ini dilaksanakan pada Senin, 12 Oktober 2026, mulai pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Gedung Sekretariat MA RI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran utusan Pustrajak Kumdil MA RI, pimpinan, serta Hakim Yustisial Badilag. Pelaksanaan…

JAKARTA — 12 Oktober 2026. Dalam upaya mengoptimalkan tata kelola peradilan dan efisiensi anggaran negara, Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajak) Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar rapat audiensi strategis bersama Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI. Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Rapat BUA Mahkamah Agung RI pada Senin, 12 Oktober 2026. Kegiatan audiensi ini difokuskan pada analisis kebutuhan penyusunan naskah kebijakan serta penyaringan isu-isu strategis untuk tahun anggaran berikutnya. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam menyelaraskan arah riset kebijakan dengan dukungan alokasi anggaran operasional. Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA RI, Sahwan, S.H., M.H., hadir secara langsung…

JAKARTA, 8 Oktober 2026 — Langkah nyata dalam memperkuat fondasi hukum dan tata kelola peradilan terus diakselerasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil), lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini melancarkan agenda strategis berupa Analisis Kebutuhan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (AKP). Langkah ini dirancang guna memetakan, menyaring, dan mengeksekusi berbagai isu hukum krusial yang berkembang di ruang lingkup peradilan Indonesia, khususnya pada Kamar Tata Usaha Negara (TUN). Langkah penugasan resmi ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Tugas Nomor 506/BSDK.2/ST.KP7.1/X/2026 tertanggal 7 Oktober 2026 oleh Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak…