Author: Johanes

Pendahuluan Arus globalisasi ekonomi, perdagangan bebas, dan integrasi digital yang masif telah mengubah landasan hukum nasional di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dokumen pengadilan tidak lagi sekadar instrumen yudisial yang hanya bersifat lokal atau nasional. Sering kali, sengketa yang disidangkan di muka pengadilan melibatkan elemen transnasional, korporasi multinasional, kontrak komersial internasional, serta instrumen hukum asing. Dalam konteks inilah terminologi hukum bahasa Inggris (Legal English) merasuk ke dalam ruang sidang dan dokumen peradilan. Penggunaan terminologi hukum bahasa Inggris dalam dokumen pengadilan bukan sekadar bentuk pengikutan tren atau gaya bahasa kaum intelektual hukum. Lebih dari itu, hal tersebut telah menjadi kebutuhan mendesak…

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil langkah progresif dalam merespons era digital dengan menggelar Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Naskah Urgensi Pengelolaan Media Masa dan Media Sosial. Kegiatan yang difokuskan pada Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial ini diselenggarakan di Hotel Arkadewi Boutique, Yogyakarta, pada 27 hingga 31 Juli 2026. Acara ini dihadiri oleh Tim Penyusun dari Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil) serta Biro Hukum dan Humas MA RI, guna menyatukan visi komunikasi publik di lingkungan peradilan. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada Surat Tugas Nomor 276/BSDK.2/ST.KP7.1/VI/2026, yang melibatkan sejumlah hakim yustisial, ketua…

JAKARTA — Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Bersama (PB) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (KY). Forum strategis yang dibiayai dari anggaran Tahun Anggaran 2026 ini berlangsung selama empat hari, mulai Selasa (14/7/2026) hingga Jumat (17/7/2026), bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni. Kegiatan dihadiri oleh jajaran Hakim Yustisial Bawas, Jabatan Fungsional Penata Pranata Kehakiman, staf Badan Strategi Pengembangan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) MA, serta para hakim dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia yang hadir secara luring maupun daring. FGD ini difokuskan pada evaluasi…

Bsdk.mahkamahagung.go.id. Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung secara khusus mengadakan kegiatan audiensi dan wawancara pengumpulan data Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya pada hari Senin, 25 Mei 2026, pukul 13.30–15.30 WIB. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., menyatakan bahwa hakim memang seperti malaikat, namun apakah hakim bisa bertindak seperti malaikat? Beliau menandaskan bahwa hakim sangat dibebani dengan banyak perkara yang harus diselesaikan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun, di sisi…

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung secara khusus mengadakan kegiatan audiensi dan wawancara pengumpulan data Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya pada hari Senin, 11 Mei 2026, pukul 13.00–15.00 WIB. Dalam kata sambutannya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., menandaskan bahwa kajian ini sangat diperlukan untuk menyeragamkan pemahaman terhadap multitafsir Perma Nomor 7 Tahun 2016. Salah satu persoalan yang kerap menimbulkan perbedaan penafsiran adalah mengenai izin selama dua hari, apakah berlaku untuk satu tahun…

Senin, 25 Mei 2026 – Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Manado tersebut dipimpin langsung Ketua PT Manado dan dihadiri Wakil Ketua PT Manado, para hakim tinggi, unsur kesekretariatan, serta tim penyusun naskah urgensi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dipimpin Achmad Nurul Huda. Dalam pemaparannya, Achmad Nurul Huda, Hakim Tinggi Yustisial pada Badan Pengawasan MA RI, selaku anggota tim penyusun naskah urgensi Perubahan PERMA 7/2016 tetntang disiplin kerja hakim, menjelaskan bahwa revisi PERMA Nomor 7 Tahun 2016 diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan sistem kerja hakim, teknologi presensi, hingga sinkronisasi aturan disiplin dengan regulasi pemerintah, khususnya PP Nomor…

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung secara khusus menyambangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan audiensi dan wawancara terkait Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Keputusan ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di gedung pertemuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada hari Rabu, 6 Mei 2026 Pkl 14.00 – 16.00. Dalam kata pembukaannya Bapak Adji Prakoso, Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA RI, selaku koordinator Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial bagi Mahkamah Agung…

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung kembali mengadakan kegiatan audiensi dan wawancara Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Keputusan ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di Gedung Dewan Pers bersama Persatuan Wartawan Indonesia pada hari Kamis, 7 Mei 2026. Tim Penyusun yang diketuai oleh Bapak Adji Prakoso, Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA RI memaparkan bahwa saat ini Mahkamah Agung sudah memiliki beberapa portal berita yang dikelola swadaya diantaranya MARI News yang ada di Biro Humas MA RI. Suara BSDK yang ada di…