Author: Johanes

Identitas Buku Tanah bukan sekadar komoditas ekonomi yang memiliki nilai strategis tinggi, melainkan sebuah ruang hidup yang krusial bagi hajat hidup orang banyak. Dalam sistem hukum pertanahan nasional yang berlandaskan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), kepastian hukum atas tanah dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, di balik fungsi administratif tersebut, praktik di lapangan kerap diwarnai gesekan hukum yang kompleks. Salah satu isu paling kontroversial dan kerap memicu ketidakpastian hukum adalah ketika BPN membatalkan sertifikat tanah secara sepihak dengan dalih “cacat administrasi” tanpa melalui mekanisme putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Buku karya…

Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmen nyata dalam membenahi sistem pengawasan internal dan eksternal peradilan di Tanah Air. Komitmen tersebut diterjemahkan secara konkret oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK Kumdil) MA RI melalui Pusat Strategi Kebijakan. Mereka menyelenggarakan agenda besar berupa penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2026 yang berfokus pada pembaruan regulasi pengawasan hakim. Fokus utama dari perombakan hukum ini menyasar pada dua peraturan bersama yang selama belasan tahun menjadi pedoman kolaborasi antarlembaga. Regulasi tersebut adalah Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Regulasi…

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memperkuat langkah strategis untuk memodernisasi tata kelola administrasi peradilan agar memenuhi standar internasional. Salah satu fokus utama yang mendapat perhatian serius adalah penyelarasan nomenklatur jabatan dan struktur unit kerja ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Upaya krusial tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi harmonisasi secara daring yang khusus membahas rancangan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Pertemuan virtual ini menjadi wadah penting untuk menyatukan persepsi antara tim perancang regulasi dan tim Penerjemah Mahkamah Agung. Acara ini diselenggarakan pada hari Kamis, 10 September 2026, pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Pelaksanaan secara daring melalui platform digital memastikan efisiensi waktu…

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) sukses menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) bulanan. Pertemuan strategis ini bertempat di Ruang Rapat Pustrajak Kumdil Lantai 10, Gedung sekretrariat Mahkamah Agung pada hari Senin, 7 September 2026. Agenda yang dimulai tepat pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran pimpinan, pejabat struktural, fungsional, serta segenap aparatur sipil negara di lingkungan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan.Rapat Monev dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Kapustrajak) yang diawali dengan ajakan berdoa bersama. Kapustrajak mengajak seluruh warga Pustrajak untuk menundukkan kepala seraya memohon keselamatan…

Pendahuluan Dalam dunia hukum, dituntut ketepatan linguistik yang mutlak, di mana setiap frasa, klausa, dan struktur kalimat memegang peranan krusial dalam menentukan hak, kewajiban, serta keabsahan suatu dokumen hukum. Dalam menyusun dan menafsirkan dokumen hukum—mulai dari akta otentik, surat perjanjian, surat kuasa, hingga putusan pengadilan—pemahaman mengenai struktur tata bahasa baku menjadi fondasi utama untuk menghindari ambiguitas dalam penafsiran. Salah satu elemen sintaksis paling mendasar sekaligus paling sering dianalisis adalah penentuan subjek dalam sebuah kalimat. Artikel mendalam ini akan mengupas tuntas metodologi penemuan subjek dalam ragam bahasa hukum, dengan mengambil contoh kalimat yang sangat familiar dijumpai pada bagian pembuka dokumen hukum,…

Pendahuluan: Bahasa Hukum sebagai Instrumen Keadilan Bahasa Indonesia memegang posisi yang sangat penting dan mutlak dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai bahasa resmi negara, penggunaannya di dalam ruang sidang dan terutama dalam produk-produk dokumen pengadilan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat utama tegaknya negara hukum (rechtsstaat). Dokumen pengadilan—mulai dari surat gugatan, surat dakwaan, eksepsi, replik, duplik, berita acara persidangan, hingga putusan hakim—merupakan manifestasi tertulis dari proses penegakan hukum. Kualitas kebahasaan yang digunakan dalam dokumen-dokumen ini akan menentukan tingkat kepastian hukum, transparansi, serta keadilan substantif yang dapat dirasakan para pencari keadilan. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penyambung lidah pencari keadilan,…

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK Kumdil) terus menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkuat tata kelola peradilan. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menguji pendapat publik terhadap naskah urgensi rancangan regulasi baru mengenai pakaian kebesaran di ruang sidang. Agenda penting ini dipusatkan secara hibrida dan virtual pada hari Senin, 24 Agustus 2026, dan diikuti oleh jajaran pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding. Keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung tampak antusias mengirimkan delegasi terbaiknya untuk memberikan masukan konstruktif terhadap draf kebijakan tersebut. Acara pagi…

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan serta Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) terus menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkuat tata kelola peradilan. Salah satu langkah konkret yang tengah digarap adalah penyusunan naskah urgensi untuk merevisi regulasi penting, yakni Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 3/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/MA/IX/2012. Upaya akselerasi ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Persiapan finalisasi naskah urgensi yang berlangsung di ruang Command Center Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung RI, lantai 10, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 20 Agustus 2026 Pkl. 13.45 – selesai Rapat strategis…

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) tentang Toga Hakim dalam Persidangan. Kegiatan strategis ini berlangsung selama lima hari, dimulai dari Senin hingga Jumat, 10–14 Agustus 2026, bertempat di Mercure City Center Bandung, Jawa Barat. Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI, Pak Sodikin, S.E., S.H., M.H. Dalam sambutan pembukanya, beliau menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari penugasan Kepala BSDK untuk merampungkan naskah urgensi rancangan…

Sistem peradilan pidana modern menuntut adanya jaminan yang komprehensif terhadap prinsip peradilan yang jujur, adil, dan terbuka untuk umum (fair trial). Salah satu instrumen krusial, tetapi sering kali terabaikan dalam diskursus akademik hukum pidana, adalah kehadiran seorang juru bahasa atau penerjemah pengadilan (court interpreter). Keberadaan juru bahasa bukan sekadar pelengkap administratif belaka, melainkan pilar fundamental dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi terdakwa, saksi, maupun pihak lain yang terkendala hambatan bahasa, terutama penggunaan bahasa asing. Dengan diberlakukannya landasan hukum baru di Indonesia—yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) beserta instrumen pembaruan hukum acara pidana…