Author: Johanes

Bsdk.mahkamahagung.go.id. Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung secara khusus mengadakan kegiatan audiensi dan wawancara pengumpulan data Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya pada hari Senin, 25 Mei 2026, pukul 13.30–15.30 WIB. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., menyatakan bahwa hakim memang seperti malaikat, namun apakah hakim bisa bertindak seperti malaikat? Beliau menandaskan bahwa hakim sangat dibebani dengan banyak perkara yang harus diselesaikan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun, di sisi…

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung secara khusus mengadakan kegiatan audiensi dan wawancara pengumpulan data Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya pada hari Senin, 11 Mei 2026, pukul 13.00–15.00 WIB. Dalam kata sambutannya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., menandaskan bahwa kajian ini sangat diperlukan untuk menyeragamkan pemahaman terhadap multitafsir Perma Nomor 7 Tahun 2016. Salah satu persoalan yang kerap menimbulkan perbedaan penafsiran adalah mengenai izin selama dua hari, apakah berlaku untuk satu tahun…

Senin, 25 Mei 2026 – Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Manado tersebut dipimpin langsung Ketua PT Manado dan dihadiri Wakil Ketua PT Manado, para hakim tinggi, unsur kesekretariatan, serta tim penyusun naskah urgensi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dipimpin Achmad Nurul Huda. Dalam pemaparannya, Achmad Nurul Huda, Hakim Tinggi Yustisial pada Badan Pengawasan MA RI, selaku anggota tim penyusun naskah urgensi Perubahan PERMA 7/2016 tetntang disiplin kerja hakim, menjelaskan bahwa revisi PERMA Nomor 7 Tahun 2016 diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan sistem kerja hakim, teknologi presensi, hingga sinkronisasi aturan disiplin dengan regulasi pemerintah, khususnya PP Nomor…

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung secara khusus menyambangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan audiensi dan wawancara terkait Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Keputusan ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di gedung pertemuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada hari Rabu, 6 Mei 2026 Pkl 14.00 – 16.00. Dalam kata pembukaannya Bapak Adji Prakoso, Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA RI, selaku koordinator Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial bagi Mahkamah Agung…

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung kembali mengadakan kegiatan audiensi dan wawancara Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Keputusan ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di Gedung Dewan Pers bersama Persatuan Wartawan Indonesia pada hari Kamis, 7 Mei 2026. Tim Penyusun yang diketuai oleh Bapak Adji Prakoso, Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA RI memaparkan bahwa saat ini Mahkamah Agung sudah memiliki beberapa portal berita yang dikelola swadaya diantaranya MARI News yang ada di Biro Humas MA RI. Suara BSDK yang ada di…