Author: Johanes

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK Kumdil) terus menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkuat tata kelola peradilan. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menguji pendapat publik terhadap naskah urgensi rancangan regulasi baru mengenai pakaian kebesaran di ruang sidang. Agenda penting ini dipusatkan secara hibrida dan virtual pada hari Senin, 24 Agustus 2026, dan diikuti oleh jajaran pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding. Keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung tampak antusias mengirimkan delegasi terbaiknya untuk memberikan masukan konstruktif terhadap draf kebijakan tersebut. Acara pagi…

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan serta Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) terus menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkuat tata kelola peradilan. Salah satu langkah konkret yang tengah digarap adalah penyusunan naskah urgensi untuk merevisi regulasi penting, yakni Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 3/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/MA/IX/2012. Upaya akselerasi ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Persiapan finalisasi naskah urgensi yang berlangsung di ruang Command Center Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung RI, lantai 10, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 20 Agustus 2026 Pkl. 13.45 – selesai Rapat strategis…

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) tentang Toga Hakim dalam Persidangan. Kegiatan strategis ini berlangsung selama lima hari, dimulai dari Senin hingga Jumat, 10–14 Agustus 2026, bertempat di Mercure City Center Bandung, Jawa Barat. Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI, Pak Sodikin, S.E., S.H., M.H. Dalam sambutan pembukanya, beliau menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari penugasan Kepala BSDK untuk merampungkan naskah urgensi rancangan…

Sistem peradilan pidana modern menuntut adanya jaminan yang komprehensif terhadap prinsip peradilan yang jujur, adil, dan terbuka untuk umum (fair trial). Salah satu instrumen krusial, tetapi sering kali terabaikan dalam diskursus akademik hukum pidana, adalah kehadiran seorang juru bahasa atau penerjemah pengadilan (court interpreter). Keberadaan juru bahasa bukan sekadar pelengkap administratif belaka, melainkan pilar fundamental dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi terdakwa, saksi, maupun pihak lain yang terkendala hambatan bahasa, terutama penggunaan bahasa asing. Dengan diberlakukannya landasan hukum baru di Indonesia—yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) beserta instrumen pembaruan hukum acara pidana…

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Urgensi “Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan”,dan dipersempit dengan subtema pembentukan Polisi Khusus Peradilan (Polsusdil), di Hotel 101 Bogor. Kegiatan yang berlangsung secara intensif selama empat hari ini dijadwalkan berlangsung mulai Selasa hingga Jumat, 4 sampai 7 Agustus 2026. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh para pejabat terkait, tim perumus, dan tim sekretariat penyusunan naskah urgensi untuk merumuskan regulasi yang komprehensif demi menciptakan keamanan persidangan yang optimal. Rapat dibuka secara resmi dengan pengantar dari…

Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Senin, 3 Agustus 2026. Rapat penting ini diselenggarakan mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai, bertempat di ruang Command Center Pustrajak Kumdil MA RI. Agenda utama pertemuan ini adalah membedah capaian kinerja, penyerapan anggaran, serta proyeksi program kerja triwulan III dan IV tahun 2026 dari seluruh satuan kerja di bawah BSDK. Rapat monev secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI), Dr Syamsul Arief SH, MH memaparkan kronologi…

Pendahuluan Arus globalisasi ekonomi, perdagangan bebas, dan integrasi digital yang masif telah mengubah landasan hukum nasional di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dokumen pengadilan tidak lagi sekadar instrumen yudisial yang hanya bersifat lokal atau nasional. Sering kali, sengketa yang disidangkan di muka pengadilan melibatkan elemen transnasional, korporasi multinasional, kontrak komersial internasional, serta instrumen hukum asing. Dalam konteks inilah terminologi hukum bahasa Inggris (Legal English) merasuk ke dalam ruang sidang dan dokumen peradilan. Penggunaan terminologi hukum bahasa Inggris dalam dokumen pengadilan bukan sekadar bentuk pengikutan tren atau gaya bahasa kaum intelektual hukum. Lebih dari itu, hal tersebut telah menjadi kebutuhan mendesak…

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil langkah progresif dalam merespons era digital dengan menggelar Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Naskah Urgensi Pengelolaan Media Masa dan Media Sosial. Kegiatan yang difokuskan pada Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial ini diselenggarakan di Hotel Arkadewi Boutique, Yogyakarta, pada 27 hingga 31 Juli 2026. Acara ini dihadiri oleh Tim Penyusun dari Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil) serta Biro Hukum dan Humas MA RI, guna menyatukan visi komunikasi publik di lingkungan peradilan. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada Surat Tugas Nomor 276/BSDK.2/ST.KP7.1/VI/2026, yang melibatkan sejumlah hakim yustisial, ketua…

JAKARTA — Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Bersama (PB) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (KY). Forum strategis yang dibiayai dari anggaran Tahun Anggaran 2026 ini berlangsung selama empat hari, mulai Selasa (14/7/2026) hingga Jumat (17/7/2026), bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni. Kegiatan dihadiri oleh jajaran Hakim Yustisial Bawas, Jabatan Fungsional Penata Pranata Kehakiman, staf Badan Strategi Pengembangan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) MA, serta para hakim dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia yang hadir secara luring maupun daring. FGD ini difokuskan pada evaluasi…

Bsdk.mahkamahagung.go.id. Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung secara khusus mengadakan kegiatan audiensi dan wawancara pengumpulan data Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya pada hari Senin, 25 Mei 2026, pukul 13.30–15.30 WIB. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., menyatakan bahwa hakim memang seperti malaikat, namun apakah hakim bisa bertindak seperti malaikat? Beliau menandaskan bahwa hakim sangat dibebani dengan banyak perkara yang harus diselesaikan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun, di sisi…