Author: Abdi Munawar Daeng Mangagang

Menjadi Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bukan sekadar menguasai hukum ketenagakerjaan atau memahami teknik berhitung mengenai pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun hak-hak normatif lainnya. Lebih dari itu, jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional untuk menghadirkan keadilan melalui putusan yang lahir dari penalaran hukum yang jernih, argumentasi yang rasional, dan integritas moral yang tidak pernah berhenti diuji, bahkan ketika toga telah ditanggalkan. Di ruang sidang, seorang hakim tidak sedang menghitung angka. Ia sedang menimbang keadilan. Sayangnya, dalam praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tidak sedikit perkara yang dipahami secara sangat kuantitatif. Perdebatan sering berhenti pada pertanyaan: apabila pekerja di-PHK karena…

GRESIK – Semangat belajar dan mengembangkan diri terus tumbuh di lingkungan peradilan. Hal itu tercermin dari antusiasme aparatur Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Agama Gresik mengikuti Program Magister Hukum Kelas Khusus Pengadilan (Grissee Court Class 2026) hasil kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya. Program tersebut dimantapkan melalui kunjungan Dekan Fakultas Hukum UNTAG Surabaya, Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., beserta jajaran ke Kantor Pengadilan Negeri Gresik pada Jumat (19/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di tengah perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat yang…

Perlindungan terhadap pekerja merupakan salah satu tujuan utama hukum ketenagakerjaan. Dalam hubungan industrial, pekerja berada pada posisi yang relatif lebih lemah dibandingkan pengusaha, baik dari sisi ekonomi maupun daya tawar. Oleh karena itu, negara hadir melalui berbagai instrumen hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja, termasuk hak atas pesangon ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tidak sedikit putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) justru berakhir sebagai kemenangan formal tanpa diikuti pemenuhan hak pekerja secara nyata. Pekerja yang telah memenangkan perkara masih…

GRESIK – Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial (PN/PHI) Gresik Kelas IA memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 dengan menyelenggarakan upacara bendera di halaman kantor pengadilan, Senin (1/6/2026). Mengusung tema nasional “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tersebut menjadi momentum refleksi bagi insan peradilan untuk meneguhkan komitmen menghadirkan keadilan substantif dan keadilan bermartabat melalui setiap putusan yang dijatuhkan. Wakil Ketua PN Gresik, Heriyanti, S.H., M.Hum. bertindak sebagai Pembina Upacara, membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Upacara diikuti oleh seluruh aparatur pengadilan, mulai dari hakim, pejabat struktural dan fungsional, aparatur sipil negara, hingga pegawai pemerintah non pegawai negeri. Dalam…

Pendahuluan Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, “Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara,” memiliki makna yang tidak hanya ditujukan kepada generasi muda dalam arti biologis, tetapi juga kepada seluruh elemen strategis negara, termasuk hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam perspektif negara hukum (rechtsstaat), hakim merupakan “tunas bangsa” dalam dimensi institusional karena melalui putusannya hakim menentukan arah penegakan hukum, kualitas demokrasi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, profesi hakim tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelaksana prosedur hukum. Hakim adalah penjaga moral konstitusi dan penentu legitimasi hukum di mata publik. Ketika integritas hakim terjaga, maka wibawa negara hukum akan menguat.…

GRESIK — Upaya membangun budaya kerja yang berintegritas terus diperkuat oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik. Salah satu langkah nyata yang dilakukan ialah melalui kegiatan pengajian dan pembacaan Surat Yasin rutin setiap Kamis pagi di Mushola Ainul Yaqiin, yang berada di lingkungan kantor pengadilan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan mental dan spiritual aparatur pengadilan sebelum memulai aktivitas persidangan maupun pelayanan publik. Program ini diinisiasi langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Ahmad Rifai, S.H., M.H., sejak awal masa kepemimpinannya sekitar delapan bulan lalu. Seiring berjalannya waktu, kegiatan pengajian rutin tersebut tidak hanya menjadi agenda keagamaan semata, tetapi juga berkembang menjadi sarana…

Pendahuluan Permohonan perluasan yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik (PHI Gresik) merupakan respons atas kebutuhan nyata para pencari keadilan di wilayah Gresik dan sekitarnya. Permohonan ini tidak lahir secara sepihak, melainkan didorong oleh berbagai elemen, mulai dari serikat pekerja, organisasi pengusaha, hingga dukungan pemerintah daerah. Substansi utama dari permohonan tersebut adalah agar kewenangan PHI Gresik tidak hanya terbatas pada Kabupaten Gresik, tetapi juga mencakup Kabupaten Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Kondisi aktual menunjukkan bahwa sengketa hubungan industrial dari ketiga kabupaten tersebut masih harus diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Secara geografis, wilayah-wilayah tersebut justru lebih dekat…

Gresik, 29 April 2026 — Pengadilan Negeri Gresik menandai babak baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan menegaskan pergeseran menuju keadilan restoratif melalui penerapan mekanisme plea bargain. Putusan tersebut diucapkan pada Selasa, 28 April 2026, dalam perkara Nomor 1/Pid.S/2026/PN Gsk, dan menjadi yang pertama di Indonesia sejak diberlakukannya Pasal 78 KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Putusan ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, Donald Everly Malubaya, serta menjadi preseden awal dalam mengaktualisasikan norma baru KUHAP ke dalam praktik peradilan. Dalam konteks tersebut, pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi mengadili perkara, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai institusi yang mengimplementasikan…

GRESIK — Penguatan dimensi riset dan pengembangan hukum di lingkungan peradilan kembali ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Gresik melalui penerbitan Jurnal Hukum dan Keadilan Grissee Court Volume 2 Nomor 1 edisi April 2026 pada 28 April 2026. Kehadiran jurnal ini mencerminkan transformasi kelembagaan menuju peradilan yang tidak hanya berorientasi pada adjudikasi, tetapi juga pada produksi dan validasi pengetahuan hukum secara sistematis. Inisiatif ini berada dalam koridor kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang sebelumnya menginisiasi Kick Off Meeting Pembangunan Jurnal Ilmiah. Forum tersebut menekankan pentingnya penguatan ekosistem publikasi ilmiah sebagai bagian dari strategi kelembagaan untuk…

Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sejak awal dirancang untuk membawa perspektif tripartit ke ruang sidang. Namun setelah diangkat, mereka menjalankan kewenangan kehakiman penuh atas nama negara. Di sinilah persoalan muncul: apakah Hakim Ad Hoc PHI masih representasi organisasi, atau sudah semestinya diposisikan sebagai hakim profesional yang independen? Pertanyaan itu mengemuka mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang mensyaratkan persetujuan lembaga pengusul dalam setiap pengangkatan kembali Hakim Ad Hoc PHI. Skema ini memunculkan dilema karena keberlanjutan jabatan hakim berpotensi bergantung pada entitas di luar struktur peradilan. Padahal, dalam praktiknya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan evaluasi internal berbasis kinerja.…