Author: Layla Windy Puspita Sari

Dalam sebuah forum pendidikan filsafat dan keadilan bagi para hakim dari berbagai lingkungan peradilan se-Indonesia, Rocky Gerung hadir sebagai pemateri dengan tema “Teori Kritis tentang Hukum”. Sesi ketigas belas dari Pendidikan filsafat dan keadilan ini yang semula bersifat satu arah justru berkembang menjadi diskusi yang hidup dan mendalam. Para hakim tidak hanya mendengar, melainkan turut mengajukan kegelisahan, pengalaman, dan gagasan kritis mereka. Penulis telah merangkum mengenai substansi diskusi dari tema yang telah ditentukan dalam forum pendidikan filsafat dan keadilan berikut ini. Norma Sosial di Atas Norma Hukum: Perlunya Demokrasi Deliberatif Salah satu persoalan yang mengemuka adalah gejala “no viral, no…

Menurut Prof. Mahfud MD, dunia pengadilan akhir-akhir ini memang sedang disorot tajam. Namun, kita perlu melihat secara jernih bahwa sorotan itu terlokalisasi. Dari lebih dari 500 pengadilan di seluruh Indonesia, hanya satu atau dua yang bermasalah pada satu waktu. Ribuan hakim bekerja dengan integritas; yang tersangkut kasus mungkin tidak mencapai 0,002 persen. Secara umum, negara hukum kita berjalan baik. Kritik “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” memang ada, dan kritik itu perlu dicamkan, ungkap Prof. Mahfud. Tetapi kritik itu hanya terjadi di area-area tertentu dimana perkara yang melibatkan politik, korupsi orang-orang besar, atau yang menjanjikan karir. Generalisasi bahwa seluruh…

The Republic of Indonesia marked a milestone by enacting new rules in 2026. After decades, the country seems eager to renew its crucial rules on crimes considering its reliance on colonial heritage. Despite the criticized legislative drafting process, some highlights are necessary to be displayed. Highlights of the new rules are widely addressed by various stakeholders either academic or enforcer actors. Thereafter, this essay examines the early implementation of the new Criminal Code and its procedural framework, focusing on challenges emerging from law practice. The drive of law reform initiated by the government and the HR are considerable enthusiasm for…

Dua bulan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ditengah berkecamuknya dunia penegakan hukum karena penangkapan aparat penegak hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di suatu kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Tengah, para penegak hukum tetap taat dalam menerapkan aturan hukum acara pidana baru. Pengakuan bersalah (plea bargain) yang merupakan sistem yang diadopsi dari negara-negara common law kini telah diterapkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang mekanismenya dibedakan menjadi 2 yaitu pada Pasal 78 KUHAP dan Pasal 234 KUHAP. Apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dan kemudian pada saat Penuntut Umum membacakan…

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. secara resmi membuka Sidang Istimewa Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung Tahun 2025 pada Selasa 10 Februari 2026 di Jakarta. Laporan Tahunan Mahkamah Agung (Laptah) merupakan agenda tahunan yang digelar secara rutin setiap tahun untuk memaparkan laporan kinerja Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya pada tahun sebelumnya. Pada Laptah ini, Mahkamah Agung mengangkat headline utama “Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera”. Tema ini diangkat dengan alasan pengutamaan kinerja Mahkamah Agung tidak hanya diarahkan pada pencapaian kelembagaan, tetapi juga terwujudnya peradilan yang berintegritas, dipercaya publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Laporan…