Author: Fauzan Arrasyid

Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI), Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., menyoroti sejumlah isu penting dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, terutama ketentuan yang masih membuka ruang pengajuan gugatan secara lisan. Pandangan tersebut disampaikan dalam kegiatan Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang diselenggarakan melalui kerja sama antara Badan Keahlian DPR RI dan BSDK MA RI. Dalam sambutannya, Syamsul Arief menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, forum ini memiliki nilai penting karena untuk pertama kalinya Badan Keahlian DPR RI…

Pendahuluan Dalam perjalanan penegakan hukum di Indonesia, hakim memiliki kedudukan strategis sebagai penjaga keadilan dan penerjemah hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai “wakil Tuhan di muka bumi,” hakim dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme. Namun, tidak dapat dipungkiri, berbagai kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan hakim telah mencuat dan menjadi perhatian publik. Di antara berbagai persoalan yang muncul, salah satu yang menjadi keresahan besar adalah implikasi dari putusan hakim yang terbukti melanggar kode etik profesi. Asas peradilan yang bersih dan transparan merupakan landasan utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ketika seorang hakim melanggar kode…

PENDAHULUAN Pasal 39 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga IKAHI Tahun 2022 mengatur bahwa tata cara pemilihan Pengurus Pusat (PP) IKAHI yang salah satunya adalah Ketua Umum PP IKAHI diatur dalam tata tertib Musyawarah Nasional (Munas). Selama ini, pada praktiknya pemilihan PP IKAHI dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara oleh Utusan Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Cabang (PC) yang hadir pada saat Munas. Misalnya, pada Munas IKAHI Tahun 2022 silam, pemilihan Ketua Umum PP IKAHI dilakukan oleh para utusan PD dan PC yang hadir. Pada dasarnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAHI tidak mengatur bagaimana cara atau mekanisme pemilihan Ketua…