Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa seluruh aspek pembinaan Pengadilan Pajak harus dialihkan dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026.
Pengalihan ini menimbulkan tantangan besar, karena struktur organisasi Pengadilan Pajak sangat berbeda dengan struktur peradilan di bawah MA, termasuk pola karier, status kepegawaian, dan pengelolaan anggaran.
Kesenjangan ini berpotensi mengganggu proses bisnis Pengadilan Pajak jika tidak ditangani dengan pendekatan transisi yang hati-hati. Selain itu, pengalihan aset, anggaran, dan aplikasi harus dilakukan secara terkoordinasi agar tidak terjadi gangguan layanan atau konflik kewenangan.
Regulasi setingkat Peraturan Presiden diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses transisi besar ini.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI