Author: Jatmiko Wirawan

Bogor – Hakim peradilan umum dari berbagai daerah mengikuti Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Gelombang 2 di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Kamis (5/11/2026), peserta menerima materi tentang Peran Bapas dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan rehabilitasi. Materi itu dibawakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Tatan Rahmawan. Ia memaparkan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Tatan membuka paparannya dengan mengingatkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berisiko kehilangan pendidikan, dukungan sosial, hingga harapan akan masa depan. “Tujuan Undang-Undang Nomor…

Pintu ruang sidang itu tertutup rapat. Tak ada wartawan, tak ada pengunjung, tak ada kamera yang mengintip dari balik kaca. Di dalamnya, seorang anak berusia lima belas tahun duduk menunduk di hadapan hakim. Ia didakwa mencuri sepeda motor milik tetangganya. Di sampingnya duduk orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan Advokat. Hakim tidak mengenakan toga, penuntut umum pun demikian. Begitulah wajah persidangan anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sidang yang tertutup untuk umum lahir dari niat yang luhur. Identitas anak harus dilindungi dari sorotan publik dan stigma yang kerap melekat seumur hidup. Namun, setiap…

Bogor – Sebanyak 44 hakim peradilan umum dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gelombang 2 di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/11/2026). Pelatihan ini diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Salah satu materi dibawakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, Sinta Gaberia Pasaribu. Ia memaparkan topik “Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Era Baru Hukum Acara Pidana Nasional”, yang membahas penyelarasan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru. Dalam paparannya, Sinta…

Sebuah Usulan kepada Mahkamah Agung (Part II) Bagian pertama tulisan ini telah menegaskan bahwa penyimpangan hukum acara tidak otomatis merupakan pelanggaran etik karena harus dibedakan secara tegas dari persoalan yudisial. Akan tetapi, pembedaan tersebut belum menyentuh persoalan institusional yang lebih lanjut: bagaimana Mahkamah Agung sebagai pemegang fungsi pembinaan dan pengawasan internal peradilan bertindak ketika menerima laporan masyarakat tentang dugaan penyimpangan hukum acara? Jika ranah etik tidak dapat dijadikan jalan pintas, mekanisme apa yang tersedia agar laporan tersebut tetap didengar, diperiksa, dan ditindaklanjuti secara proporsional tanpa mengganggu independensi hakim? Sebelum menguraikan lebih lanjut terkait mekanisme apa yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung…

Perlunya Membedakan Aspek Etik dan Aspek Yudisial (Part I) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Atas dasar hal tersebut, maka dalam menjalankan tugas profesi maupun hubungan masyarakat, diperlukan adanya kerangka etik dalam bentuk Kode Etik dan Perilaku Hakim. Dalam kerangka itulah sistem pengawasan terhadap hakim dibangun melalui dua jalur, yaitu pengawasan internal oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Kedua jalur ini bertemu dalam instrumen Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 -…

Sidikalang – Pengadilan Negeri (PN) Sidikalang, Sumatera Utara, menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan 19 hari terhadap Eko Menrince Hasudungan Malau dalam perkara penganiayaan. Meski terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, majelis hakim tidak hanya melihat peristiwa pidananya, tetapi juga mempertimbangkan perdamaian dan pemaafan dari korban. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2026/PN Sdk. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan dan 19 hari.” Lalu, mengapa pidana yang dijatuhkan relatif singkat yaitu hanya 2 bulan dan 19 hari? Jawabannya dapat ditemukan dalam pertimbangan majelis hakim yang menempatkan keadilan…

Disadari atau tidak, aktifitas sehari-hari kita amat dipengaruhi oleh algoritma. Ketika kita gemar mendengarkan Oasis, aplikasi layanan streaming musik akan memutar Blur atau Suede, karena grup musik tersebut sama-sama beraliran British Pop/Rock. Begitu pula ketika kita mencari sepatu lari di platform belanja, tak berselang lama akan bermunculan produk smartwatch, pakaian olahraga, atau produk-produk lain yang kiranya dapat menunjang aktifitas olahraga. Di belakang layar algoritma bekerja dengan memperkirakan pola perilaku manusia, apabila seseorang suka X maka kemungkinan dia juga suka Y. Hal yang demikian ini disebut sebagai predictive algorithm. Sederhananya, predictive algorithm adalah cara komputer menggunakan data masa lalu untuk membuat…

Pada September 1978, di sebuah kompleks peristirahatan presiden di pegunungan Maryland bernama Camp David, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menghadapi kebuntuan. Perdana Menteri Israel Menachem Begin dan Presiden Mesir Anwar Sadat dipertemukan untuk merundingkan perdamaian, tetapi pertemuan langsung di antara keduanya justru berujung pada ketegangan yang kian intens. Carter kemudian mengambil keputusan yang tampak sederhana namun menentukan: ia memisahkan kedua pemimpin itu ke dalam dua ruangan berbeda, lalu selama dua belas hari berjalan bolak-balik di antara keduanya, membawa usulan, menjembatani komunikasi, dan menerjemahkan tuntutan menjadi tawaran yang dapat dipertimbangkan. Hasilnya adalah Camp David Accords, yang setahun kemudian melahirkan perjanjian damai…

Dalam sengketa perdata khususnya pertanahan, persoalan sering kali tidak berakhir ketika palu hakim diketuk. Tidak sedikit putusan yang telah berkekuatan hukum tetap justru menemui jalan buntu saat hendak dieksekusi karena objek sengketa ternyata tidak jelas. Letak tanah berbeda dengan yang tertulis dalam gugatan, luasnya tidak sesuai, atau batas-batasnya masih diperselisihkan. Akibatnya, putusan yang semestinya menghadirkan kepastian hukum justru kehilangan daya guna. Di sinilah arti penting pemeriksaan setempat. Meskipun secara formal tidak termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 164 HIR, maupun Pasal 284 RBg, pemeriksaan setempat memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pembuktian.…

Megamendung – Mahkamah Agung RI mulai membekali para hakim dengan pemahaman mengenai mediasi penal melalui Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim Tingkat Pertama Seluruh Indonesia. Materi tersebut menjadi salah satu pembaruan penting seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025 yang membuka ruang penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan mekanisme keadilan restoratif. Pelatihan dibuka pada Senin (3/8/2026) di Megamendung sebagai rangkaian kegiatan yang diawali pembelajaran mandiri secara e-learning pada 21–29 Juli 2026 dan dilanjutkan pembelajaran klasikal pada 2–14 Agustus 2026. Kegiatan diawali dengan laporan Kepala Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Syamsul Arief,…