Author: Fauzan Prasetya

Pengadilan Negeri Tapaktuan menyatakan terdakwa Zulfikri bin Alm. Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. Perkara tersebut berkaitan dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang digunakan dalam pengangkutan kayu olahan. Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim menetapkan CV Kuala Sabee sebagai tersangka korporasi atas dugaan tindak pidana di bidang kehutanan yang berkaitan dengan pemalsuan dan/atau penggunaan dokumen SKSHHK yang diduga tidak sah. CV Kuala Sabee berkedudukan di Gampong Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Majelis juga memerintahkan pencarian terhadap pengurus CV Kuala Sabee…

Pendahuluan Eksekusi merupakan tahap penting dalam hukum acara perdata karena pada tahap inilah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diwujudkan secara konkret. Putusan yang memenangkan seseorang belum sepenuhnya memberikan manfaat apabila kewajiban yang diperintahkan di dalam amar putusan tidak terlaksana. Dalam praktik, masih dijumpai penggunaan istilah “eksekusi secara sukarela” atau “pelaksanaan eksekusi secara sukarela”. Sekilas istilah tersebut tampak sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif hukum acara perdata, istilah tersebut perlu diluruskan agar tidak terjadi pencampuradukan antara pelaksanaan putusan secara sukarela dengan eksekusi. Hal ini sejalan dengan pandangan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Bapak Dr.…

Tapaktuan – Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk pertama kalinya menerapkan pemaafan hakim (judicial pardon) dalam perkara pidana sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Pemaafan hakim tersebut diberikan kepada Terdakwa Ida Melisa Binti Alm. Alinan dalam perkara Nomor1/Pid.C/2026/PN Ttn yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat oleh Hakim Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn., M.H., dengan dibantu Panitera Pengganti Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (10/9/2026), Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengerusakan Ringan” sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 521 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab…

Tapaktuan – Pengadilan Negeri Tapaktuan memperkuat sinergi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Selatan dalam mencegah praktik gratifikasi serta mewujudkan pelayanan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut disampaikan melalui kegiatan Sosialisasi Eksternal dan Public Campaign Zona Integritas yang berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Tapaktuan, Rabu (9/9/2026). Melalui kegiatan tersebut, Pengadilan Negeri Tapaktuan mengimbau seluruh pengguna layanan agar tidak memberikan uang, barang, hadiah, fasilitas, maupun bentuk pemberian lainnya kepada aparatur pengadilan di luar biaya resmi yang telah ditetapkan. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan, Daniel Saputra, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pencegahan gratifikasi tidak dapat hanya bertumpu…

Pendahuluan Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada tanggal 2 Januari 2026 menandai perubahan fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Transisi ini membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana, terutama terhadap perkara-perkara tunggakan yang telah dilimpahkan dan diperiksa di pengadilan, tetapi belum diputus hingga akhir tahun 2025. Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, melainkan menyentuh dimensi filosofis dan teoretis, yakni hubungan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam praktik, perubahan norma pidana materiil dan formil secara simultan berpotensi menimbulkan konflik penerapan hukum, khususnya ketika ketentuan baru lebih menguntungkan terdakwa, sementara proses peradilan…

Pendahuluan Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam sendi-sendi perekonomian negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Terdapat 13 pasal yang kemudian dirumuskan ke dalam 7 jenis delik, salah satunya adalah delik kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.Salah satu unsur pokok dalam delik ini adalah adanya perbuatan yang “merugikan keuangan negara”. Pengertian keuangan negara sendiri memiliki cakupan luas, baik menurut UU Tipikor, UU Keuangan…