Author: Redaktur SuaraBSDK
Perkara penyelundupan narkotika 1,9 ton di Batam melalui kapal tanker MT Sea Dragon sempat menjadi perhatian luas publik. Bukan hanya karena besarnya barang bukti, tetapi juga karena dinamika persidangannya ikut mendapat sorotan dari Komisi III DPR, terutama setelah salah satu anak buah kapal, Fandi Ramadhan, semula dituntut pidana mati namun oleh Pengadilan Negeri Batam dijatuhi pidana lima tahun penjara. Dalam perkara yang sama, sejumlah terdakwa lain dijatuhi pidana jauh lebih berat, termasuk pidana penjara seumur hidup. Kini, setelah perkara tersebut bergulir ke tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau kembali menegaskan pidana seumur hidup terhadap tiga terdakwa utama, yakni Hasiholan Samosir,…
Dalam bukunya The Judge in a Democracy, Aharon Barak menulis sebuah pengingat yang keras sekaligus jernih: tugas hakim dalam demokrasi bukan sekadar menerapkan hukum, tetapi juga melindungi demokrasi itu sendiri. “The second role of the judge in a democracy is to protect the constitution and democracy itself.” Lebih jauh ia mengingatkan, demokrasi tidak pernah aman dengan sendirinya: “If we do not protect democracy, democracy will not protect us.” Pesan Barak terasa menemukan relevansinya dalam putusan bebas terhadap Delpedro Marhaen dan sejumlah rekannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Jumat, 6 Maret 2026 yang lalu. Perkara ini sejak awal…
Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, menjamu para delegasi hakim dan pimpinan lembaga peradilan dari 11 negara dalamwelcome dinner yang digelar di Grand Hyatt Jakarta, Senin malam (9/2/2026). Jamuan ini menjadi bagian penting dari rangkaian Seremoni Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025, sekaligus ruang diplomasi yudisial yang mempertemukan peradilan Indonesia dengan komunitas peradilan global. Delegasi yang hadir berasal dari Arab Saudi, Australia, China, Iran, Korea, Kuwait, Lao PDR, Malaysia, Qatar, Singapura, dan Timor Leste. Para tamu internasional tersebut dijadwalkan turut menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung pada keesokan harinya. Acara diawali dengan jamuan makan malam dalam suasana hangat…
Jakarta – Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan talkshow dalam rangkaian acara Kampung Hukum pada Senin, 9 Februari 2026, bertempat di lingkungan Mahkamah Agung, Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan paparan bertema “Pengantar KUHP dan KUHAP dalam Praktik Peradilan” yang disampaikan oleh Dr. Riki Perdana R. Waruwu, S.H., M.H. Dalam paparannya, Dr. Riki menekankan pentingnya menjaga akal budi dan integritas dalam menegakkan hukum, sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Ia mengutip pandangan Aristoteles bahwa hukum merupakan akal budi yang bebas dari nafsu, sebagai fondasi moral dalam praktik peradilan…
Keikutsertaan Komisi Yudisial dalam Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung 2026 menjadi bagian penting dari upaya edukasi publik mengenai peran dan fungsi pengawasan hakim. Melalui kehadiran booth khusus, KY memperkenalkan wajah kelembagaannya secara lebih dekat, komunikatif, dan membumi kepada masyarakat. Menurut pihak Humas KY, Festy Rahma menyampaikan bahwa dalam pameran ini, KY mengusung tema “Nusantara” dengan sentuhan khas Betawi, menghadirkan suasana yang akrab dan ramah bagi pengunjung. Pendekatan kultural tersebut dipilih untuk menegaskan bahwa pengawasan peradilan bukan sesuatu yang jauh dan formal semata, melainkan bagian dari kehidupan publik yang dapat dipahami bersama. Berbagai produk dan materi ditampilkan di booth KY, mulai…
Serangan ransomware LockBit 3.0 terhadap Pusat Data Nasional pada 2024 yang lalu seyogyanya kita pahami bukan sekadar insiden teknis, melainkan peristiwa hukum dan politik yang amat terang: negara gagal menjaga hak digital warganya. Kebocoran data aparatur sipil negara memperlihatkan betapa rapuhnya sistem perlindungan privasi ketika data warga dikonsentrasikan, dikelola, dan diamankan tanpa standar akuntabilitas yang memadai. Dalam peristiwa ini, warga tidak hanya kehilangan kendali atas data pribadinya, tetapi juga kehilangan kepastian siapa yang bertanggung jawab ketika hak itu dilanggar. Jika data adalah perpanjangan identitas manusia di era digital, maka kebocoran data adalah bentuk baru perampasan hak yang tidak boleh diperlakukan…