Author: Syailendra Anantya Prawira

Sistem peradilan pidana kerap kali terjebak dalam paradigma lama yang menempatkan fokus penghukuman semata-mata pada pelaku, sementara pemulihan bagi korban sering kali terabaikan. Padahal, di tengah dinamika penegakan hukum pidana modern, kehadiran negara dituntut untuk memberikan rasa aman dan keadilan yang utuh, tidak hanya bagi proses pembuktian, tetapi juga perlindungan kemanusiaan yang komprehensif. Inilah napas utama yang diusung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gelombang 2 yang diselenggarakan di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia…

MEGAMENDUNG — Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) kembali menjadi fokus utama dalam penguatan kapasitas hakim peradilan umum. Pada kegiatan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gelombang 2 yang diselenggarakan di BSDK MA RI, Megamendung, Bogor, hadir pengajar Kompol Sri Bhayakari, S.H., M.H. yang memaparkan secara menyeluruh mengenai peran strategis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam implementasi Undang-Undang SPPA. Menjauhkan Anak dari Trauma Berulang (Revictimization) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan bahwa proses hukum terhadap anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam penyampaiannya, Kompol Sri…

MEGAMENDUNG — Hakim anak tidak sekadar memimpin jalannya persidangan bagi seorang anak. Lebih luas daripada itu, seorang hakim anak mengemban amanat besar untuk “menyidangkan” seluruh sistem kehidupan yang melingkupi serta memicu terjadinya tindak pidana tersebut. Pesan kunci tersebut ditegaskan oleh Pakar Psikologi Forensik, Dr. Reza Indragiri Amriel, S.Psi., M.Si., dalam pemaparannya mengenai Teknik Interview Anak pada kegiatan Sertifikasi SPPA bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gelombang 2 di BSDK MA RI, Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11/2026). Dalam sesi tersebut, Reza menekankan bahwa psikologi forensik hadir sebagai ilmu yang melayani dan membantu proses…

MEGAMENDUNG — Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia terus mengalami perkembangan mendasar yang bertujuan untuk menghadirkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH). Hal tersebut mengemuka dalam pemaparan materi Sertifikasi SPPA bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gelombang 2 di BSDK MA RI, Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. Dalam pemaparannya, ditekankan bahwa penanganan perkara anak kini tidak lagi berorientasi pada pembalasan atau penegakan hukum yang retributif, melainkan bergeser secara signifikan menuju pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).…

Pendahuluan Pemberitaan media massa dan linimasa media sosial di Indonesia belakangan ini kerap diwarnai oleh pemberitaan mengenai tindak pidana berat yang melibatkan anak sebagai pelaku. Kasus-kasus pembunuhan berencana, perundungan berujung kematian, hingga kekerasan seksual berkelompok yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah dasar dan menengah telah mengguncang kesadaran moral masyarakat. Situasi ini melahirkan reaksi emosional massal yang mewujud dalam bentuk populisme pemidanaan (penal populism). Masyarakat secara agresif menuntut agar anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi hukuman berat dan diadili menggunakan skema peradilan orang dewasa. Di tengah kepedihan atas jatuhnya korban jiwa dan rusaknya masa depan anak, narasi publik mulai bergeser ke…

Sebuah Usulan kepada Mahkamah Agung (Part II) Bagian pertama tulisan ini telah menegaskan bahwa penyimpangan hukum acara tidak otomatis merupakan pelanggaran etik karena harus dibedakan secara tegas dari persoalan yudisial. Akan tetapi, pembedaan tersebut belum menyentuh persoalan institusional yang lebih lanjut: bagaimana Mahkamah Agung sebagai pemegang fungsi pembinaan dan pengawasan internal peradilan bertindak ketika menerima laporan masyarakat tentang dugaan penyimpangan hukum acara? Jika ranah etik tidak dapat dijadikan jalan pintas, mekanisme apa yang tersedia agar laporan tersebut tetap didengar, diperiksa, dan ditindaklanjuti secara proporsional tanpa mengganggu independensi hakim? Sebelum menguraikan lebih lanjut terkait mekanisme apa yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung…

Perlunya Membedakan Aspek Etik dan Aspek Yudisial (Part I) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Atas dasar hal tersebut, maka dalam menjalankan tugas profesi maupun hubungan masyarakat, diperlukan adanya kerangka etik dalam bentuk Kode Etik dan Perilaku Hakim. Dalam kerangka itulah sistem pengawasan terhadap hakim dibangun melalui dua jalur, yaitu pengawasan internal oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Kedua jalur ini bertemu dalam instrumen Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 -…

Lubuk Sikaping — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Sikaping menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terhadap Terdakwa Ujang Harapan Bunda. Ujang dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam aksi perancangan serta pembantuan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang menimpa korban bernama Cupiang. Putusan perkara ini menarik perhatian. Pasalnya, vonis bersalah yang dijatuhkan Majelis Hakim diwarnai oleh dialektika yuridis yang cukup tajam: Majelis Hakim menerapkan ketentuan perbantuan pidana (medeplichtigheid) meskipun Penuntut Umum sama sekali tidak mencantumkan pasal perbantuan dalam surat dakwaannya. Tak hanya itu, persidangan diakhiri dengan adanya pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Ketua Majelis…

Makassar — Perhelatan Turnamen Mini Soccer KPT Makassar Cup 2026 resmi dibuka pada Sabtu (5/9/2026) di Karsa Mini Soccer, Makassar. Dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., agenda ini menjadi ajang konsolidasi dan silaturahmi bagi jajaran aparatur peradilan di wilayah Sulawesi Selatan di tengah kesibukan mengawal keadilan. Penyelenggaraan tahun ini mencatatkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen mini soccer di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar melibatkan lingkup antarpengadilan yang lebih luas, yaitu 15 tim Pengadilan Negeri dari Sulawesi Selatan serta 1 tim perwakilan Pengadilan Negeri dari Sulawesi Barat. Mempererat Persaudaraan dan Mengedepankan Sportivitas Dalam pengarahannya, Ketua…

Pendahuluan Kemandirian kekuasaan kehakiman bukanlah sekadar slogan normatif, melainkan fondasi eksistensial bagi tegaknya negara hukum. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, yang dapat dimaknai bahwa Hakim (termasuk ketua pengadilan) harus bebas dari segala bentuk intervensi, steril dari tekanan, dan otonom dalam menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan. Amanah konstitusional ini kemudian dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menjaga kemandirian peradilan dalam setiap langkah tugas dan fungsinya. Di tataran internasional, prinsip independensi ini memperoleh…