Author: Syailendra Anantya Prawira

JAKARTA — Sebuah langkah besar menuju modernisasi peradilan pidana di Indonesia resmi diciptakan. Pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersepakat untuk mengikat komitmen bersama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik. Kerja sama lintas lembaga yang dituangkan dalam dokumen nomor 1583/DJU/HK1.3.1/VI/2026, B-01/F/Fjp/06/2026, B-3/E/EJP/06/2026, dan PAS-HK.01.05-43 Tahun 2026 ini menandai babak baru dalam integrasi sistem peradilan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Penandatanganan yang dilakukan oleh para pimpinan tinggi dari ketiga instansi—Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bambang Myanto, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak…

BOGOR—Reformasi hukum pidana nasional adalah sebuah keniscayaan yuridis dan teknis yang menuntut pergeseran paradigma secara radikal di ruang sidang. Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru serta perkembangan implementasi hukum acara pidana (KUHAP) baru membawa konsekuensi mendasar yang wajib dikelola dengan penuh tanggung jawab oleh para pengadil. Pada Senin, 22 Juni 2026, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MARI), Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H., memberikan pengantar pada Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP bagi Hakim Peradilan Umum dan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Gelombang 4. Pelatihan ini…

Lanskap sosial Indonesia hari ini kerap kali diwarnai oleh berbagai berita yang mampu menggetarkan nalar kemanusiaan: amuk massa yang meledak seketika, penganiayaan dan pembakaran pelaku kriminal yang tertangkap basah, hal-hal tersebut merupakan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Fenomena ini bukan lagi sekadar riak kecil dalam ketertiban sosial, melainkan telah menjelma menjadi patologi sosial yang akut. Tragisnya, tindakan ini sering kali dirayakan oleh pelakunya sebagai bentuk “penegakan keadilan”. Ketika hukum negara dinilai lamban, korup, atau tidak menyentuh rasa keadilan, masyarakat mengambil alih peran pengadilan dengan cara yang paling primitif. Melihat fenomena ini dari kacamata hukum normatif-positivistik tentu tidak akan cukup. Hukum…

Dunia peradilan Indonesia tengah memasuki salah satu fase transisi hukum paling penting dalam sejarah berdirinya negara ini. Guna menyelaraskan persepsi, kesiapan mental, dan ketajaman analisis para pengadil di lapangan, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar agenda besar berupa Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP dan Pendalaman Pasal Tertentu KUHP bagi Hakim Peradilan Umum dan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Gelombang 3. Agenda berskala nasional ini dirancang secara komprehensif melalui metode hibrida, yang diawali dengan fase Mandiri e-Learning pada pertengahan Mei dan dilanjutkan dengan pendalaman materi secara interaktif melalui Zoom Meeting pada awal…

Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Hari ini, tepat delapan puluh satu tahun yang lalu, Soekarno berdiri di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan melontarkan sebuah pertanyaan mendasar yang menentukan nasib bangsa: di atas weltanschauung (pandangan hidup) apa negara Indonesia merdeka akan didirikan? Tanggapan atas pertanyaan itulah yang melahirkan Pancasila. Namun, di tengah perayaan seremonial hari ini, kita perlu melakukan refleksi: apakah Pancasila telah benar-benar bekerja sebagai rechtsidee (cita hukum) yang memandu hukum nasional, atau ia telah menyusut sekadar menjadi jargon lalu menguap begitu saja? Negara Seperti Apa yang Dikehendaki Para Founding Fathers? Memahami arah hukum…

Pendahuluan Ruang sidang sering kali menjadi tempat bertemunya berbagai dinamika kepentingan dan konflik manusia. Di sana, berbagai emosi manusia tumpah ruah: kemarahan, keputusasaan, kesedihan, kekecewaan dan berbagai guratan luka batin hingga harapan terakhir untuk mendapatkan keadilan. Di pusat pusaran emosi tersebut, duduk seorang hakim. Mengenakan toga dengan wibawa yang melekat, seorang hakim memikul beban yang tidak ringan. Setiap ketukan palunya bukan sekadar penanda berakhirnya sebuah perkara, melainkan penentu arah hidup seseorang, masa depan sebuah keluarga, atau bahkan arah penegakan hukum sebuah negara. Namun, di balik toga kehormatan itu, hakim tetaplah seorang manusia biasa. Mereka tidak luput dari keletihan mental, tekanan…

Jumat, 8 Mei 2026, menjadi sebuah momentum krusial bagi para hakim dari seluruh penjuru Nusantara yang berkumpul dalam rangkaian Pendidikan Filsafat dan Keadilan. Sebagai penutup, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menghadirkan sosok yang unik: Prof. Kanjeng Pangeran Yanto. Beliau bukan sekadar Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung atau Ketua Ikatan Hakim Indonesia, melainkan juga seorang dalang kondang yang mampu membedah kerumitan hukum melalui keelokan budaya pewayangan. Di tangan beliau, dunia pewayangan yang warisannya dipopulerkan oleh Walisongo untuk syiar agama, ternyata tetap relevan menjadi cermin bagi penegakan hukum modern. Wayang bukan sekadar tontonan,…

Pendidikan filsafat dan keadilan bagi para hakim di seluruh lingkungan peradilan se-Indonesia memasuki hari kelima pada Jumat, 8 Mei 2026. Sesi kedua hari ini membawa kita pada realitas yang lebih “membumi” namun menyesakkan dada. Bhima Yudhistira Adhinegara, seorang ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyuguhkan data yang bukan sekadar angka, melainkan cerminan ketimpangan ekstrem yang tengah melanda negeri kita. Tema “Membangun Indonesia Sejahtera: Transformasi Ekonomi dan Peradilan Bersih” menjadi sangat relevan ketika kita menyadari bahwa ketidakadilan hukum sering kali bersumber dari ketimpangan ekonomi. Sebagai hakim, kita sering memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa lahan dan waris.…

Pendidikan filsafat dan keadilan bagi para hakim di seluruh penjuru Indonesia adalah upaya mendasar untuk mengembalikan ruh keadilan ke dalam dada para pengadil. Pada hari keempat pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kamis 7 Mei 2026, suasana diskusi menjadi semakin seru nan asyik ketika Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar atau yang akrab disapa Uceng menghamparkan diskursus bertajuk “Konsep Negara dan Hukum”. Bagi seorang hakim, memahami negara bukan hanya sekadar soal menghafal struktur birokrasi atau hierarki peraturan perundang-undangan. Memahami negara adalah kerja-kerja filosofis untuk menjawab pertanyaan eksistensial: Mengapa…

Dunia peradilan tidak jarang dicitrakan sebagai dunia yang dingin, kaku, dan hanya diisi dengan dengan logika formalistik. Seorang hakim kerap dianggap sebagai “corong undang-undang” yang hanya bekerja menyambungkan fakta dengan pasal/aturan tertulis. Namun, pada hari ketiga Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim, Rabu, 6 Mei 2026, sebuah perspektif berbeda dihadirkan oleh Dr. H. Fahruddin Faiz. Beliau mengajak para pengadil dari berbagai lingkungan peradilan di Indonesia untuk menengok ke dalam satu dimensi yang sering terabaikan namun menjadi jantung dari keadilan: dimensi rasa dan hati. Sesi pertama pendidikan hari itu mengusung tema “Ketika Hukum Bertemu Hati: Hakim dan Seni Me-rasa-kan Keadilan”. Sisi…