Author: Dahlan Suherlan

Transformasi digital telah mengubah cara lembaga peradilan menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan perkara, penyampaian dokumen, administrasi persidangan, hingga publikasi putusan kini semakin bergantung pada sistem elektronik. Perubahan tersebut tentu membawa manfaat, terutama dalam hal kecepatan, efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses terhadap layanan peradilan. Namun, di balik berbagai kemudahan itu terdapat konsekuensi yang harus diperhitungkan secara serius, yakni meningkatnya risiko terhadap keamanan sistem dan informasi yang dikelola lembaga peradilan. Persoalan inilah yang menjadi salah satu perhatian dalam Pelatihan Singkat Kejahatan Siber dan Pembuktian Digital dalam Perspektif Peradilan Militer yang diselenggarakan pada Rabu, 11 November 2026, di Hotel Wyndham…

Penguatan sumber daya manusia peradilan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan pemahaman hukum acara, kejahatan siber, dan pembuktian digital. Di balik penguasaan aspek teknis tersebut, terdapat unsur yang menentukan arah pelaksanaan tugas peradilan, yakni kepemimpinan. Perspektif ini mengemuka dalam Pelatihan Singkat Kejahatan Siber dan Pembuktian Digital dalam Perspektif Peradilan Militer, Selasa, 10 November 2026, di Hotel Wyndham Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, menyampaikan materi “Kepemimpinan Badan Peradilan yang Berkualitas”. Sesi dipandu Kolonel Kum Dr. Dahlam Suherlan, S.H., M.H., selaku fasilitator sekaligus…

Megamendung – Pagi 1 Oktober 2026 di halaman depan Auditorium Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA) berlangsung dalam suasana khidmat. Tepat pukul 08.00 WIB, seluruh peserta berdiri tegak mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-81. Bukan sekadar agenda tahunan yang kembali digelar, upacara tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali kesadaran bahwa Pancasila harus terus hadir dalam sikap, keputusan, dan pengabdian setiap aparatur negara. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekretaris Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI, Dr. Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H., sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Mayor Laut (H) Ahmad…

Kegiatan observasi lapangan dalam rangka Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi hakim lintas peradilan angkatan XXIII pada Senin, 10 Agustus 2026 di Pusat Suaka Satwa Elang, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tidak dapat dipandang sekadar sebagai agenda pelengkap. Kegiatan ini justru menyingkap persoalan mendasar: masih adanya kesenjangan antara pemahaman normatif hakim terhadap hukum lingkungan dan realitas kerusakan ekologis yang terus berlangsung. Dalam konteks tersebut, observasi lapangan menjadi ruang reflektif yang memperlihatkan bahwa penegakan hukum lingkungan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan alam secara nyata. Rangkaian kegiatan diawali dengan sarapan pagi bersama yang berlangsung dalam suasana akrab. Para peserta dari berbagai lingkungan peradilan—umum,…

Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi hakim lintas peradilan angkatan XXIII pada Jumat, 7 Agustus 2026 di BSDK Mahkamah Agung RI bukan sekadar agenda rutin peningkatan kapasitas, melainkan cermin kebutuhan mendesak akan pembenahan integritas hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup. Kehadiran Muhammad Djauhar Setyadi, S.H., M.H., selaku Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dengan materi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, secara implisit menegaskan bahwa problem etik masih menjadi titik rawan dalam praktik peradilan . Realitas ini tidak dapat ditutup-tutupi. Dalam konteks negara hukum, hakim semestinya menjadi benteng terakhir keadilan, namun dalam praktiknya, tidak jarang justru menjadi simpul yang rentan terhadap penyimpangan.…

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga dan meningkatkan kompetensi hakim di tengah perkembangan hukum yang semakin dinamis. Perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan teori hukum, serta meningkatnya kompleksitas perkara menuntut setiap hakim untuk terus memperbarui wawasan dan memperkuat kemampuan analisis hukumnya. Bagi hakim militer, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting mengingat karakteristik sistem peradilan militer yang memiliki kekhususan dibandingkan lingkungan peradilan lainnya. Dalam rangka memperkuat kompetensi tersebut, pada Selasa, 7 Juli 2026, telah diselenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Singkat Prinsip dan Kerangka Hukum dalam Penanganan dan Pengambilan Putusan Yudisial Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Militer bertempat di Hotel Mercure Kuta,…

Pendidikan dan pelatihan bagi hakim tidak dapat dipandang sekadar sebagai kegiatan peningkatan kompetensi yang bersifat administratif, melainkan merupakan bagian dari proses pembentukan kapasitas intelektual, profesionalisme, dan integritas seorang hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dinamika perkembangan hukum, perubahan peraturan perundang-undangan, serta meningkatnya kompleksitas perkara yang dihadapi pengadilan menuntut setiap hakim untuk senantiasa memperbarui cara berpikir dan memperkuat kemampuan analisis hukumnya. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Singkat Prinsip dan Kerangka Hukum dalam Penanganan dan Pengambilan Putusan Yudisial Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Militer yang diselenggarakan pada Selasa, 7 Juli 2026 di Hotel Mercure Kuta, Denpasar, memiliki arti strategis sebagai forum…

Kepemimpinan yudisial merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, khususnya di lingkungan peradilan militer yang memiliki karakteristik berbeda dengan peradilan umum. Hakim militer tidak hanya dituntut mampu menerapkan hukum secara tepat, tetapi juga harus memiliki integritas, independensi, dan kepemimpinan moral dalam menjalankan fungsi yudisial. Artikel ini merupakan refleksi akademik penulis sebagai fasilitator pada Pendidikan dan Pelatihan Singkat Prinsip dan Kerangka Hukum dalam Penanganan dan Pengambilan Putusan Yudisial Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Militer yang diselenggarakan pada Senin, 6 Juli 2026 di Hotel Mercure Kuta, Denpasar, Bali. Materi disampaikan oleh Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., Direktur Jenderal…

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 beserta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Hukum Pidana merupakan bagian dari reformasi hukum pidana Indonesia yang tidak hanya memperbarui substansi hukum, tetapi juga menata kembali sistem pemidanaan secara lebih proporsional dan terintegrasi. Perubahan tersebut membawa konsekuensi yang signifikan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, karena implementasi ketentuan baru memerlukan pemahaman yang komprehensif agar tujuan pembaruan hukum dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik peradilan. Sebagai upaya memperkuat kesiapan tersebut, Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Pendidikan…

Perubahan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta penyesuaiannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum di Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial, Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan sistem peradilan pidana modern. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga menuntut adanya perubahan cara berpikir seluruh aparat penegak hukum, terutama hakim sebagai pihak yang akan mengimplementasikan ketentuan tersebut melalui putusan pengadilan. Dalam rangka…