Author: Syihabuddin

Pembaruan hukum acara pidana melalui berlakunya KUHAP 2025 membawa sejumlah konsekuensi terhadap praktik penanganan perkara pidana di pengadilan, termasuk perkara yang melibatkan anak. Kehadiran mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) dan Pengakuan Bersalah (PB) dalam KUHAP baru memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar: apakah mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam perkara anak? Bagaimana kedudukannya terhadap mekanisme Diversi yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)? Untuk menyamakan persepsi sekaligus memberikan arah penerapan hukum yang tepat, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Yang Mulia Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Permasalahan Penerapan SPPA dan KUHAP Bersama Para Pengajar Diklat SPPA,…

Jakarta, 21 Oktober 2026 — Di tengah semakin kompleksnya sengketa yang masuk ke pengadilan, mediasi justru menghadapi pertanyaan mendasar: sudahkah ia benar-benar menjadi jalan menuju perdamaian, atau masih sebatas tahapan prosedural sebelum perkara berlanjut ke persidangan? Pertanyaan itulah yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan naskah urgensi perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dibuka oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, YM. Syamsul Ma’arif, Rabu (21/10/2026) pukul 16.00 WIB. FGD yang berlangsung selama tiga hari, 21–23 Oktober 2026, mempertemukan Hakim Agung lintas kamar, yaitu: YM. Lucas Prakoso., YM. Imron Rosyadi, YM. Sutarjo,…

Megamendung — Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB, Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang diikuti 44 peserta resmi ditutup. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kompetensi hakim dalam menangani perkara hubungan industrial sekaligus mewujudkan peradilan yang mampu menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak. Pelatihan sertifikasi ini dilaksanakan melalui dua tahap pembelajaran. Tahap pertama berupa pembelajaran mandiri melalui e-Learning MA RI yang berlangsung pada 24 September sampai dengan 2 Oktober 2026. Selanjutnya, tahap kedua dilaksanakan secara klasikal di Pusdiklat Megamendung mulai 4 Oktober 2026 hingga 16 Oktober 2026. Selama pelatihan, para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif mengenai…

Jum’at 16 Oktober 2026, bertempat di Pusdiklat Megamendung, sebanyak 20 Hakim Yustisial mengikuti Medical Check Up (MCU) kerja sama BSDK dengan Prodia Bogor. Sejenak, rutinitas pekerjaan bergeser. Fokus diarahkan pada satu hal yang sering kali justru terlupakan di tengah padatnya tugas: menjaga kesehatan diri. Bagi sebagian orang, pemeriksaan kesehatan mungkin hanya rutinitas. Namun bagi mereka yang setiap hari dituntut untuk berpikir jernih, bekerja cermat, dan mengambil sikap dengan penuh tanggung jawab, kesehatan memiliki makna yang jauh lebih besar. Bagaimana mungkin memberikan kinerja terbaik jika tubuh sendiri tidak dirawat dengan baik? Pertanyaan sederhana itu menjadi relevan. Sebab kualitas pengabdian tidak hanya…

Bukan Sekadar Peristiwa Viral Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, pada Jum’at 9 Oktober diberitakan menyiramkan air mineral ke arah Retno Lastiani, Juru Bicara PN Pati, di tengah audiensi yang diwarnai tuduhan mengenai dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara. Peristiwa tersebut kemudian beredar luas di ruang digital. Sementara itu, tuduhan yang disampaikan dalam audiensi tetap harus ditempatkan sebagai dugaan yang memerlukan pembuktian melalui mekanisme yang sah. Dalam situasi seperti ini, ada dua persoalan yang harus dibedakan secara tegas. Pertama, bagaimana pengadilan melindungi keselamatan, martabat, dan kewibawaan aparatur yang sedang menjalankan tugas. Kedua, bagaimana pengadilan merespons pertanyaan dan tuduhan publik…

Jakarta, 6 Oktober 2026 — Ada perjumpaan yang selesai ketika acara berakhir. Namun ada pula perjumpaan yang justru baru dimulai ketika pintu pertemuan ditutup. Kunjungan Delegasi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) Malaysia ke Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Selasa (6/10/2026), terasa seperti perjumpaan jenis kedua. Bukan sekadar kunjungan kelembagaan, tetapi sebuah ruang untuk melihat bagaimana dua negara serumpun mempersiapkan, mendidik, dan mengembangkan para penjaga keadilan. Pukul 09.00 WIB, Delegasi SPK Malaysia yang dipimpin Tuan Hamzah Bin Ishak tiba di lingkungan BSDK Mahkamah Agung. Delegasi diterima oleh Sekretaris BSDK, Kapusdiklat Manajemen Kepemimpinan yang…

Setiap penutupan diklat selalu menyisakan dua hal: rasa lega karena satu rangkaian kegiatan telah selesai, dan kesadaran bahwa ada tanggung jawab baru yang menunggu di depan. Suasana itulah yang terasa dalam Acara Penutupan Diklat Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kepailitan, PKPU, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 25 September 2026. Setelah beberapa waktu bersama dalam ruang pembelajaran, berdiskusi, bertukar pengalaman, dan mendalami berbagai persoalan Niaga, para peserta akhirnya sampai pada penghujung kegiatan. Acara penutupan diawali dengan kesan dan pesan yang disampaikan oleh perwakilan peserta, Rahmat Rakhmad Dwi Nanto. Dalam penyampaiannya, ia menyampaikan apresiasi atas seluruh proses pembelajaran yang telah dilalui sekaligus menggambarkan…

SUARABSDK | 14 SEPTEMBER 2026 MEGAMENDUNG – Hakim yang memeriksa perkara niaga bidang hak kekayaan intelektual (HKI) tidak cukup hanya menguasai peraturan perundang-undangan. Pengetahuan hukum tersebut harus dihubungkan dengan nilai-nilai kemanusiaan agar putusan yang dijatuhkan mampu menyentuh rasa keadilan. Pesan itu disampaikan Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., saat membuka Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia di Megamendung, Senin (14/9/2026). “Yang paling penting adalah keterhubungan antara pemahaman hukum dengan nilai-nilai…

Palembang – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis, 10 September 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut merupakan bagian dari upaya Pusdiklat Teknis Peradilan untuk mengetahui efektivitas dan keberhasilan outcome Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator, khususnya dalam mengukur sejauh mana kompetensi yang diperoleh peserta pelatihan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sebagai mediator di lingkungan peradilan. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memperoleh masukan mengenai kesesuaian materi pelatihan, penerapannya dalam praktik, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Kunjungan Tim Monev…

Megamendung, 14 Agustus 2026 — Ada perjumpaan yang menghadirkan kegembiraan, tetapi ada pula perpisahan yang justru meninggalkan kehangatan. Di antara keduanya, terselip kesadaran bahwa setiap perjalanan pengabdian memiliki waktunya sendiri: datang untuk belajar, tumbuh untuk berbagi, lalu melangkah untuk mengemban amanah yang lebih luas. Nuansa itulah yang terasa dalam acara Mohon Pamit dan Pengantar Tugas Hakim Yustisial Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI) yang berlangsung di Ruang K.9, Jumat (14/8/2026). Acara dihadiri oleh Kepala BSDK Beserta Iku Ketua Dharmmayukti Karini BSDK, Sekretaris BSDK, Kapus Menpin yang juga selaku Plt. Kapus Teknis…