Author: Muhammad Zuchri Nasuha Lubis

BANDA ACEH – Apa yang harus diperiksa hakim ketika penggugat mengajukan bukti surat dan saksi memberikan keterangan? Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) berlatih menjawab pertanyaan itu dalam peradilan semu di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Senin, 9 November 2026. Seusai simulasi, mereka membahas persoalan yang dihadapi warga saat menggunakan layanan pengadilan, termasuk keterbatasan akses internet untuk mendaftar melalui e-Court dan kebutuhan akan informasi perkembangan permohonan eksekusi putusan. Kedua sesi itu merupakan bagian dari kegiatan field trip dan Forum Konsultasi Publik PTUN Banda Aceh. Memahami Syarat Berperkara dan Peran Hakim Sebelum praktik, Panitera Muda Perkara,…

JAKARTA – Penyusunan pertimbangan hukum berbasis hak asasi manusia menjadi penekanan pada sesi akhir pelatihan pengadaan tanah bagi hakim PTUN. Melalui empat kasus latihan, peserta menghubungkan aturan, fakta, dan dampak keputusan terhadap warga. Pembahasan memperlihatkan pentingnya menguji alasan kepentingan umum, kualitas partisipasi, serta pilihan pembangunan yang dapat mengurangi kerugian masyarakat. Kegiatan berlangsung di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026, pada Sesi 10 Pelatihan “Mengadili Perkara-Perkara Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia”. Peserta diminta mengidentifikasi objek sengketa dan masalah hukum, menentukan prinsip serta instrumen HAM yang relevan, lalu menyusun pertimbangan berdasarkan fakta dalam bahan latihan. Presentasi…

JAKARTA – Perlindungan masyarakat adat dalam pengadaan tanah berangkat dari keberadaan komunitas, hubungannya dengan wilayah, dan kepentingan kolektif yang terdampak pembangunan. Dokumen pengakuan perlu dibaca bersama sejarah, kelembagaan adat, serta proses pengambilan keputusan masyarakat agar kebutuhan perlindungan warga dapat dipahami secara utuh. Pokok itu disampaikan Yance Arizona, Ph.D., Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam Sesi 9 Pelatihan “Mengadili Perkara-Perkara Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia” di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026. Materi membahas perlindungan masyarakat adat dalam perkara pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sesi diawali refleksi atas film “Sa Pu Hutan” mengenai perizinan…

JAKARTA – Perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah memerlukan akses peradilan yang memperhatikan hambatan nyata warga. Keterbatasan dokumen, bahasa, teknologi, dan jarak menuju pengadilan dapat memengaruhi kemampuan mereka mempertahankan kepentingan. Pemeriksaan perkara juga perlu memahami hubungan tanah dengan penghidupan dan identitas budaya masyarakat yang akan menanggung dampak pembangunan. Persoalan tersebut menjadi pembahasan Sesi 8 Pelatihan “Mengadili Perkara-Perkara Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia” di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. Dr. Enrico Simanjuntak, Hakim PTUN Bandung, mengajak peserta mengidentifikasi masalah dan menawarkan penyelesaian melalui pembahasan hukum acara serta hukum materil. Sesi bertema perlindungan hak…

JAKARTA – Kualitas konsultasi publik dalam pengadaan tanah perlu diperiksa melalui kesempatan warga memahami rencana, menyampaikan keberatan, dan memengaruhi keputusan. Dokumen kehadiran perlu dibaca bersama proses yang benar-benar dialami masyarakat. Bagi hakim, pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah partisipasi telah memberikan perlindungan kepada warga yang akan kehilangan tanah atau menanggung dampak pembangunan. Pokok itu dibahas Prof. Widodo Dwi Putro, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram, dan Astriyani, MPPM., Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. Keduanya menyampaikan materi Sesi 7 tentang pemenuhan hak atas partisipasi publik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum…

JAKARTA-SINGAPURA – Alasan kepentingan umum dalam pengadaan tanah memerlukan pengujian atas tujuan, cara pelaksanaan, dan akibatnya terhadap warga. Hakim perlu menilai manfaat yang hendak dicapai pemerintah, kerugian masyarakat terdampak, serta kemungkinan mencapai tujuan pembangunan melalui cara yang lebih sedikit membatasi hak. Pengujian tersebut menjadi bagian dari perlindungan terhadap pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang. Pokok itu disampaikan Prof. David Cohen dari Center for Human Rights and International Justice, Stanford University, dalam Sesi 6 Pelatihan “Mengadili Perkara-Perkara Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia”, Selasa, 27 Oktober 2026. Ia membawakan materi “Menguji Pemenuhan Alasan Kepentingan Umum yang…

JAKARTA – Penguasaan negara atas tanah perlu dipertanggungjawabkan melalui manfaat yang diterima masyarakat. Bagi hakim, pengujian keputusan pertanahan memerlukan penelusuran riwayat penguasaan, hubungan warga dengan tanah, serta akibat pembangunan terhadap kehidupan mereka. Jaminan kemakmuran rakyat dalam konstitusi menjadi dasar untuk menilai bagaimana kewenangan negara dijalankan. Pokok tersebut disampaikan Yance Arizona, Ph.D., Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam materi “Hak atas Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional dan HAM” di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. Materi itu merupakan Sesi kelima Pelatihan “Mengadili Perkara-Perkara Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia”. Sesi yang dipandu Andhy Panca, Pendiri…

JAKARTA – Pengujian keputusan dan tindakan pemerintah di PTUN perlu memberi tempat yang lebih kuat bagi perlindungan hak konstitusional warga. Hakim dituntut menelaah dasar hukum, cara kewenangan dijalankan, dan akibatnya terhadap masyarakat. Pertimbangan mengenai HAM dan proporsionalitas menjadi penting ketika sebuah keputusan menyentuh tempat tinggal, penghidupan, atau ruang hidup warga. Pokok tersebut dibahas Prof. Adriaan Bedner, Direktur Van Vollenhoven Institute, Leiden University dan Prof. Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Keduanya menyampaikan materi “Peran PTUN dalam Negara Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia” pada sesi keempat Pelatihan “Mengadili Perkara-Perkara Pengadaan…

JAKARTA – Instrumen hak asasi manusia menyediakan rujukan bagi hakim untuk memahami hak warga, kewajiban negara, dan batas pembatasan yang dapat dibenarkan. Penggunaannya memerlukan pembacaan atas isi hak beserta penafsirannya, agar prinsip perlindungan dapat diterapkan pada persoalan konkret yang diperiksa pengadilan. Pembahasan tersebut menjadi inti materi “Pengantar Instrumen HAM” yang disampaikan Roichatul Aswidah, Staf Khusus Menteri HAM, dan Zainal Abidin, S.H., LL.M., Fellow Researcher Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Keduanya menguraikan hubungan antara kerangka hukum nasional, instrumen internasional, dan bahan penafsiran yang membantu menjelaskan cakupan perlindungan hak. Sesi yang dipandu Shevierra Danmadiyah,…

JAKARTA – Memiliki kewenangan belum cukup untuk membenarkan keputusan pemerintah. Cara kewenangan itu digunakan, alasan yang mendasarinya, dan perlakuan terhadap warga juga perlu diperiksa. Di sinilah pengadilan tata usaha negara berperan memastikan masyarakat mendapat perlindungan ketika berhadapan dengan keputusan atau tindakan pemerintah. Persoalan tersebut menjadi perhatian Prof. Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dalam materi “Peran Pengadilan dalam Negara Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia” di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Paparan disampaikan pada sesi kedua Pelatihan “Mengadili Perkara-Perkara Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia”. Sesi yang dipandu Muhammad Tanziel Aziezi…