Bayangkan seorang mantan Menteri Keuangan yang tersandung perkara korupsi, atau seorang pencuri barang di toko swalayan. Dalam imajinasi umum masyarakat kita, akhir dari kisah keduanya nyaris seragam yaitu dijebloskan ke balik jeruji besi, mengenakan rompi tahanan, yang kemudian menambah sesak penghuni lembaga pemasyarakatan.
Justru hal yang jauh berbeda yang tersaji ketika delegasi Mahkamah Agung RI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)—yang dipimpin oleh Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI, Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H.—melanjutkan rangkaian benchmarking peradilan Eropa dari Reclassering Nederland di Belanda menuju kantor NEUSTART di Austria.
Di negara pusat musik klasik dunia itu, seorang mantan Menteri Keuangan yang telah divonis bersalah ternyata sedang menjalani pidananya melalui program pengawasan elektronik (electronic monitoring) di bawah bimbingan pekerja sosial NEUSTART. Sementara itu, para pelaku pencurian toko (shoplifting) dipertemukan langsung dengan pemilik toko melalui meja mediasi, melakukan pekerjaan sosial untuk menebus kesalahannya kepada masyarakat, dan terbukti jauh lebih jarang mengulangi kejahatannya dibandingkan mereka yang dikirim ke penjara.
Bukan karena lembek terhadap kejahatan. Justru sistem Pemidanaan Austria sedang mempraktikkan cara penghukuman yang cerdas, terukur, dan memanusiakan manusia. Contoh yang sangat berharga bagi Indonesia yang kini tengah memasuki babak baru pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025).
Menghukum Perbuatannya, Bukan Merampas Martabat Kemanusiaannya
Memasuki ruang diskusi NEUSTART, pandangan kami langsung tertuju pada layar presentasi yang memampang visi utama lembaga tersebut: “Our vision is a good life free from crime – for offenders, victims, and society as a whole” (Visi kami adalah kehidupan yang baik dan bebas dari kejahatan, baik itu bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan).
Narasumber NEUSTART membuka percakapan dengan satu kalimat filosofis yang menjadi ruh bagi seluruh pegawainya: penghormatan terhadap martabat manusia (respect and human dignity). Bagi mereka, negara dan masyarakat memang tidak pernah membenarkan tindak pidana yang dilakukan seseorang, tetapi negara tidak boleh merampas martabat kemanusiaan pelakunya.
Kesadaran ini tidak muncul tiba-tiba tapi justru berasal dari kegelisahan yang sangat nyata. Di Eropa Barat, tingkat pemenjaraan Austria tergolong masih cukup tinggi, yakni sekitar 100 narapidana per 100.000 penduduk—lebih tinggi dibandingkan Jerman yang berada di angka 70 per 100.000 penduduk, dan jauh di atas Belanda yang telah sukses mengosongkan banyak penjaranya. Kegelisahan Austria itu tentu menjadi tamparan reflektif bagi kita di tanah air, di mana rutan dan lapas kita menampung hampir 280.000 penghuni di atas kapasitas normal 148.000 orang. Jika Austria dengan rasio hunian yang jauh lebih terkendali saja terus memeras otak mencari alternatif pengganti penjara, bukankah Indonesia memiliki urgensi berkali-kali lipat lebih mendesak?
Menariknya, sama seperti Reclassering Nederland di Belanda pada kunjungan kami sebelumnya, NEUSTART di Austria adalah sebuah “pengecualian” yang unik di benua Eropa. Ketika mayoritas negara Eropa mengelola balai pemasyarakatan (probation services) di bawah birokrasi pemerintah, Austria pada momentum bergabung ke Uni Eropa tahun 1995 justru memutuskan mempertahankan NEUSTART sebagai organisasi swasta nirlaba (private non-profit organization).
Melalui payung hukum Undang-Undang Probation Austria (Bewährungshilfegesetz), negara memberikan delegasi kewenangan publik kepada NEUSTART untuk mendampingi klien di seluruh sembilan negara bagian (Bundesländer) Austria, baik di tingkat Pengadilan Distrik (District Court) untuk perkara ringan maupun Pengadilan Regional (Regional Court) untuk kejahatan serius. Meski pada awal dekade 1990-an para hakim Austria sempat skeptis menerima laporan dari pekerja sosial swasta, kualitas kerja mereka yang direkrut secara ketat melalui enam tahapan seleksi berprinsip “empat mata” (four-eyes principle) serta wawancara berlapis dan uji studi kasus praktis, berhasil membalikkan keraguan pengetuk palu di Austria.
Kedekatan di Ujung Telepon dan Ujian Independensi
Di negara ini, setiap hakim pengadilan mengenal baik kepala kantor NEUSTART di wilayahnya. Hubungan kerja mereka tidak terkungkung oleh sekat birokrasi surat-menyurat yang kaku. Apabila seorang hakim membutuhkan klarifikasi mengenai perkembangan perilaku terdakwa atau kendala pembimbingan di lapangan, sang hakim cukup mengangkat gagang telepon dan berdiskusi langsung dengan petugas probation.
Namun, dari sudut pandang Mahkamah Agung RI, keakraban fungsional ini memantik diskusi kritis di ruang pertemuan: Bagaimana membangun komunikasi yang cair antara hakim dan pembimbing kemasyarakatan tanpa mengaburkan independensi hakim, keadilan prosedural, serta hak-hak terdakwa? Di Indonesia, seiring perluasan pidana pengawasan dan kerja sosial dalam KUHP Nasional, sinergi antara Hakim, Jaksa, dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) memang harus diperkuat, tetapi koridor transparansi harus tetap dijaga agar komunikasi tersebut murni memperkaya objektivitas putusan, bukan menjadi ruang kompromi sepihak di luar persidangan.
Isu independensi ini menjadi semakin menarik ketika delegasi Indonesia menanyakan bagaimana NEUSTART menjaga kemandirian penilaian profesionalnya, mengingat anggaran mereka berasal dari pemerintah, terlebih saat harus mengawasi klien berprofil tinggi. Pihak NEUSTART mengungkapkan bahwa klien mereka tidak hanya pencuri biasa, melainkan juga mantan narapidana terorisme (baik jaringan jihadis maupun ekstremis sayap kanan), pelaku penyerangan terhadap politisi, hingga mantan pejabat tinggi negara, termasuk seorang mantan Menteri Keuangan Austria yang tengah menjalani pengawasan elektronik.
Bagi para pekerja sosial NEUSTART, membimbing dan mengawasi seorang mantan menteri tentu menghadirkan tantangan psikologis tersendiri. Namun, di situlah letak kedewasaan sistem hukum mereka, di bawah mandat profesional, seorang mantan menteri maupun warga biasa tunduk pada standar asesmen dan aturan pengawasan yang sama tanpa intervensi politik dari pemerintah pemberi anggaran.
Keajaiban Mediasi dan Konseling melalui Data
Salah satu bagian paling edukatif dari kunjungan ke NEUSTART adalah melihat bagaimana mereka membuktikan kemanjuran pemidanaan alternatif lewat angka statistik, bukan sekadar klaim di atas kertas:
1. Mediasi Korban-Pelaku (Victim-Offender Mediation) yang Memangkas Residivisme
Sebagai bagian dari mekanisme diversi (diversion), NEUSTART mempertemukan pelaku dan korban tindak pidana di bawah bimbingan mediator terlatih untuk menyelesaikan konflik personal dan menyepakati pemulihan kerugian. Contoh paling gamblang terlihat pada kasus pencurian di toko (shoplifting). Ketika pelaku pencurian toko langsung disidangkan dan dijebloskan ke penjara, angka pengulangan kejahatannya (reoffending rate) mencapai 50 hingga 60 persen. Sebaliknya, ketika pelaku diproses melalui mediasi korban-pelaku oleh NEUSTART, tingkat pengulangan kejahatannya anjlok drastis menjadi hanya 20 hingga 30 persen! Berhadapan langsung dengan wajah korban ternyata jauh lebih ampuh menumbuhkan rasa tanggung jawab daripada dinginnya jeruji penjara.
2. Kerja Sosial Penyelamat Warga Miskin dari Penjara
Serupa dengan Pasal 85 KUHP Nasional kita yang mengatur pidana kerja sosial maksimal 240 jam dalam rentang waktu enam bulan, NEUSTART juga mengelola penempatan kerja sosial dengan durasi maksimal 240 jam selama enam bulan. Lebih inspiratif lagi, di Austria, kerja sosial menjadi jalan keluar bagi terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda (termasuk dalam delik keuangan tertentu). Seseorang tidak boleh masuk penjara semata-mata karena ia miskin dan tak sanggup membayar denda, ia cukup menebusnya dengan bekerja bagi masyarakat. Hal ini sangat sejalan dengan pembaruan Pasal 79 dan Pasal 85 KUHP Nasional kita.
3. Konseling Wajib Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Bagi pelaku KDRT yang dijatuhi perintah larangan mendekat oleh polisi (police barring and restraining order) atau perintah perlindungan pengadilan perdata, NEUSTART menyelenggarakan program konseling pencegahan kekerasan wajib minimal enam jam (Violence Prevention Counselling) yang pada tahun 2025 saja telah menangani 10.068 klien. Tujuannya bukan sekadar menggugurkan kewajiban hadir enam jam, melainkan menyadarkan pelaku akan akar masalah emosinya dan merujuknya ke terapi jangka panjang demi menghentikan siklus kekerasan secara permanen.
Gelang Elektronik: Antara Teknologi, Botol Alkohol, dan Hak Veto Keluarga
Bagaimana pula Austria menjalankan pengawasan elektronik (electronic monitoring) atau tahanan rumah berpantau dengan gelang elektronik sejak tahun 2010?
Berbeda dengan anggapan bahwa pengawasan elektronik hanyalah urusan memasang alat pelacak di pergelangan kaki, Austria membagi tugas secara luar biasa. Urusan teknis sinyal dan alat pelacak dikelola oleh Justice Surveillance Center di bawah Kementerian Kehakiman, sedangkan NEUSTART fokus penuh pada pembimbingan sosial dan dukungan psikologis. Setiap minggu petugas NEUSTART menemui klien, membantu mencarikan pekerjaan, hingga mendampingi pencarian tempat tinggal secara sukarela bahkan setelah masa pidana berakhir.
Kedisiplinan pun sangat terukur dan terdata, dimana setiap klien wajib membawa telepon genggam yang aktif. Jika sensor mendeteksi klien terlambat pulang ke rumah melewati jam yang ditentukan, pusat pengawasan langsung meneleponnya: “Apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak berada di tempat?” Jika telepon tidak diangkat, polisi langsung meluncur mencarinya. Hasilnya menurut data, selama 16 tahun berjalan, belum pernah ada satu pun terpidana yang kabur dan gagal ditemukan, dengan tingkat keberhasilan penyelesaian program mencapai 90 persen (menghindarkan sekitar 122.000 hari hunian penjara per tahun). Adapun sekitar 10 persen yang gagal dan harus dikembalikan ke penjara umumnya bukan karena melakukan kejahatan baru, melainkan karena melanggar larangan mengonsumsi alkohol di rumah atau kehilangan pekerjaan.
Namun, ada satu aturan emas di Austria yang sangat mengharukan dan wajib ditiru oleh Indonesia: persetujuan keluarga dan korban di dalam rumah.
Sebelum seseorang diizinkan menjalani pidana pengawasan elektronik di rumahnya, petugas NEUSTART wajib mendatangi rumah tersebut dan meminta pendapat serta persetujuan dari seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah, termasuk anak-anak. Terlebih dalam perkara KDRT, jika sang istri atau anak merasa terancam dan menolak kehadiran pelaku di rumah, maka pengawasan elektronik di rumah itu tidak dapat dilaksanakan. Pesan moralnya adalah keadilan dan kemudahan bagi pelaku tindak pidana tidak boleh sekali-kali dibeli dengan mengorbankan rasa aman korban dan keluarganya.
Tiga Bekal Inspiratif untuk Masa Depan Peradilan Indonesia
Di penghujung sesi bersama NEUSTART, delegasi Mahkamah Agung dan BPK RI juga mendalami bagaimana pemerintah Austria mengawasi penggunaan anggaran negara di lembaga nirlaba ini. Melalui laporan rutin setiap tiga bulan (triwulanan) dan laporan tahunan yang dikaitkan langsung dengan target kinerja (seperti target capaian 75 persen pada layanan tertentu), anggaran negara dikawal agar tidak menguap menjadi sekadar rutinitas birokrasi.
Dari perjumpaan dengan dua lembaga kembar beda negara, Reclassering Nederland di Belanda dan NEUSTART di Austria, setidaknya ada tiga renungan besar yang patut kita bawa pulang untuk menyempurnakan implementasi KUHP dan KUHAP baru di tanah air:
1. Mengukur Kualitas Perubahan, Bukan Sekadar Kuantitas Berkas
Ketika Bapas dan pengadilan kita mulai menjalankan Pedoman Pembimbingan Klien Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial pada tahun 2026 ini, ukuran keberhasilannya jangan lagi berhenti pada “berapa banyak laporan Litmas yang diketik” atau “berapa jam konseling yang dilewati”. Kita harus berani mengaudit dampaknya secara jujur, apakah mediasi, kerja sosial, dan pembimbingan tersebut benar-benar menurunkan angka pengulangan kejahatan (residivisme) atau sekadar memindahkan beban masalah?
2. Menempatkan Korban dan Keluarga di Jantung Pemidanaan Alternatif
Semangat keadilan restoratif (restorative justice) yang diusung Mahkamah Agung dan KUHP Nasional harus setidaknya meniru kepekaan Austria. Sebelum hakim menjatuhkan pidana pengawasan atau mengembalikan pelaku ke lingkungannya, suara hati korban, kesiapan psikologis keluarga, dan perlindungan kelompok rentan (anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas/GEDSI) harus menjadi pertimbangan nomor satu.
3. Membangun Kepercayaan Lintas Penegak Hukum
Pengalaman NEUSTART yang merangkak dari keraguan hakim pada tahun 1992 hingga menjadi mitra tepercaya pengadilan saat ini membuktikan bahwa kepercayaan tidak lahir dari paksaan undang-undang, melainkan dari mutu profesionalisme. Melalui pembaruan kurikulum pelatihan hakim di Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI serta penguatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, Indonesia memiliki peluang emas untuk membangun ekosistem peradilan yang saling percaya dan menghilangkan ego-sektoral.
Pada akhirnya, perjalanan menembus dinginnya kota Utrecht hingga ruang diskusi Austria ini mengingatkan kita semua baik para hakim di balik meja hijau maupun masyarakat luas bahwa memenjarakan manusia bukanlah satu-satunya tanda tegaknya keadilan. Ketika hukum sanggup memulihkan luka korban, menuntut pelaku menebus kesalahannya lewat kerja nyata bagi masyarakat, dan menjaga martabat manusia agar tidak kembali jatuh ke lubang kejahatan, di situlah peradaban hukum Indonesia menemukan keluhurannya.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI