Author: Arimurti Kriswibowo

Teknologi penyadapan dibeli negara untuk memburu teroris, bandar narkoba, dan koruptor. Namun, apa jadinya bila alat itu justru diarahkan kepada kepala negara sendiri? Pertanyaan itu kini bukan lagi hipotesis. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal. Sasarannya disebut bukan hanya nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, ormas, LSM, hingga pengusaha. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan data elektronik sejak Oktober 2026. Sehari kemudian, Presiden memberhentikan LSP dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Asas praduga tak bersalah wajib dijunjung, dan pengadilanlah…