Author: Achmad Fikri Oslami

Avatar photo

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantul

Pendahuluan Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis dalam reformasi birokrasi dan modernisasi lembaga peradilan di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi, kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), komputasi awan (cloud computing), analisis data (big data analytics), serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel mendorong setiap institusi peradilan untuk melakukan perubahan yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) terus mengembangkan transformasi digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan badan peradilan yang modern dan berorientasi pada pelayanan prima. Berbagai inovasi telah dihadirkan oleh Mahkamah Agung, antara lain implementasi…

Read More

Pendahuluan Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama dengan pesatnya pertumbuhan industri jasa keuangan syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, perusahaan pembiayaan syariah, fintech syariah, hingga berbagai bentuk inovasi teknologi sektor keuangan. Penguatan fungsi pengawasan tersebut memperoleh landasan baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memperluas kewenangan OJK, termasuk memberikan legitimasi bagi OJK untuk mengajukan gugatan perdata dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, masyarakat, maupun sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Kewenangan tersebut merupakan perkembangan penting dalam sistem hukum…

Read More

Pendahuluan Sektor keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Stabilitas sektor keuangan menjadi prasyarat penting bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, keberlangsungan kegiatan usaha, perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan, serta terpeliharanya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Di tengah perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks, kemajuan teknologi informasi, digitalisasi layanan keuangan, serta munculnya berbagai inovasi di bidang jasa keuangan, diperlukan sistem regulasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Indonesia telah melakukan reformasi besar di bidang sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang…

Read More

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam sektor perbankan, asuransi, dan perdagangan berbasis syariah. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, potensi sengketa dalam transaksi niaga syariah juga semakin meningkat. Sengketa ini membutuhkan penyelesaian yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai syariah, maka Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Teknis Yudisial Niaga Syariah bagi Hakim Peradilan Agama Seluruh Indonesia pada tanggal 20 April 2026 hingga 25 April 2026. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum selaku Ketua Muda Agama, Mahkamah Agung RI dalam materinya menyampaikan bahwa Prinsip…

Read More