Author: Taufikurrahman

Hukum lingkungan tidak cukup dipahami melalui teks dan norma. Ia juga harus dibaca melalui kenyataan di lapangan, tempat kerusakan terjadi, dampaknya dirasakan, dan upaya pemulihan diperjuangkan. Berangkat dari pemahaman tersebut, Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI kerjasama dengan Badan Pengendali Lingkungan Hidup/KLH menyelenggarakan observasi lapangan bagi peserta Temu Wicara Hakim Tingkat Lanjut Wilayah Hukum Jawa, Rabu, 4 November 2026, di Hutan Lindung Angke-Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman empiris kepada para hakim dalam mengidentifikasi kondisi abrasi, perubahan garis pantai, keanekaragaman hayati, serta upaya rehabilitasi mangrove. Lebih dari itu, peserta diajak…

Bumi dalam keadaan darurat. Pesan tegas YM Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan tidak lagi semata-mata merupakan persoalan ekologis, melainkan telah menyentuh persoalan kemanusiaan dan keadilan. Karena itu, hukum tidak boleh hadir setelah kerusakan terjadi. Hukum harus menjadi instrumen untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan. Pesan tersebut menjadi ruh dalam Temu Wicara Hakim Tingkat Lanjut Wilayah Hukum Jawa yang diselenggarakan melalui kerja sama Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, bertema “Mewujudkan Keadilan Iklim melalui Penegakan Hukum yang Berorientasi Pemulihan Lingkungan…

Hukum tidak pernah berdiri di ruang hampa. Di balik setiap perkara terdapat manusia, di balik setiap objek sengketa terdapat hak, dan di balik setiap putusan terdapat tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan. Karena itu, peningkatan kapasitas hakim bukan sekadar agenda kediklatan, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga marwah peradilan dan memastikan hukum tetap berpijak pada kemanusiaan. Pesan tersebut mengemuka dalam pelatihan “Mengadili Perkara-Perkara Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia” yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, 26–28 Oktober 2026, diikuti 20 hakim terpilih yang telah melalui proses peminatan dan seleksi secara terbuka serta penyaringan berjenjang. Dalam…

JAKARTA – 18 Oktober 2026, Penguatan kompetensi hakim merupakan fondasi penting dalam mewujudkan peradilan yang profesional dan berintegritas. Sejalan dengan hal tersebut, Pusdiklat Teknis Peradilan bersama Kelompok Kerja Hukum Persaingan Usaha (Pokja HPU) Mahkamah Agung RI melaksanakan Rapat Penyusunan Kurikulum dan Silabus Pelatihan Sertifikasi Hukum Persaingan Usaha (HPU) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan hakim menghadapi kompleksitas perkara persaingan usaha yang terus berkembang. Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial bersama Yang Mulia Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. Hadir dalam kegiatan ini para Hakim Agung Kamar Perdata, pimpinan Mahkamah Agung…

Depok, 15 September 2026 — Kejahatan pencucian uang tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Ia dapat bersembunyi di balik transaksi, berpindah melalui berbagai rekening, berubah menjadi aset, dan meninggalkan jejak yang semakin kompleks. Karena itu, kemampuan membaca rangkaian peristiwa secara utuh menjadi bagian penting dalam menghadirkan keadilan. Perspektif tersebut menjadi semangat dalam Pelatihan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bagi Hakim, kerja sama Pusdiklat Teknis Peradiln Mahkamah Agung RI dengan PPATK melalui Pusdiklat APU PPT, yang dilaksanakan di Pusdiklat APU PPT PPATK, Tapos, Depok, Selasa (15/9/2026). Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusdiklat APU PPT PPATK, Akhyar Effendi. Dalam…

Ada kalanya sebuah tanda tangan bukan sekadar goresan tinta di atas kertas. Ia menjadi penanda lahirnya sebuah ikhtiar, sebuah janji bersama untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik. Di tengah berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks, langkah kecil yang dilakukan hari ini sering kali menjadi fondasi bagi perubahan besar di masa depan. Pada Jumat, 7 Agustus 2026, di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS)…

Yogyakarta, Di sebuah kota yang sejak lama dikenal sebagai penjaga kebudayaan dan kearifan Nusantara, perjumpaan para penegak hukum, regulator, dan pemangku kebijakan kembali menemukan maknanya. Bukan sekadar bertukar pengetahuan, tetapi menyatukan cara pandang bahwa hukum adalah ikhtiar bersama untuk menjaga harmoni kehidupan. Semangat itulah yang mengiringi Pelaksanaan Temu Wicara Kebanksentralan Gelombang II Tahun 2026, hasil kolaborasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan yang diselenggarakan pada 14–16 Juli 2026 di Hotel Tentrem, Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan ketiga institusi dalam memperkuat kapasitas hakim menghadapi dinamika hukum sektor keuangan yang terus berkembang. Acara pembukaan dihadiri…

Jakarta – Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) dalam hal ini Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan pentingnya transformasi penguatan kapasitas hakim dari pendekatan pelatihan yang bersifat insidental menuju penguatan kelembagaan peradilan yang berkelanjutan. Gagasan tersebut disampaikan dalam Lokakarya Konsultasi Perencanaan Program ASEAN–Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) Fase II yang diselenggarakan di Jakarta pada 6–7 Juli 2026 sebagai forum penyusunan arah kolaborasi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam forum yang dihadiri kementerian, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan internasional tersebut, Taufikurrahman, perwakilan Pusdiklat Teknis Peradilan BSDK Mahkamah…

Bertempat di Hotel Grand Mercure Batam Centre, pada Senin, 11 Mei 2026, telah dilaksanakan acara Pembukaan Temuwicara Gelombang I Tahun 2026 Wilayah Batam, sebuah forum strategis yang menjadi simbol kuatnya sinergi kelembagaan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan diikuti oleh 40 Hakim dari wilayah PT Kepulauan Riau dan PT Riau, PTA Kepulauan Riau serta wilayah PT TUN Medan. Kegiatan ini merupakan agenda kolaboratif yang telah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2002, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kapasitas aparatur peradilan, khususnya para hakim, dalam memahami perkembangan hukum ekonomi, sektor jasa keuangan, sistem pembayaran, perlindungan…

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan melalui penyelenggaraan Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim dan Panitera pada lingkungan peradilan umum wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Medan. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand Mercure Medan Angkasa selama lima hari efektif, mulai tanggal 6 hingga 10 April 2026. Pelatihan berlangsung dengan penuh antusiasme peserta, didukung oleh suasana pembelajaran yang kondusif serta materi yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan praktik peradilan saat ini. Kegiatan tersebut secara resmi ditutup oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda…