JAKARTA – 18 Oktober 2026, Penguatan kompetensi hakim merupakan fondasi penting dalam mewujudkan peradilan yang profesional dan berintegritas. Sejalan dengan hal tersebut, Pusdiklat Teknis Peradilan bersama Kelompok Kerja Hukum Persaingan Usaha (Pokja HPU) Mahkamah Agung RI melaksanakan Rapat Penyusunan Kurikulum dan Silabus Pelatihan Sertifikasi Hukum Persaingan Usaha (HPU) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan hakim menghadapi kompleksitas perkara persaingan usaha yang terus berkembang.
Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial bersama Yang Mulia Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. Hadir dalam kegiatan ini para Hakim Agung Kamar Perdata, pimpinan Mahkamah Agung RI, Kepala Biro Hukum dan Humas BUA, Plt. Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, para Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI dan BSDK, serta Tim AIPJ.
Forum ini juga melibatkan sejumlah pakar dan akademisi, antara lain Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.L.I.; Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, S.E., M.E.; Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; dan Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., beserta akademisi dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempertemukan pengalaman yudisial, perkembangan keilmuan, dan kebutuhan praktik peradilan dalam merumuskan kurikulum yang komprehensif dan aplikatif.
Pembahasan kurikulum mencakup empat dimensi utama, yaitu substansi materi, bobot pembelajaran, metode, dan evaluasi. Materi diselaraskan dengan perkembangan hukum acara, Daftar Inventarisasi Masalah, serta analisis ekonomi. Metode pembelajaran dirancang melalui kombinasi pembelajaran daring berbasis learning management system (LMS), ceramah, studi kasus, dan simulasi persidangan (moot court). Evaluasi meliputi pre-test, post-test, penugasan, standar kelulusan, serta pemeliharaan kompetensi pascasertifikasi.
Dari pembahasan tersebut, dirumuskan rancangan 18 mata pelatihan dengan usulan total 96 jam pelajaran (JPL). Keluaran yang diharapkan mencakup struktur kurikulum, silabus setiap mata pelatihan, jadwal dan usulan instruktur, standardisasi materi, rancangan pembelajaran daring, serta instrumen evaluasi dan kriteria kelulusan sertifikasi.
Pelatihan Sertifikasi HPU direncanakan diikuti 80 peserta dan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni 9–13 November 2026 melalui belajar mandiri secara daring dan 15–27 November 2026 di Pusdiklat Mahkamah Agung, Bogor.
Melalui sinergi Pusdiklat Teknis Peradilan, Pokja HPU Mahkamah Agung RI, para Hakim Agung, dan kalangan akademisi, penyusunan kurikulum ini diharapkan tidak sekadar memperkaya pengetahuan, tetapi juga mempertajam analisis, memperkuat keterampilan pembuktian, dan meningkatkan kualitas pertimbangan hukum. Sebab, peradilan yang berkualitas berawal dari hakim yang terus belajar, berpikir jernih, dan teguh menjaga keadilan di tengah dinamika zaman.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI