Author: Febby Fajrurrahman

Common sense, often makes good law -William O. Douglas- Salah satu karakteristik dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, adalah menemukan kebenaran materiil. Indikasinya utamanya tergambar dari fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak hanya sebatas memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara. Lebih dari itu, tuntutan undang-undang menghendaki juga lingkungan peradilan ini untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Seperti diungkapkan Maftuh Effendi dalam disertasinya “Ingsutan Paradigma dari Hakim Pemutus ke Hakim Penyelesai Sengketa Pada Peradilan Tata Usaha Negara”, inti dari idealitas-realitas yang hendak dicapai adalah bahwa Hakim harus menggeser orientasinya untuk benar-benar menyelesaikan akar konflik administrasi…

Injustice is relatively easy to bear; what stings, is justice.H. L. Mencken Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara doktrinal dikenal sebagai The Guardian of the Constitution, menjalankan fungsinya sebagai peradilan norma atau judicial review. Dalam terminologi hukum internasional, kewenangan ini sering disebut sebagai Verfassungsgerichtsbarkeit (peradilan konstitusional) yang berfokus pada pengujian norma hukum secara abstrak (abstract review of norms). Fungsi utamanya adalah sebagai penyeimbang dalam sistem checks and balances, di mana kontrol yuridis dilakukan terhadap produk politik lembaga legislatif guna mencegah terjadinya tirani mayoritas dan menjamin prinsip Constitutional Supremacy di atas segala kehendak politik praktis. Dalam beberapa hal, Mahkamah Konstitusi memiliki identifikasi…

The secreting or hoarding of knowledge or information may be an act of tyranny camouflaged as humility. Robin Morgan Keterbukaan informasi, merupakan tuntutan yang seumur dengan era demokrasi. Selain penegakan hukum yang independen dan kebebasan pers, penyebaran dan akses informasi yang terbuka menjadi salah satu parameter utama demokratisasi di tiap negara. Pun halnya tingkat kematangan demokrasi suatu negara, yang sering kali diukur melalui seberapa kuat kerangka hukum dan implementasi kebijakan yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui (right to know). Bagi sebagian besar masyarakat, informasi mungkin tidaklah terlalu berpengaruh pada hajat dan kehidupan yang relatif sederhana, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan…

“Kuburan penuh dengan orang-orang, yang dulunya merasa diri mereka tak tergantikan” -Charles de Gaulle- Hantaman keras kembali dirasakan institusi kita. Tidak lama selepas tunjangan Hakim mengalami kenaikan, diiringi dengan tuntutan sama dari Hakim Ad Hoc, Kepaniteraan serta Kesekretariatan, coreng tebal muncul saat KPK melakukan tangkap tangan Juru Sita Pengganti PN Depok serta pihak swasta, yang kemudian mengarah kepada Wakil Ketua dan Ketua PN Depok, hingga akhirnya juga dijadikan tersangka. Kejadian tersebut ibarat lemparan batu besar, memecah permukaan air yang datar. Membuat riak dan menimbulkan gelombang di permukaan air yang semula tenang. Peristiwa yang tak pelak membuat sebagian besar warga peradilan…