Author: Febby Fajrurrahman

Mobilitas dengan kendaraan menjadi keseharian masyarakat untuk melangsungkan penghidupannya terlebih di kota-kota. Jam masuk kerja dan sekolah, jam makan siang serta jam pulang, merupakan peak hour yang padat dan menguras-uji emosi dan kesabaran pengguna jalan. Merupakan sedikit anomali, mengingat pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat dan fluktuatif (5,31% di tahun 2022, dan 5,11% di tahun 2025), penggunaan kendaraan bermotor malah meningkat dengan meyakinkan. Sebagai contoh, di Jakarta pada 2021 kendaraan bermotor (mobil dan motor) berjumlah sekitar 21,7 juta unit, kemudian bertambah menjadi 25,05 juta unit di tahun 2025. Asumsinya 2,5% sampai dengan 4%, jumlah kendaraan meningkat per tahun. Bisa dirinci lagi,…

Panjang perjalanan dan perjuangan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk menempatkan perannya dalam penyelenggaraan negara. Eksistensinya dalam beberapa dekade, melintas berbagai zaman, dan mengawal beragam peristiwa bersejarah negara, Mahkamah Agung kian relevan dalam peranannya di negara hukum. Sebagai cabang kekuasaan dari republik yang telah berusia 81 tahun, institusi ini menapaki era modern berbasis digitalisasi dengan berbagai transformasi dalam pelayanan di bidang hukum, yang digagas dan sebagian besar telah terealisasi, sinkron dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Modernisasi Peradilan kendati masih belum sempurna, tetapi bukan lagi menjadi persoalan yang dihadapi oleh institusi kita. E-court sampai dengan tingkat banding, serta penanganan perkara…

Denpasar – Sebagai upaya memastikan efektivitas dan relevansi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, Tim Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis BSDK Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan jumlah 5 personil, melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada Kamis (30/7/2026). Kegiatan yang dipimpin oleh Hakim Tinggi Yustisial BSDK, Syofyan Iskandar, ini berfokus pada implementasi kurikulum sertifikasi dalam penanganan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di bidang lingkungan hidup. Evaluasi dilakukan secara khusus terhadap empat orang hakim PTUN Denpasar yang telah menyelesaikan sertifikasi pada periode 2023 hingga 2024. Kedatangan Tim BSDK diterima langsung oleh…

Pendidikan Filsafat Keadilan Gelombang 3, yang dilaksanakan Pusat Pendidikan & Pelatihan Teknis BSDK Mahkamah Agung, telah selesai pada 10 Juli 2026 lalu. Antusiasme peserta pelatihan cukup yang tinggi, dapat dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan via Zoom Meeting ini, yang stabil di atas angka 300-an meskipun dilaksanakan sampai larut malam. Begitu juga dengan beragam pertanyaan yang diajukan para peserta, menunjukkan bahwa di tengah kesibukan menjalankan tugas sebagai pengadil, Korps Cakra ini juga masih haus akan sudut pandang yang berbeda mengenai konsepsi dan implementasi keadilan dari praktisi maupun akademisi bidang hukum. Persoalan Umum: Beban Perkara dan Disparitas Putusan Pada sesi…

Common sense, often makes good law -William O. Douglas- Salah satu karakteristik dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, adalah menemukan kebenaran materiil. Indikasinya utamanya tergambar dari fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak hanya sebatas memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara. Lebih dari itu, tuntutan undang-undang menghendaki juga lingkungan peradilan ini untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Seperti diungkapkan Maftuh Effendi dalam disertasinya “Ingsutan Paradigma dari Hakim Pemutus ke Hakim Penyelesai Sengketa Pada Peradilan Tata Usaha Negara”, inti dari idealitas-realitas yang hendak dicapai adalah bahwa Hakim harus menggeser orientasinya untuk benar-benar menyelesaikan akar konflik administrasi…

Injustice is relatively easy to bear; what stings, is justice.H. L. Mencken Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara doktrinal dikenal sebagai The Guardian of the Constitution, menjalankan fungsinya sebagai peradilan norma atau judicial review. Dalam terminologi hukum internasional, kewenangan ini sering disebut sebagai Verfassungsgerichtsbarkeit (peradilan konstitusional) yang berfokus pada pengujian norma hukum secara abstrak (abstract review of norms). Fungsi utamanya adalah sebagai penyeimbang dalam sistem checks and balances, di mana kontrol yuridis dilakukan terhadap produk politik lembaga legislatif guna mencegah terjadinya tirani mayoritas dan menjamin prinsip Constitutional Supremacy di atas segala kehendak politik praktis. Dalam beberapa hal, Mahkamah Konstitusi memiliki identifikasi…

The secreting or hoarding of knowledge or information may be an act of tyranny camouflaged as humility. Robin Morgan Keterbukaan informasi, merupakan tuntutan yang seumur dengan era demokrasi. Selain penegakan hukum yang independen dan kebebasan pers, penyebaran dan akses informasi yang terbuka menjadi salah satu parameter utama demokratisasi di tiap negara. Pun halnya tingkat kematangan demokrasi suatu negara, yang sering kali diukur melalui seberapa kuat kerangka hukum dan implementasi kebijakan yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui (right to know). Bagi sebagian besar masyarakat, informasi mungkin tidaklah terlalu berpengaruh pada hajat dan kehidupan yang relatif sederhana, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan…

“Kuburan penuh dengan orang-orang, yang dulunya merasa diri mereka tak tergantikan” -Charles de Gaulle- Hantaman keras kembali dirasakan institusi kita. Tidak lama selepas tunjangan Hakim mengalami kenaikan, diiringi dengan tuntutan sama dari Hakim Ad Hoc, Kepaniteraan serta Kesekretariatan, coreng tebal muncul saat KPK melakukan tangkap tangan Juru Sita Pengganti PN Depok serta pihak swasta, yang kemudian mengarah kepada Wakil Ketua dan Ketua PN Depok, hingga akhirnya juga dijadikan tersangka. Kejadian tersebut ibarat lemparan batu besar, memecah permukaan air yang datar. Membuat riak dan menimbulkan gelombang di permukaan air yang semula tenang. Peristiwa yang tak pelak membuat sebagian besar warga peradilan…