Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Pengakuan Bersalah, Apakah Selalu Berujung pada Putusan Pemidanaan?

November 11, 2026

Perceraian Urung Terjadi: Mediasi dalam Cahaya Kitab Suci Berbagai Agama, Menyelamatkan Cinta, Merawat Keluarga, dan Menjaga Masa Depan Anak

November 11, 2026

Pelajaran dari Arnhem: Berkembangnya Mediasi dan Perdamaian di Pengadilan

November 11, 2026
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Home » Ketika Perkawinan Tidak Tercatat : Isbat Nikah sebagai Jalan Menuju Perlindungan Hak Anak

Ketika Perkawinan Tidak Tercatat : Isbat Nikah sebagai Jalan Menuju Perlindungan Hak Anak

Pandu Pradana Wicaksono, S.H.By Pandu Pradana Wicaksono, S.H.August 17, 2026 · 19:09 WIB12 Mins Read2 Comments
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Setiap anak berhak memiliki identitas, memperoleh perlindungan, serta tumbuh dan berkembang secara layak. Hak-hak tersebut semestinya tidak bergantung pada bagaimana orang tuanya melangsungkan perkawinan. Namun, dalam kenyataan, ketika perkawinan orang tua tidak tercatat, persoalan yang pada awalnya tampak sebagai urusan administratif pasangan suami istri dapat berkembang menjadi persoalan yang turut dirasakan oleh anak.

Di tengah masyarakat, masih ditemukan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi belum dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada awal kehidupan rumah tangga, kondisi tersebut mungkin belum dirasakan sebagai persoalan. Rumah tangga tetap berjalan, anak-anak lahir dan tumbuh, sementara berbagai kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi seperti biasa. Persoalan baru terasa ketika keluarga membutuhkan dokumen yang membuktikan hubungan hukum mereka.

Pada saat itulah berbagai persoalan dapat muncul. Ketika orang tua mengurus akta kelahiran, memperbarui Kartu Keluarga, mengurus dokumen kependudukan lainnya, atau ketika di kemudian hari muncul kebutuhan untuk membuktikan hubungan keluarga dalam persoalan keperdataan dan waris, ketidaklengkapan dokumen perkawinan dapat menjadi hambatan tersendiri. Persoalan yang semula berada dalam ranah hubungan suami dan istri pada akhirnya dapat beririsan dengan pemenuhan hak-hak anak.

Di sinilah pencatatan perkawinan memperoleh makna yang lebih luas. Pencatatan bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya negara memberikan kepastian mengenai suatu peristiwa hukum sekaligus membangun tertib administrasi keluarga. Kepastian tersebut penting karena berbagai hak keperdataan anggota keluarga membutuhkan dasar identitas dan hubungan hukum yang jelas.

Lantas, bagaimana dengan perkawinan yang telah berlangsung tetapi belum tercatatkan ? Apakah ketiadaan pencatatan harus membuat keluarga terus berada dalam ketidakpastian hukum ?

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat mekanisme Isbat Nikah yang memungkinkan masyarakat memperoleh penetapan pengadilan mengenai perkawinan yang telah dilangsungkan tetapi tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Bagi keluarga yang di dalamnya telah terdapat anak, mekanisme ini memiliki arti yang lebih luas. Isbat Nikah dapat menjadi pintu masuk untuk menata kembali administrasi keluarga dan membuka jalan bagi terpenuhinya berbagai kebutuhan hukum anak.

Persoalannya kemudian bukan hanya bagaimana memperoleh penetapan atas sebuah perkawinan, tetapi bagaimana kepastian yang lahir dari proses tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga, terutama bagi anak yang tidak pernah memilih keadaan hukum yang diwariskan kepadanya.

Karena itu, hubungan antara pencatatan perkawinan, Isbat Nikah, dan perlindungan hak anak perlu dilihat dalam satu kesatuan. Isbat Nikah bukan sekadar persoalan status perkawinan orang tua, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ikhtiar menghadirkan kepastian hukum dan akses keadilan bagi anak.

Ketika Perkawinan Tidak Tercatat, Anak yang Ikut Menanggung Akibatnya

Perkawinan bukan hanya peristiwa yang mempertemukan dua orang dalam suatu ikatan keluarga. Dari sebuah perkawinan lahir berbagai hubungan hukum, termasuk hubungan antara orang tua dan anak serta berbagai konsekuensi keperdataan yang menyertainya. Oleh karena itu, kepastian mengenai perkawinan memiliki arti penting bukan hanya bagi suami dan istri, tetapi juga bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menempatkan pencatatan sebagai bagian penting dalam tata hukum perkawinan di Indonesia dan dalam pembuktian mengenai adanya suatu perkawinan.

Ketika perkawinan telah dilangsungkan menurut agama tetapi belum tercatatkan, persoalan yang muncul tidak selalu langsung dirasakan oleh pasangan. Namun, keadaan tersebut dapat menjadi berbeda ketika anak membutuhkan identitas dan dokumen hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Ayat (2) menegaskan bahwa identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran. Dengan demikian, akta kelahiran tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi merupakan bagian penting dari identitas hukum seorang anak.

Ketika perkawinan orang tua belum tercatat, keluarga dalam kondisi tertentu dapat menghadapi persoalan dalam menata dokumen kependudukan dan membuktikan hubungan hukum antar anggota keluarga. Persoalan tersebut dapat beririsan dengan berbagai kebutuhan anak, baik dalam pendidikan, pelayanan publik, maupun kepentingan hukum lainnya.

Hal ini tentu tidak berarti bahwa anak yang lahir dari orang tua yang perkawinannya belum tercatat otomatis kehilangan hak untuk bersekolah atau memperoleh pelayanan publik. Persoalannya lebih tepat dipahami sebagai adanya potensi hambatan administratif dan ketidakpastian hukum yang dapat muncul akibat dokumen keluarga yang tidak tertib.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan. Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Dengan demikian, administrasi kependudukan merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan kepastian atas status sipil seseorang.

Baca Juga  Apakah Peradilan Memiliki Siklusnya Sendiri?

Persoalan dapat menjadi lebih kompleks ketika anak kelak berhadapan dengan kebutuhan untuk membuktikan hubungan keluarganya. Dalam persoalan perwalian, harta keluarga, maupun warisan, hubungan hukum antara seseorang dengan anggota keluarganya harus dapat dibuktikan dengan dasar yang jelas. Ketidaklengkapan dokumen tidak selalu berarti hak tersebut hilang, tetapi dapat menimbulkan persoalan pembuktian dan ketidakpastian yang semestinya dapat diminimalkan.

Pada titik inilah persoalan pencatatan perkawinan tidak lagi dapat dilihat hanya sebagai urusan administratif suami dan istri. Ada kepentingan anak di dalamnya. Anak tidak menentukan bagaimana orang tuanya melangsungkan perkawinan, tetapi dapat merasakan konsekuensi dari ketidaktertiban administrasi tersebut.

Isbat Nikah : Jalan Hukum Menuju Kepastian Keluarga

Dalam konteks masyarakat Muslim, Kompilasi Hukum Islam memberikan mekanisme hukum ketika sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang untuk mengajukan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama apabila perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.

Namun demikian, Isbat Nikah bukanlah mekanisme yang secara otomatis dapat digunakan untuk setiap perkawinan yang belum tercatat. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam membatasi Isbat Nikah pada hal-hal tertentu, antara lain adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak anak harus tetap berjalan dalam koridor hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan syarat dan batasan yang ditentukan oleh hukum.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum menyediakan mekanisme yudisial bagi masyarakat yang menghadapi persoalan pencatatan perkawinan. Isbat Nikah bukan sekadar proses administratif untuk mendapatkan buku nikah, melainkan permohonan yang harus diperiksa dan dibuktikan di hadapan pengadilan.

Pengadilan tidak cukup hanya mendasarkan penetapan pada pengakuan para pihak. Hakim perlu memeriksa fakta perkawinan dan menilai terpenuhinya ketentuan hukum yang menjadi dasar untuk memberikan penetapan. Dengan demikian, Isbat Nikah sekaligus menjadi mekanisme untuk menjaga agar kepastian hukum lahir melalui proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kewenangan tersebut berada dalam lingkungan Peradilan Agama. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, termasuk perkara Isbat Nikah dan penetapan asal-usul anak.

Dengan demikian, Isbat Nikah dapat dipandang sebagai jembatan antara realitas sosial masyarakat dan kebutuhan akan kepastian hukum. Hukum memberikan ruang bagi penyelesaian terhadap perkawinan yang belum tercatat, tetapi tetap melalui proses pemeriksaan yang menjamin bahwa penetapan pengadilan diberikan berdasarkan hukum dan pembuktian.

Dari Kepastian Perkawinan Menuju Perlindungan Hak Anak

Perspektif perlindungan anak membawa kita pada pertanyaan yang lebih jauh : Apa arti penetapan Isbat Nikah bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut ?

Penetapan Isbat Nikah dapat menjadi titik awal bagi keluarga untuk menata administrasi perkawinan dan dokumen kependudukan. Ketika status perkawinan telah memperoleh kepastian berdasarkan penetapan pengadilan dan kemudian ditindaklanjuti sesuai kewenangan instansi terkait, keluarga memiliki dasar yang lebih jelas dalam mengurus berbagai dokumen yang diperlukan.

Bagi anak, tertibnya administrasi keluarga dapat memberikan manfaat yang nyata. Identitas dapat ditata, hubungan keluarga lebih mudah dibuktikan, dan berbagai kebutuhan administratif maupun keperdataan memiliki dasar dokumentasi yang lebih jelas.

Di sinilah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) menjadi relevan. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu prinsip dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Anak tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung seluruh konsekuensi dari ketidaktertiban administrasi yang dilakukan oleh orang tuanya.

Namun, perlindungan anak tidak berarti mengesampingkan ketentuan hukum mengenai Isbat Nikah. Setiap permohonan tetap harus diperiksa secara cermat. Hakim harus memastikan bahwa perkawinan yang dimohonkan benar-benar dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan yang menjadi dasar untuk diberikan penetapan.

Di sinilah kepastian hukum dan perlindungan anak seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang berlawanan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan. Kepastian hukum memberikan dasar yang jelas, sementara perspektif perlindungan anak memastikan bahwa manfaat dari kepastian tersebut dapat dirasakan oleh anggota keluarga yang paling rentan terhadap ketidakpastian.

Kepastian Hukum Tidak Berhenti di Ruang Sidang

Penetapan Isbat Nikah bukanlah akhir dari seluruh proses. Setelah penetapan diberikan, masih terdapat tindak lanjut administratif sesuai kewenangan instansi terkait. Karena itu, manfaat hukum dari Isbat Nikah akan lebih optimal apabila putusan atau penetapan pengadilan dapat terhubung dengan proses pencatatan dan pembaruan dokumen kependudukan.

Dalam konteks inilah Pelayanan Terpadu memiliki arti strategis. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran telah mengatur koordinasi antara pengadilan, KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Juga  Jebakan Paternalisme Hukum: Mengurai Kontradiksi Normatif Dana Abadi Korban

Model tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan identitas hukum masyarakat tidak selalu dapat berdiri sendiri dalam satu lembaga. Pengadilan memberikan penetapan berdasarkan kewenangannya, sedangkan pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen kependudukan dilakukan oleh instansi yang berwenang. Koordinasi menjadi penting agar masyarakat tidak kembali menghadapi rantai administrasi yang panjang setelah memperoleh kepastian dari pengadilan.

Bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan jarak, biaya, atau pengetahuan hukum. Sidang keliling, Posbakum, dan Pelayanan Terpadu juga memiliki dimensi penting sebagai bentuk access to justice. Peradilan yang memberikan kepastian hukum bukan hanya peradilan yang mampu memutus perkara, tetapi juga peradilan yang mampu memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses proses tersebut dan memperoleh manfaat dari hasilnya.

Karena itu, keberhasilan Isbat Nikah tidak semestinya hanya diukur dari jumlah permohonan yang diterima atau jumlah penetapan yang diterbitkan. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana proses tersebut mampu membawa keluarga dari kondisi ketidakpastian menuju tertib hukum dan administrasi, serta memberikan manfaat yang nyata bagi anak.

Penutup

Perkawinan yang tidak tercatat pada akhirnya bukan hanya persoalan tentang ada atau tidaknya sebuah dokumen perkawinan. Ketika sebuah keluarga tidak memiliki bukti perkawinan yang memadai, persoalan tersebut dapat merambat ke berbagai kebutuhan hukum dan administratif, termasuk kebutuhan anak atas identitas dan kepastian hubungan keluarganya.

Isbat Nikah hadir sebagai salah satu mekanisme hukum untuk menjawab persoalan tersebut. Melalui pemeriksaan di Pengadilan Agama, perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat dimohonkan penetapannya sepanjang memenuhi ketentuan hukum. Namun, makna Isbat Nikah tidak berhenti pada penetapan mengenai perkawinan. Dalam konteks keluarga yang telah memiliki anak, kepastian tersebut dapat menjadi awal bagi penataan administrasi keluarga dan pemenuhan berbagai kebutuhan hukum anak.

Karena itu, perspektif perlindungan anak perlu ditempatkan sebagai bagian dari cara kita memandang Isbat Nikah. Bukan dengan mengabaikan ketentuan hukum, melainkan dengan memastikan bahwa proses hukum yang tersedia benar-benar mampu memberikan manfaat bagi mereka yang terdampak.

Pada sisi lain, tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di pundak pengadilan. Penguatan edukasi hukum, optimalisasi Posbakum, sidang di luar gedung, serta pelayanan terpadu dengan Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian dari upaya memperpendek jarak antara kepastian hukum yang diberikan pengadilan dan manfaat hukum yang dirasakan masyarakat.

Pada akhirnya, ketika orang tua datang ke Pengadilan Agama mengajukan Isbat Nikah, yang tampak di permukaan mungkin adalah upaya memperoleh kepastian mengenai perkawinan mereka. Namun, di balik permohonan tersebut dapat terdapat kepentingan yang jauh lebih panjang : kepastian identitas, kepastian hubungan hukum, dan kepastian masa depan anak.

Sebab, seorang anak tidak pernah memilih bagaimana orang tuanya menikah, apakah perkawinan itu tercatat atau tidak, maupun bagaimana administrasi keluarganya dibentuk. Tetapi negara dapat memilih untuk memastikan bahwa ketidakpastian yang bukan merupakan pilihannya tidak menjadi beban sepanjang hidupnya.

Dalam konteks itulah, Isbat Nikah tidak sekadar menjadi jalan menuju pencatatan perkawinan. Ia dapat menjadi salah satu jalan menuju kepastian hukum, akses keadilan, dan perlindungan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Buku I tentang Hukum Perkawinan.
  • Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.
  • Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.

Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
Kontributor
Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Mukomuko

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

#AksesKeadilan #IsbatNikah #KepastianHukum #PeradilanAgama #PerlindunganAnak
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Pengakuan Bersalah, Apakah Selalu Berujung pada Putusan Pemidanaan?

November 11, 2026

Pelajaran dari Arnhem: Berkembangnya Mediasi dan Perdamaian di Pengadilan

November 11, 2026

Jejak Pak Arif Di Swiss: Perjuangan Gugatan Iklim Warga Pulau Pari

November 11, 2026

2 Comments

  1. kumalasari on August 18, 2026 7:03 pm

    Isbat Nikah adalah jalan mendapatkan pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan, mengutip pasal 7 ayat (3) khi ,‘ membatasi bahwa permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama hanya bisa diajukan dan dikabulkan jika memenuhi salah satu dari 5 alasan hukum. salah satunya adalah Tidak Ada Halangan Perkawinan: Perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan yang sama sekali tidak memiliki halangan hukum (seperti poligami tanpa izin pengadilan, hubungan mahram, atau masa iddah).’ apakah ada tafsiran pembatasan tahun nikah siri yang boleh didaftarkan? namun sangat disayangkan ketika terjadi pembatasan pengajuan Isbat Nikah berdasarkan tahun perkawinannya😞




    Reply
    • Pandu PW on October 8, 2026 4:04 pm

      Tidak ada batas tahun yang secara mutlak menyatakan bahwa nikah siri setelah tahun 1974 tidak boleh diajukan Isbat Nikah. Memang, Pasal 7 ayat (3) huruf d KHI secara khusus menyebut perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan. Namun, huruf e membuka ruang Isbat Nikah bagi perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan, tanpa menetapkan batas tahun. Ketentuan ini dalam praktik telah ditafsirkan dapat mencakup perkawinan tidak tercatat setelah 1974. JDIH Mahkamah Agung
      Jadi, yang menjadi persoalan bukan semata-mata tahun perkawinannya, tetapi apakah perkawinan tersebut memenuhi syarat hukum, tidak terdapat halangan perkawinan, dan permohonan Isbat Nikah tidak digunakan untuk melegitimasi pelanggaran hukum.
      Seperti untuk nikah siri dalam rangka poligami, terdapat pembatasan khusus dan berbeda; SEMA mengatur bahwa permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri tidak dapat diterima, meskipun alasannya untuk kepentingan anak.




      Reply
Leave A Reply Cancel Reply


Demo
Top Posts

Menggali Keadilan Adat di Negeri Sembur Paus

November 9, 2026

Notoir Feiten dan Relevansinya Dalam Personalisasi Pengetahuan Era Kini

November 6, 2026

Dari FGD hingga Semangkuk Mi Kuah, BSDK Tunjukkan Wajah Pendidikan Peradilan yang Humanis

October 28, 2026

Adu Domba: Bukan Sekedar Adu Kekuatan

October 23, 2026
Don't Miss

Pengakuan Bersalah, Apakah Selalu Berujung pada Putusan Pemidanaan?

By Mohammad Khairul MuqorobinNovember 11, 20260

Pendahuluan Dalam hukum acara pidana, pengakuan bersalah kerap diposisikan sebagai pintu masuk bagi penyelesaian perkara…

Perceraian Urung Terjadi: Mediasi dalam Cahaya Kitab Suci Berbagai Agama, Menyelamatkan Cinta, Merawat Keluarga, dan Menjaga Masa Depan Anak

November 11, 2026

Pelajaran dari Arnhem: Berkembangnya Mediasi dan Perdamaian di Pengadilan

November 11, 2026

Strategi, Keberanian, dan Integritas: Tiga Kunci Pelaksanaan Eksekusi

November 11, 2026
Stay In Touch
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo

Recent Posts

  • Pengakuan Bersalah, Apakah Selalu Berujung pada Putusan Pemidanaan?
  • Perceraian Urung Terjadi: Mediasi dalam Cahaya Kitab Suci Berbagai Agama, Menyelamatkan Cinta, Merawat Keluarga, dan Menjaga Masa Depan Anak
  • Pelajaran dari Arnhem: Berkembangnya Mediasi dan Perdamaian di Pengadilan
  • Strategi, Keberanian, dan Integritas: Tiga Kunci Pelaksanaan Eksekusi
  • YM Dr. Hari Sugiharto: Utamakan Keadilan Ekologis dari Batasan Prosedural

Recent Comments

  1. Linda on Standar Layanan Unggul di Ujung Jari: PTA Palembang Perketat Penilaian PTSP PA Baturaja Kelas IA
  2. Aman on Kejahatan Siber: Hakim Harus Cermat Menguji Bukti
  3. Dr. Sakwanah on Ketua MS Aceh Apresiasi Pelatihan BSDK, Harapkan Diklat Khusus Hukum Acara Jinayat
  4. Herman on Di Balik Mangrove, Ada Keadilan yang Harus Diperjuangkan
  5. Abdul Mustopa on MOVE!
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Kirimkan reportase berita, opini, features dan artikel lainnya ke email suarabsdk.com : 
redpelsuarabsdk@gmail.com

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok KRITERIA TULISAN
Filsafat Roman Satire Video BALACADAS
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3 Logo 5
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Avatar photo Ahmad Junaedi
  • Avatar photo Mohammad Khairul Muqorobin
  • Avatar photo Aman
  • Avatar photo Irvan Mawardi
  • Avatar photo Cecep Mustafa
  • Avatar photo Yudhistira Ary Prabowo
  • Avatar photo Khoiruddin Hasibuan
  • Avatar photo Muamar Azmar Mahmud Farig
  • Avatar photo Syailendra Anantya Prawira
  • Avatar photo Ari Gunawan
  • Avatar photo Ghesa Agnanto Hutomo
  • Avatar photo Johanes
  • Avatar photo Muhammad Rizqi Hengki
  • Avatar photo Agus Digdo Nugroho
  • Avatar photo Jatmiko Wirawan
  • Avatar photo Syamsul Arief
  • Avatar photo Timbul Bonardo Siahaan
  • Avatar photo Syihabuddin
  • Avatar photo Dahlan Suherlan
  • Avatar photo Muhammad Adiguna Bimasakti
  • Avatar photo Muhammad Zuchri Nasuha Lubis
  • Avatar photo Taufikurrahman
  • Avatar photo Cik Basir
  • Avatar photo Anton Ahmad Sogiri
  • Avatar photo Zulfahmi
  • Avatar photo Maria Fransiska Walintukan
  • Avatar photo M. Natsir Asnawi
  • Avatar photo Unggul Senoaji
  • Avatar photo Bagus Partha Wijaya
  • Avatar photo Abdi Munawar Daeng Mangagang
  • Avatar photo Adji Prakoso
  • Avatar photo Bintoro Wisnu Prasojo
  • Avatar photo Yoshito Siburian
  • Avatar photo Galang Adhe Sukma
  • Avatar photo Iqbal Lazuardi
  • Avatar photo Sriti Hesti Astiti
  • Avatar photo Ahmad Syahrus Sikti
  • Avatar photo Abdul Azis Ali Ramdlani
  • Avatar photo Harun Maulana
  • Avatar photo Muhammad Hanif Ramadhan
  • Avatar photo Layla Windy Puspita Sari
  • Avatar photo Anisa Yustikaningtiyas
  • Avatar photo Binsar Parlindungan Tampubolon
  • Avatar photo Ferdian Permadi
  • Avatar photo Ganjar Prima Anggara
  • Avatar photo I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra
  • Avatar photo Eliyas Eko Setyo
  • Avatar photo Firzi Ramadhan
  • Avatar photo Itsnaatul Lathifah
  • Avatar photo Jarkasih
  • Avatar photo Sudiyo
  • Avatar photo Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Afifah Dwiandini
  • Avatar photo Ardiansyah Iksaniyah Putra
  • Avatar photo Buang Yusuf
  • Avatar photo Febby Fajrurrahman
  • Avatar photo Garin Purna Sanjaya
  • Avatar photo Henri Setiawan
  • Avatar photo Marulam J Sembiring
  • Avatar photo Tri Indroyono
  • Avatar photo Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
  • Avatar photo Eddy Daulatta Sembiring
  • Avatar photo Irene Cristna Silalahi
  • Avatar photo Marsudin Nainggolan
  • Avatar photo Maulana Aulia
  • Avatar photo Riki Perdana Raya Waruwu
  • Avatar photo Siti Nadhiroh
  • Avatar photo Muhamad Zaky Albana
  • Avatar photo Fauzan Prasetya
  • Avatar photo Irwan Rosady
  • Avatar photo Khoiriyah Roihan
  • Avatar photo Redaktur SuaraBSDK
  • Avatar photo Yasin Prasetia
  • Avatar photo Audrey Kartika Putri
  • Avatar photo Cok Istri Bhagawanthi Pemayun
  • Avatar photo Fitriyel Hanif
  • Avatar photo Gerry Michael Purba
  • Avatar photo K.G. Raegen
  • Avatar photo Rafi Muhammad Ave
  • Avatar photo Rangga Lukita Desnata
  • Avatar photo Rikatama Budiyantie
  • Avatar photo Silveria Supanti
  • Avatar photo Sugiarto
  • Avatar photo Teguh Setiyawan
  • Avatar photo Achmad Fikri Oslami
  • Avatar photo Agenda Citra Muhammad
  • Avatar photo Ahmad Fuad Noor Ghufron
  • Avatar photo Achmad Nurul Huda
  • Avatar photo Andro Riski Pradipta
  • Avatar photo Anggi Permana
  • Avatar photo Ang Rijal Amin
  • Avatar photo Armansyah
  • Avatar photo Azalia Purbayanti Sabana
  • Avatar photo David Pasaribu
  • Avatar photo Dedi Putra
  • Avatar photo Dewi Maharati
  • Avatar photo Edi Hudiata
  • Avatar photo Gerry Geovant Supranata Kaban
  • Avatar photo Herjuna Praba Wiesesa
  • Avatar photo Hermanto
  • Avatar photo Indarka PP
  • Avatar photo Muhamad Fadillah
  • Avatar photo Nugraha Medica Prakasa
  • Avatar photo Ria Marsella
  • Avatar photo Rizal Arif Fitria
  • Avatar photo Sadana
  • Avatar photo Sahram
  • Avatar photo Saut Erwin Hartono A. Munthe
  • Avatar photo Yusuf Sodhiqin
  • Avatar photo Achmad Pratomo
  • Avatar photo Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo., SH., M.Hum
  • Avatar photo Ahmad Muzayyin Destuladoe
  • Avatar photo Ahmad Faiz Shobir Alfikri
  • Avatar photo Ahmad Farhan Subhi
  • Avatar photo Arie Fitriansyah
  • Avatar photo Arie Guntoro
  • Avatar photo Bismo Jiwo Agung
  • Avatar photo Dharma Setiawan Negara
  • Avatar photo Epri Wahyudi
  • Avatar photo Fajar Widodo
  • Avatar photo Fariz Prasetyo Aji
  • Avatar photo Fauzan Arrasyid
  • Avatar photo Fauzia Rohmah
  • Avatar photo Febry Indra Gunawan Sitorus
  • Avatar photo Hartanto Ariesyandi
  • Avatar photo Idik Saeful Bahri
  • Avatar photo Mardi Candra
  • Avatar photo Muhammad Irfan Syahputra
  • Avatar photo Muhammad Amin Putra
  • Avatar photo Niko Wijaya
  • Avatar photo Putra Nova A.S
  • Avatar photo Raden Heru Wibowo Sukaten
  • Avatar photo Rahmad Ramadhan Hasibuan
  • Avatar photo Satria Perdana
  • Avatar photo Trisoko Sugeng Sulistyo
  • Avatar photo Umar Dani
  • Avatar photo Wahyu Budi Santoso
  • Avatar photo Wilmar Ibni Rusydan
  • Avatar photo Abdul Hadi
  • Avatar photo Abiandri Fikri Akbar
  • Avatar photo Abi Zaky Azizi
  • Avatar photo Adimas Leo Firmansah
  • Avatar photo Agus Suharsono
  • Avatar photo Andi Akram
  • Avatar photo Anggiyansyah Nurmanta
  • Avatar photo Arsyawal
  • Avatar photo Ashhab Triono
  • Avatar photo Aulia Rochmani Lazuardi
  • Avatar photo Bagus Sujatmiko
  • Avatar photo Bayu Akbar Wicaksono
  • Avatar photo Chandra Khoirunnas
  • Avatar photo Cuhandi
  • Avatar photo Daniel H. Napitupulu
  • Avatar photo Deka Rachman Budihanto
  • Avatar photo Dendi Sutiyoso
  • Avatar photo Dhea Sutaryana
  • Avatar photo Dismas Lukito Ornasto
  • Avatar photo Enrico Simanjuntak
  • Avatar photo Fadhilah Fauzan, S.H.
  • Avatar photo Fahri Gunawan Siagian
  • Avatar photo Fauziah Rahmah
  • Avatar photo Fery Rochmad Ramadhan
  • Avatar photo Ida Masnita Sigalingging
  • Avatar photo Imaniar
  • Avatar photo Karell Mawla Ibnu Kamali
  • Avatar photo Khalilurrahman
  • Avatar photo Khoirul Anwar
  • Avatar photo Mentari Wahyudihati
  • Avatar photo Misbah
  • Avatar photo Muhamad Ridwan
  • Avatar photo Muhammad Fadllullah
  • Avatar photo Muhamad Iqbal
  • Avatar photo Nia Chasanah
  • Avatar photo Novritsar Hasintongan Pakpahan
  • Avatar photo Nugraha Wisnu Wijaya
  • Avatar photo Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
  • Avatar photo Raden Anggara Kurniawan
  • Avatar photo Rahimulhuda Rizki Alwi
  • Avatar photo Ranggi Adiwangsa Yusron
  • Avatar photo Rifda Aprilia Rusfayanti
  • Avatar photo Muhammad Rijaldy Alwy
  • Avatar photo Rohim
  • Avatar photo Romi Hardhika
  • Avatar photo Samsul Zakaria
  • Avatar photo Siti Anis
  • Avatar photo Sri Nurmina Sari
  • Avatar photo Stefanus Dwi Putra Medisa
  • Avatar photo Sugiri Wiryandono
  • Avatar photo Tri Cahya Indra Permana
  • Avatar photo Yudhi Reksa Perdana
  • Avatar photo Abdul Ghani
  • Avatar photo Ach. Jufri
  • Avatar photo Achmad Cholil
  • Avatar photo Adhlan Fadhilla Ahmad
  • Avatar photo Afif Muchshon
  • Avatar photo Ahadad
  • Avatar photo Ahmad Efendi
  • Avatar photo Ahmad Hodri
  • Avatar photo Ahmad Rikfi Fuadi
  • Avatar photo Ahmad Rizza Habibi
  • Avatar photo Aidil Akbar
  • Avatar photo Alep Priyoambodo
  • Avatar photo Alfajar Nugraha
  • Avatar photo Ali Sobirin
  • Avatar photo Andi Amirah Humairah Ya'kub
  • Avatar photo Anang Riyan Ramadianto
  • Avatar photo Anderson Peruzzi Simanjuntak
  • Avatar photo Andhika Prayoga
  • Avatar photo Andi Muhammad Galib
  • Avatar photo Andi Aswandi Tashar
  • Avatar photo Andrie Gunawan
  • Avatar photo Anna Yulina
  • Avatar photo Annisa Nur Alam
  • Avatar photo Antok Wibowo
  • Avatar photo Arga Febrian
  • Avatar photo Ariansyah
  • Avatar photo Arief Sapto Nugroho
  • Avatar photo Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo
  • Avatar photo Aryaniek Andayani
  • Avatar photo Asep Ridwan Hotoya
  • Avatar photo Bella Puspitawati
  • Avatar photo Bellina Gamelia Sembiring Kembaren
  • Avatar photo Billy Saut Mangoloi
  • Avatar photo Bilma Diffika
  • Avatar photo Bony Daniel
  • Avatar photo Budi Hermanto
  • Avatar photo Budi Suhariyanto
  • Avatar photo Chandra
  • Avatar photo Christopher Hutapea
  • Avatar photo Daniel Saputra
  • Avatar photo Danny Agus Setiyanto
  • Dedi Wigandi
  • Avatar photo Devita Aulia
  • Avatar photo Djoni Witanto
  • Avatar photo Effendi Mukhtar
  • Avatar photo Egia Rasido Tarigan
  • Avatar photo Eka Sentausa
  • Avatar photo Engli Thirta Satria
  • Avatar photo Enos Syahputra Sipahutar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fahmiron
  • Avatar photo Fahri Bachmid
  • Avatar photo Fahri Soleh
  • Avatar photo Fakhir Tashin Baaj
  • Avatar photo Farhan Al Faris
  • Avatar photo Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fauziati, S.Ag., M.Ag
  • Avatar photo Febriansyah Rozarius
  • Avatar photo Friska Ariesta Aritedi
  • Avatar photo Gineng Pratidina
  • Avatar photo Hanry Ichfan Adityo
  • Avatar photo Peltu Hartono
  • Avatar photo Hasanudin
  • Avatar photo Hastuti
  • Avatar photo Hendro Yatmoko
  • Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo
  • Avatar photo Ibnu Abas Ali
  • Avatar photo Ichsan Muhammad
  • Avatar photo I Made Sukadana
  • Indra Tua Hasangapon Harahap
  • Avatar photo Intan Widiastuti
  • Avatar photo Ira Soniawati
  • Avatar photo Irfan Dibar
  • Avatar photo Muhammad Irfansyah
  • Avatar photo Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.
  • Avatar photo Iwan Lamganda Manalu
  • Avatar photo Jerry Thomas
  • Avatar photo Jerymia Seky Tanaem
  • Avatar photo Jimmy Maruli Alfian
  • Avatar photo Jusran Ipandi
  • Avatar photo Kadek Dwi Krisna Ananda
  • Avatar photo Khaimi
  • Avatar photo Khoerul Umam
  • Avatar photo Linora Rohayu
  • Avatar photo Made Passek Reza Swandira
  • Avatar photo Marta Satria Putra
  • Avatar photo Marwan Ibrahim Piinga
  • Avatar photo Marwanto
  • Avatar photo Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah
  • Avatar photo Maulia Martwenty Ine
  • Avatar photo Mira Maulidar
  • Avatar photo Misbahul Anwar
  • Avatar photo Muhamad Deni Saputra
  • Avatar photo Muhamad Ainun Najib
  • Avatar photo Muhamad Ilham Azizul Haq
  • Avatar photo Muhamad Saptari
  • Avatar photo Muhammad Muhyi Arrasyid, S.Psi.
  • Avatar photo Muhammad Bagus Tri Prasetyo
  • Avatar photo Muhammad Yusuf
  • Avatar photo Murdian
  • Avatar photo Nadia Yurisa Adila
  • Avatar photo Nisrina Irbah Sati
  • Avatar photo Noak Mispa Sianturi
  • Avatar photo Noor Ichwan Ichlas Ria Adha
  • Avatar photo Novtri Nelli
  • Avatar photo Letkol CHK Nur Sakdi, S.H, M.H.
  • Avatar photo Nur Latifah Hanum
  • Avatar photo Piput Milandsari
  • Avatar photo Pita Permatasari
  • Avatar photo H .A.S Pudjoharsoyo
  • Avatar photo Putri Pebrianti
Lihat semua kontributor →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.