Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Author: Muhammad Hanif Ramadhan
Sabtu, 14 November 2026, suasana sejuk kawasan pegunungan Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor, menjadi saksi kebersamaan para calon pengadil lingkungan hidup. Dalam foto ini, terlihat antusiasme dan kekompakan para peserta pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peradilan Militer. Mengenakan perlengkapan aktivitas luar ruang lengkap dengan peralatan keamanan standar, para peserta tampak penuh semangat saat mengikuti rangkaian kegiatan outbound di Eiger Adventure Land (Eiger Nature Park Adventure), sebuah destinasi ekowisata yang memadukan keindahan lanskap alam dengan tantangan fisik. Momen yang terabadikan dalam potret ini merupakan bagian dari perjalanan menyusuri Jembatan Patali…
Megamendung – Menghadapi eskalasi krisis ekologi global yang kian mencemaskan, pemahaman hukum lingkungan di Indonesia dituntut untuk segera bertransformasi. Hal ini menjadi sorotan utama dalam “Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Angkatan XXIV” yang digelar pada Selasa, 10 November 2026. Dalam pemaparan materi bertajuk “Paradigma Hukum Baru Atasi Krisis Bumi di Era Antroposen”, Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Founder Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), menekankan bahwa umat manusia telah memasuki era geologi baru, yaitu Antroposen. Era di mana aktivitas manusia menjadi…
Megamendung – Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia terus dihadapkan pada tantangan pelik, khususnya ketika menyangkut perlindungan dan pemulihan ekosistem lahan gambut. Sebagai bentang alam yang paling rentan sekaligus menyimpan cadangan karbon terbesar, sengketa di lahan gambut memiliki kerumitan yudisial tersendiri. Mulai dari kelihaian korporasi yang membajak celah hukum kearifan lokal masyarakat adat untuk merambah area gambut, hingga dinamika kerusakan ekologis—seperti penurunan muka tanah (subsidence)—yang sifatnya progresif dan terus meluas selama rentang waktu penyelesaian perkara hingga tahap eksekusi. Kompleksitas di lanskap gambut ini dibedah secara tuntas oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., pakar forensik kebakaran hutan dan lahan…
Dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia, paradigma penegakan hukum lingkungan hidup terus bergerak menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan pemulihan ekologis. Salah satu instrumen hukum progresif yang kini menjadi sorotan adalah penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Kesepakatan Penundaan Penuntutan. Instrumen ini memungkinkan perkara pidana, termasuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan, ditangguhkan penuntutannya dengan syarat entitas tersebut bersedia memulihkan kerusakan yang ditimbulkan secara nyata. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., yang hadir sebagai narasumber utama dalam Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Tahun 2026, menegaskan bahwa penerapan DPA dalam Rancangan…
Catatan WALHI atas Maraknya Karhutla dan Degradasi Lingkungan Persoalan krisis iklim di Indonesia kini telah mencapai tahap darurat yang menuntut ketegasan penegakan hukum serta komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam pemaparannya, Teo Reffelsen, Manajer Pembelaan Hukum Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menegaskan bahwa peningkatan emisi karbon dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata fenomena alam biasa, melainkan dampak langsung dari praktik pembukaan lahan yang menyalahi prosedur ekologis. Berdasarkan data pemantauan WALHI pada periode September hingga Oktober 2026, terdeteksi sedikitnya 75.621 titik panas (hotspot) yang tersebar di 37 provinsi. Sementara itu, catatan Nusantara Atlas menunjukkan luas karhutla…
PENDAHULUAN Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Edisi 2026 atau biasa dikenal dengan Buku II telah resmi diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026, menggantikan pedoman lama (Edisi 2007) sebagai panduan teknis baru bagi hakim serta aparatur peradilan. Buku II Edisi 2026 memuat beberapa persoalan yuridis pada praktik peradilan, khususnya bagi hakim dalam memeriksa perkara permohonan, terutama karena mencantumkan jenis permohonan baru yang tidak memiliki dasar hukum eksplisit yang memberikan kewenangan bagi pengadilan, sekaligus masih mempertahankan ketentuan lama yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut penulis persoalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam…
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari penghormatan hak asasi manusia. Pemidanaan terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya adalah mencegah seseorang untuk melakukan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang yang mengatur mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terakhir kali diudangkan pada tahun 2004 tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun sudah 22 tahun berlalu namun belum ada pembaruan pada peraturan tersebut sehingga terdapat beberapa kekosongan hukum, termasuk terkait publikasi identitas para pihak dalam persidangan tindak pidana tersebut, padahal Pasal 10 huruf c UU PKDRT secara tegas menagamanatkan bahwa korban…
Pendahuluan Jika kita mencoba mencari literatur hukum dan peraturan sebagai referensi untuk membahas tentang penetapan izin pinjam pakai barang bukti, hanya segelintir saja yang membahas mengenai salah satu produk pengadilan tersebut. Senada dengan konteks itu, di beberapa Pengadilan juga jarang ditemui contoh bentuk dan model penetapan izin pinjam pakai yang seragam dan dapat dijadikan referensi dalam membuatnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis akan membahas apa yang menjadi sebab dari sedikitnya jumlah penepatan izin pinjam pakai barang bukti di Pengadilan dan bagaimana sikap dan cara yang ideal mensikapi permohonan izin pinjam pakai barang bukti dalam kondisi-kondisi tertentu di persidangan.…
Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) merupakan tonggak sejarah bagi reformasi hukum di Indonesia. Pembaruan ini bukan sekadar pergantian teks regulatif, melainkan rekonstruksi fundamental atas cara negara menjalankan kekuasaan untuk memproses/mengadili suatu perkara. KUHAP 1981, yang telah berlaku selama lebih dari empat dekade, dinilai tidak lagi kompatibel secara filosofis maupun sistemik dengan paradigma pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional 2023 yang mengedepankan orientasi korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Salah satu inovasi paling transformatif dalam KUHAP 2025 adalah pengadopsian mekanisme Pengakuan Bersalah atau Plea Bargain. Mekanisme ini didefinisikan sebagai skema hukum bagi…
I. Pendahuluan: Paradigma Baru Hukum Acara Pidana Indonesia Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai pergeseran fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dari yang semula sangat kaku dan berorientasi pada kebenaran materiil yang mutlak, kini mulai mengadopsi prinsip efisiensi melalui mekanisme Plea Bargain (Pengakuan Bersalah/Jalur Khusus) dan keadilan restoratif (Restorative Justice/RJ). Namun, di balik semangat modernisasi ini, muncul persoalan mengenai kepastian hukum dan disparitas keadilan. Terdapat “lubang” regulasi yang menyebabkan terdakwa yang memilih jalur pengakuan bersalah mendapatkan kepastian keringanan hukuman yang lebih jelas dibandingkan terdakwa yang memilih jalur perdamaian atau keadilan restoratif,…
