Author: Azalia Purbayanti Sabana

Avatar photo

Hakim Pengadilan Agama Parigi

Setiap anak berhak memiliki identitas yang jelas. Identitas tersebut bukan hanya menjadi penanda mengenai siapa dirinya, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pemenuhan berbagai hak yang melekat dalam kehidupannya. Identitas seorang anak bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari martabat dan hak fundamental yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan. Melalui identitas yang sah, seorang anak dapat memperoleh pengakuan dalam administrasi kependudukan, mengakses pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta memperoleh perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua anak dilahirkan dalam kondisi yang secara hukum memberikan kejelasan mengenai hubungan perkawinan kedua orang tuanya. Ada anak yang lahir sebelum…

Read More

Dalam perkara perdata, bukti surat sering kali menjadi salah satu alat bukti yang paling menentukan. Dokumen berupa surat keterangan, keputusan pejabat, berita acara, sertifikat, hingga dokumen administrasi lainnya kerap diajukan para pihak untuk memperkuat dalil gugatan maupun bantahan. Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika dokumen tersebut diduga lahir melalui prosedur yang tidak benar, diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, atau memuat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Situasi demikian menghadirkan pertanyaan penting bagaimana seharusnya hakim perdata bersikap ketika dalam pemeriksaan persidangan ditemukan indikasi maladministrasi dalam suatu bukti surat? Pertanyaan ini tidak sederhana. Di satu sisi, hakim berkewajiban memeriksa dan…

Read More

Tren Stop the Wedding yang belakangan ramai di media sosial berawal dari lagu “Stop The Wedding” karya penyanyi Ashe dirilis pada 7 Agustus 2026. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi yang pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi sosial untuk menyuarakan tanda-tanda bahaya dalam sebuah hubungan menjelang perkawinan seperti manipulasi, perselingkuhan, ketidakjujuran, hingga pengabaian tanggung jawab menjadi sejumlah persoalan yang kerap diangkat dalam fenomena tersebut. Meskipun berangkat dari ruang digital dan sering kali dikemas secara emosional, tren ini sesungguhnya membuka diskusi yang lebih luas mengenai kesiapan, tanggung jawab, dan kesadaran hukum sebelum seseorang memasuki ikatan perkawinan. Membaca Tren dari Hulu ke Hilir…

Read More

Dalam negara hukum yang demokratis, Hakim memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Putusan Hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga dapat menentukan nasib, hak, kebebasan, kehormatan, dan kepentingan hukum masyarakat. Oleh karena itu, jabatan Hakim menuntut integritas, independensi, profesionalitas, dan tanggung jawab yang tinggi. Sebagai pejabat negara, Hakim tidak dapat melepaskan diri dari pengawasan masyarakat. Putusan pengadilan, pertimbangan hukum, perilaku profesional, dan kualitas pelayanan peradilan merupakan objek yang dapat dievaluasi dan dikritik. Kritik tersebut penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara akuntabel dan tidak menyimpang dari prinsip negara hukum. Namun, keterbukaan terhadap…

Read More

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap pola kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk dalam hubungan perkawinan. Kekayaan yang dahulu identik dengan tanah, rumah, kendaraan, tabungan, dan benda berwujud, kini berkembang dalam bentuk aset digital seperti akun bisnis daring, pendapatan affiliate marketing, royalty atas konten digital, saldo dompet elektronik, hingga aset digital lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan baru ketika perkawinan berakhir, khususnya mengenai apakah dan bagaimana aset digital dapat dikategorikan sebagai harta bersama serta bagaimana mekanisme pembagiannya. Dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan…

Read More