Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Author: Ghesa Agnanto Hutomo
Kajian Hukum Lingkungan, Litigasi Iklim, dan Hak Asasi Manusia Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan yang diperdebatkan dalam konferensi tingkat tinggi internasional, melainkan telah bertransformasi menjadi persoalan hukum mendasar yang dibawa hingga ke ruang-ruang pengadilan. Secara saintifik, fenomena ini dipicu oleh meningkatnya suhu permukaan bumi akibat akumulasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan dinitro oksida (N2O) di atmosfer yang memerangkap panas radiasi matahari. Meskipun kerap disamakan oleh masyarakat awam, perubahan iklim memiliki karakteristik hukum yang berbeda dengan pencemaran udara konvensional. Di Indonesia, gas rumah kaca hingga saat ini belum dikategorikan sebagai bahan pencemar udara…
Bagi seorang hakim, kebenaran sering kali terkunci di dalam tumpukan berkas perkara, bukti surat, dan argumentasi hukum di ruang sidang yang sejuk. Namun, dalam mengadili perkara lingkungan hidup, hukum tidak boleh sekadar menjadi teks mati yang dibolak-balik di atas meja peradilan. Atas dasar itulah, sebanyak 38 hakim peserta Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV melangkah keluar dari kenyamanan ruang sidang untuk mengamati langsung realitas pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Cileungsi, Bogor. Kunjungan ini bukan sekadar perjalanan lapangan atau formalitas kurikulum sertifikasi, melainkan sebuah ikhtiar penting untuk mendekatkan hukum pada realitas ekologis.…
Sabtu, 14 November 2026, suasana sejuk kawasan pegunungan Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor, menjadi saksi kebersamaan para calon pengadil lingkungan hidup. Dalam foto ini, terlihat antusiasme dan kekompakan para peserta pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peradilan Militer. Mengenakan perlengkapan aktivitas luar ruang lengkap dengan peralatan keamanan standar, para peserta tampak penuh semangat saat mengikuti rangkaian kegiatan outbound di Eiger Adventure Land (Eiger Nature Park Adventure), sebuah destinasi ekowisata yang memadukan keindahan lanskap alam dengan tantangan fisik. Momen yang terabadikan dalam potret ini merupakan bagian dari perjalanan menyusuri Jembatan Patali…
Di balik ruang diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang sejuk di kawasan BSD Megamendung, Bogor, suasana akademis begitu terasa saat Dr. La Ode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D., berdiri di depan para hakim dari berbagai penjuru Nusantara. Mantan Komisioner KPK yang juga pakar hukum lingkungan internasional tersebut membuka perkuliahan dengan membedah riset ilmiah mutakhir karya Andrew D. Mitchell dan James Munro (2023) berjudul “An International Law Principle of Non-Regression from Environmental Protections” yang diterbitkan oleh Cambridge University Press. La Ode menekankan bahwa di tengah maraknya kemunduran regulasi lingkungan di berbagai negara, profesi hakim merupakan benteng terakhir dalam mempertahankan integritas norma…
Hutan hujan tropis Indonesia merupakan ekosistem klimaks yang menyimpan separuh spesies flora dan fauna dunia, sekaligus menjadi penyangga jasa lingkungan terbaik bagi tata air, penyerapan karbon, serta sumber obat-obatan modern. Namun, kekayaan hayati yang tak ternilai ini terus tergerus akibat praktik pembalakan liar (illegal logging) dan perusakan kawasan hutan secara terorganisasi. Memahami urgensi penyelamatan lingkungan melalui jalur yudisial, para peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup bagi Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara Angkatan XXIV mendapatkan pembekalan mendalam mengenai pembuktian ilmiah kerusakan lingkungan hidup pada 12 November 2026. Materi krusial ini disampaikan langsung oleh Guru Besar…
Sebagai warga asli Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Pak Arif Pujianto menyaksikan secara langsung bagaimana krisis iklim perlahan mengikis ruang hidup dan mata pencahariannya. Kenaikan permukaan air laut dan banjir rob yang makin sering terjadi tidak hanya menenggelamkan pulau-pulau kecil di sekitarnya, tetapi juga merusak fasilitas umum, tempat tinggal, serta ekosistem pesisir Pulau Pari. Kesadaran akan ancaman kehilangan tempat tinggal inilah yang mendorong Pak Arif untuk berjuang menuntut keadilan iklim. Bersama dengan tiga warga Pulau Pari lainnya yaitu Asmania, Mustaghfirin, dan Edi Mulyono Pak Arif melangkah ke ranah hukum internasional. Didampingi oleh organisasi lingkungan seperti WALHI serta lembaga hukum sipil, mereka…
Catatan WALHI atas Maraknya Karhutla dan Degradasi Lingkungan Persoalan krisis iklim di Indonesia kini telah mencapai tahap darurat yang menuntut ketegasan penegakan hukum serta komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam pemaparannya, Teo Reffelsen, Manajer Pembelaan Hukum Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menegaskan bahwa peningkatan emisi karbon dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata fenomena alam biasa, melainkan dampak langsung dari praktik pembukaan lahan yang menyalahi prosedur ekologis. Berdasarkan data pemantauan WALHI pada periode September hingga Oktober 2026, terdeteksi sedikitnya 75.621 titik panas (hotspot) yang tersebar di 37 provinsi. Sementara itu, catatan Nusantara Atlas menunjukkan luas karhutla…
Peradilan kerap dipandang sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Namun, dalam praktik penegakan hukum sehari-hari, masyarakat tidak jarang merasa kecewa ketika putusan yang dijatuhkan hakim terasa dingin, kaku, dan bertentangan dengan rasa keadilan publik. Fenomena ini timbul akibat paradigma legisme atau positivisme hukum yang terlampau pekat, di mana hukum direduksi sebatas bunyi teks pasal undang-undang. Akibatnya, hakim berisiko menjelma menjadi sekadar “corong undang-undang” (bouche de la loi) yang mengabaikan dinamika moralitas dan konteks kemanusiaan. Secara historis, positivisme hukum memang memiliki kontribusi mendasar dalam membangun kepastian dan ketertiban. Asas legalitas dan unifikasi hukum menjamin bahwa tidak ada kesewenang-wenangan dalam proses hukum. Kendati…
Horor Absurditas: Ketika Jeruji Penjara Menjadi Cermin Realitas Politik dan Hukum Kita Informasi FilmKeteranganSutradaraJoko AnwarGenreHoror, Komedi Gelap, Satire SosialTema UtamaKetimpangan Kelas, Absurditas Hukum, Kebobrokan Birokrasi Dalam lanskap sinema Indonesia, Joko Anwar dikenal sebagai maestro yang mahir mengemas kecemasan sosial ke dalam bungkusan audio-visual yang memikat. Melalui karya komedi-horor terbarunya, Ghost in the Cell, Joko Anwar kembali membuktikan bahwa ketakutan terbesar bangsa ini sejatinya bukanlah sesosok hantu berwajah rata atau makhluk halus berambut panjang, melainkan absurditas realitas di dalam jeruji besi yang justru bercermin sempurna pada kebobrokan di luar penjara. Secara sinematik, Ghost in the Cell menyajikan premis isolasi yang sangat…
PENDAHULUAN Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Edisi 2026 atau biasa dikenal dengan Buku II telah resmi diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026, menggantikan pedoman lama (Edisi 2007) sebagai panduan teknis baru bagi hakim serta aparatur peradilan. Buku II Edisi 2026 memuat beberapa persoalan yuridis pada praktik peradilan, khususnya bagi hakim dalam memeriksa perkara permohonan, terutama karena mencantumkan jenis permohonan baru yang tidak memiliki dasar hukum eksplisit yang memberikan kewenangan bagi pengadilan, sekaligus masih mempertahankan ketentuan lama yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut penulis persoalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam…
