Hutan hujan tropis Indonesia merupakan ekosistem klimaks yang menyimpan separuh spesies flora dan fauna dunia, sekaligus menjadi penyangga jasa lingkungan terbaik bagi tata air, penyerapan karbon, serta sumber obat-obatan modern. Namun, kekayaan hayati yang tak ternilai ini terus tergerus akibat praktik pembalakan liar (illegal logging) dan perusakan kawasan hutan secara terorganisasi. Memahami urgensi penyelamatan lingkungan melalui jalur yudisial, para peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup bagi Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara Angkatan XXIV mendapatkan pembekalan mendalam mengenai pembuktian ilmiah kerusakan lingkungan hidup pada 12 November 2026. Materi krusial ini disampaikan langsung oleh Guru Besar Ekologi Hutan sekaligus Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.
Dalam pemaparannya, Prof. Basuki Wasis menegaskan bahwa pembalakan liar bukan sekadar pencurian kayu secara fisik, melainkan kejahatan luar biasa yang menghancurkan fungsi hidroorologis dan merusak keseimbangan ekosistem. Hilangnya tutupan vegetasi secara masif terbukti memicu bencana ekologis mematikan seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Sumatera. Lebih jauh lagi, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya merampas hak masyarakat lokal dan memusnahkan plasma nutfah, tetapi juga menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara hingga ratusan ribu triliun rupiah.
Untuk memutus mata rantai kejahatan kehutanan tersebut, hakim dituntut mampu membedakan antara pengelolaan hutan yang sah dengan berbagai modus pembalakan liar di lapangan. Secara legal, pemanfaatan hutan alam wajib mengikuti sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang membatasi diameter pohon yang boleh ditebang, sementara hutan tanaman menerapkan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) pada lahan tidak produktif. Sebaliknya, pelaku pembalakan liar kerap beroperasi di luar blok Rencana Karya Tahunan (RKT), merambah kawasan lindung maupun konservasi, hingga memanipulasi dokumen potensi tegakan untuk melegalkan pencurian kayu di luar area izin.
Guna membuktikan terjadinya kerusakan lingkungan secara objektif di persidangan, Prof. Basuki memaparkan bahwa perubahan ekosistem akibat pembalakan liar harus diukur melalui tiga aspek utama, yakni perubahan fisik, kimia, dan biologi tanah. Kerusakan lingkungan dinyatakan terjadi apabila perubahan tersebut melampaui kriteria baku kerusakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 untuk lahan kering maupun lahan basah, serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 untuk ekosistem mangrove. Dengan parameter yang terukur, klaim kerusakan lingkungan tidak lagi bersifat asumsi semata, melainkan berdiri di atas pijakan sains yang kokoh.
Proses pembuktian ilmiah (scientific evidence) di lapangan dimulai dengan penelitian dokumen perizinan yang disandingkan dengan investigasi fisik melalui metode purposive sampling. Tim ahli bersama penyidik melakukan pengukuran langsung di lokasi kejadian menggunakan peralatan teknis seperti GPS, bor tanah, dan ring sampel untuk mengambil sampel tanah utuh maupun tanah komposit. Selain memeriksa ketebalan solum tanah, berat isi, permeabilitas, dan tingkat erosi, pemeriksaan di laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) juga menguji sifat kimia seperti pH dan daya hantar listrik, hingga sifat biologi berupa jumlah mikroorganisme tanah.
Selain menganalisis kerusakan tanah, teknik identifikasi lacak balak juga menjadi instrumen vital untuk menghubungkan pelaku dengan barang bukti di tempat kejadian perkara. Secara teknis, potongan log kayu yang diangkut wajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan harus sesuai dengan tunggak pohon yang tertinggal di dalam kawasan hutan, baik dari segi jenis kayu maupun ukuran diameternya. Apabila dibutuhkan pembuktian tingkat tinggi, analisis DNA atau genetik antara log kayu dan tunggak pohon dapat dilakukan sebagai bukti ilmiah yang tak terbantahkan mengenai asal-usul kayu hasil pembalakan liar.
Agar seluruh temuan ilmiah tersebut memiliki kekuatan mengikat di hadapan majelis hakim, setiap tahapan pengambilan sampel harus dibingkai dalam prosedur hukum yang ketat. Penyidik dan petugas pengawas wajib menyusun dokumen legal sampling secara lengkap, mulai dari berita acara olah tempat kejadian perkara, dokumentasi koordinat foto lapangan, berita acara penyegelan dan penyitaan sampel, hingga berita acara penyerahan sampel ke laboratorium. Ketaatan terhadap rantai penjagaan barang bukti ini memastikan bahwa scientific evidence dapat bertransformasi secara sah menjadi alat bukti hukum (legal evidence) sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Di dalam ruang sidang, sinergi antara keterangan saksi yang melihat fakta lapangan, dokumen administratif, serta keterangan ahli kerusakan lingkungan akan membentuk keyakinan hakim yang komprehensif. Keterangan ahli yang didukung hasil uji laboratorium terakreditasi menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan mendasar dalam perkara lingkungan: siapa pelaku perusakan, seberapa besar dan lama dampak yang ditimbulkan, serta berapa nilai kerugian sumber daya alam dan biaya pemulihan yang harus dibebankan. Dengan demikian, hakim memiliki dasar rasional dan ilmiah yang kuat baik dalam menjatuhkan sanksi pidana maupun mengabulkan gugatan perdata lingkungan hidup.
Melalui pembekalan dari Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. ini, para calon hakim bersertifikat lingkungan Angkatan XXIV diharapkan semakin tajam dalam menguji validitas bukti ilmiah di persidangan. Penguasaan atas metodologi pembuktian kerusakan hutan dan tanah akan memastikan bahwa setiap putusan pengadilan tidak hanya menghukum pelaku secara adil, tetapi juga menjamin pemulihan ekosistem demi keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI