Jakarta, 9 November 2026 — Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Tahun 2026 pada Senin (9/11).
Kegiatan pembukaan tersebut dihadiri oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, D. Y. Witanto, S.H., serta jajaran pimpinan BSDK Mahkamah Agung.
Diklat ini diikuti oleh sekitar 80 hakim yang berasal dari lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Keikutsertaan hakim dari berbagai lingkungan peradilan tersebut mencerminkan pentingnya penguatan kapasitas peradilan dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks dan bersifat multidimensional.
Dalam sambutannya, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung menekankan pentingnya keseriusan dan komitmen para hakim dalam mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan. Menurutnya, penguasaan hukum lingkungan hidup menjadi semakin relevan di tengah berbagai persoalan ekologis yang dihadapi Indonesia, termasuk bencana lingkungan berskala besar seperti kebakaran hutan.
Kondisi tersebut menuntut hakim untuk tidak hanya memahami ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga membangun paradigma berpikir yang berorientasi pada perlindungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah kemampuan hakim dalam memahami dan menilai bukti ilmiah (scientific evidence) dalam proses pembuktian perkara lingkungan hidup. Karakteristik perkara lingkungan yang kerap melibatkan persoalan teknis dan hubungan sebab akibat yang kompleks mengharuskan hakim memiliki kemampuan untuk menghubungkan temuan ilmiah dengan konstruksi pembuktian hukum.
Selain itu, Ketua Kamar Pidana turut menekankan pentingnya pemahaman terhadap sejumlah konsep dan pendekatan dalam penegakan hukum lingkungan, antara lain Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) dan judicial activism.
Pemahaman terhadap Anti-SLAPP menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak disalahgunakan sebagai sarana membungkam partisipasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, pemahaman mengenai judicial activism mendorong penguatan peran hakim dalam mengembangkan penalaran dan penemuan hukum yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan lingkungan, dengan tetap berpijak pada kewenangan dan prinsip independensi peradilan.
Aspek lain yang mendapat penekanan adalah pentingnya pemulihan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata diarahkan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga perlu memperhatikan upaya pemulihan terhadap fungsi lingkungan yang telah mengalami kerusakan.
Perspektif tersebut menempatkan hukum sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan ekologis dan pencegahan kerusakan lingkungan pada masa mendatang.
Melalui penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Tahun 2026, diharapkan para peserta dapat memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum lingkungan, meningkatkan kemampuan dalam menilai pembuktian ilmiah, serta mengembangkan kepekaan terhadap dimensi ekologis dalam setiap perkara yang ditangani.
Pada akhirnya, kompetensi hakim lingkungan hidup tidak hanya diukur dari penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kemampuan menerjemahkan prinsip perlindungan lingkungan ke dalam pertimbangan dan putusan pengadilan yang berlandaskan hukum, ilmu pengetahuan, dan keadilan ekologis.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI