Author: Muhammad Rizqi Hengki

Tanjungpinang – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi sebagai langkah awal mematangkan persiapan menghadapi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 yang akan diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Rabu, (1/7) bertempat di Ruangan Aula PTA Kepulauan Riau yang dihadiri oleh seluruh Tim Monev sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PTA Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2026 serta Surat Tugas Ketua PTA Kepulauan Riau Nomor 570/KPTA.W32-A/ST.HM1.1.1/VI/2026. Panitera Muda Banding selaku Ketua Tim, Drs. H. Ishak, dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi…

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) yang termasuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan kejahatan internasional terorganisasi (transnational organized crime) yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan hidup masyarakat luas. Tindak pidana terorisme pada umumnya dilakukan secara terencana, dilakukan oleh orang-orang yang terlatih, sistematis, terorganisasi, dan kerap kali bersifat lintas negara. Karena itu, sekarang ini tidak ada satu negara pun di dunia ini yang berani meyakinkan bahwa negaranya bebas dari ancaman segala bentuk tindakan kejahatan terorisme. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris pun tidak terlepas dari aksi-aksi terorisme di negaranya (Muhammad…

Tanjungpinang – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau menyelenggarakan Pertemuan ke-3 Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembangunan Pengadilan Berpredikat Informatif Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Jum’at, (26/6/2026) yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana di lingkungan PTA Kepulauan Riau serta Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama (PA) sewilayah PTA Kepulauan Riau baik yang Work From Office (WFO) maupun yang Work From Home (WFH). Pada kesempatan ini, materi disampaikan oleh Analis Perkara Peradilan sekaligus Agen Perubahan, Muhammad Rizqi Hengki, S.H., dengan tema “Persiapan Monitoring…

Keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan bagian penting dari penyelenggaraan peradilan yang akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui proses, kebijakan, layanan, dan hasil kerja pengadilan sepanjang informasi tersebut tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Hak tidak hanya mendukung akses masyarakat terhadap keadilan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mahkamah Agung menegaskan komitmen tersebut melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Regulasi ini menjadi pedoman bagi pengadilan dalam mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani permohonan informasi publik. Pelaksanaan standar tersebut kemudian diukur melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP. Monev bukan sekadar agenda penilaian tahunan. Monev merupakan instrumen…

Orang dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan sudah ditentukan sebelumnya bahwa perbuatan itu dilarang dan pelanggarannya diancam dengan pidana. Tidak itu saja, orang yang melakukan perbuatan itu pun harus ada kesalahan. Jika kita berbicara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu kita berbicara tentang criminal act (perbuatan pidana) di mana landasan yang sangat penting adalah asas legalitas (principle of legality). Asas legalitas merupakan salah satu asas yang sangat penting dan sentral dalam hukum pidana. Asas legalitas ini berasal dari doktrin nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang berasal dari ahli hukum Jerman, yakni von Feurbach (1775-1833).…

Tanjungpinang – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau menyelenggarakan Pertemuan ke-2 Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembangunan Pengadilan Berpredikat Informatif Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Jum’at, (19/6/2026) yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana di lingkungan PTA Kepulauan Riau serta Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama (PA) sewilayah PTA Kepulauan Riau baik yang Work From Office (WFO) maupun yang Work From Home (WFH). Pada kesempatan ini, materi disampaikan oleh Panitera Muda Banding sekaligus PPID Pelaksana, Drs. H. Ishak, dengan tema “Mengenal Pelaksana Layanan…

Dokumentasi Penulis Tanjungpinang – Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau, Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A., didampingi Wakil Ketua PTA Kepulauan Riau, Drs. H. Usman, S.H., M.H., secara resmi melepas kontingen Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Daerah PTA Kepulauan Riau, Rabu (10/6/2026) bertempat di Aula Kantor PTA Kepulauan Riau untuk mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tenis Beregu ke-20 Piala Ketua Mahkamah Agung RI yang akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 16 Juni 2026 di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Ketua PTA Kepulauan Riau mengajak seluruh anggota kontingen untuk menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan kekompakan selama mengikuti pertandingan. Prestasi yang diraih…

Tanjungpinang – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau menyelenggarakan Pertemuan ke-1 Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembangunan Pengadilan Berpredikat Informatif Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Jum’at, (5/6/2026) yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana di lingkungan PTA Kepulauan Riau serta Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama (PA) sewilayah PTA Kepulauan Riau baik yang Work From Office (WFO) maupun yang Work From Home (WFH). Bimtek ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dan upaya PTA Kepulauan Riau dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik serta meningkatkan…

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyelenggarakan Kelas E-Learning Konflik Kepentingan Tahun 2026 yang dimulai hari ini, Senin (25/5) sebagai upaya memperkuat integritas aparatur peradilan dan budaya antikorupsi di lingkungan Mahkamah Agung RI. Kegiatan pembelajaran daring ini dirancang secara sistematis melalui tahapan pre-test, 4 (empat) modul pembelajaran, post-test guna mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Pada Modul 1, peserta diajak mengenali dasar-dasar konflik kepentingan serta bentuk-bentuk yang kerap terjadi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Selanjutnya, Modul 2 membahas konflik kepentingan…

Problematika pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian masih menjadi persoalan serius dalam praktik peradilan di Indonesia. Tidak sedikit putusan pengadilan agama maupun pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap justru tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena pihak yang dibebani kewajiban nafkah mengabaikan amar putusan. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong sebagian pihak untuk menempuh jalur pidana dengan mendalilkan adanya penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76B juncto Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Pasal 428 Undang-Undang…