Author: Muhammad Rizqi Hengki

Tanjungpinang – Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau, Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A., menyampaikan kebijakan strategis PTA Kepulauan Riau tahun 2026 dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti seluruh Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah hukum dengan mengusung tema “Menembus Jarak, Mewujudkan Keadilan: Cetak Biru Navigasi Layanan Hukum Lintas Pulau”, pada Kamis (16/4), bertempat di Aula PTA Kepulauan Riau. Dalam arahannya, Rosliani menegaskan bahwa kebijakan tahun 2026 difokuskan pada perluasan akses layanan hukum bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan. Ia menekankan pentingnya inovasi berbasis teknologi untuk menjembatani keterbatasan jarak, sehingga pelayanan peradilan tetap dijangkau secara cepat, mudah, dan…

Tanjungpinang – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2026 yang diikuti seluruh Pengadilan Agama sewilayah hukumnya selama 2 (dua) hari, pada Kamis dan Jum’at (16-17/4), bertempat di Aula PTA Kepulauan Riau. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana, serta PPPK di lingkungan PTA Kepulauan Riau. Turut hadir Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah PTA Kepulauan Riau. Mengusung tema “Memperkuat Integritas, Mengakselerasi Layanan Digital, Mewujudkan Pengadilan Agama yang Informatif dan Berkeadilan”, Rakor ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan…

Tanjungpinang – Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau, Dr. Mirawati Saktiana, S.H., M.H., resmi dilantik oleh Ketua PTA Kepulauan Riau, Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A., dalam sebuah proses pelantikan yang berlangsung khidmat, pada Kamis (16/4/2026), bertempat di Aula PTA Kepulauan Riau. Pelantikan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat tata kelola administrasi dan layanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel di wilayah Kepulauan Riau. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana, serta PPPK di lingkungan PTA Kepulauan Riau. Turut hadir Wakil Ketua PTA Bengkulu, Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah…

Batam – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau kembali menorehkan prestasi dengan menerima penghargaan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam kegiatan Apresiasi Kolaborasi Investasi Tahun 2026 yang menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi PTA Kepulauan Riau dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di wilayah Kepulauan Riau khususnya Kota Batam, pada Senin, 16 Maret 2026 bertempat di Grand Mercure Batam Centre. Penghargaan ini diterima oleh Ketua PTA Kepulauan Riau yang diwakili Ketua PA Batam, Nursal, S.Ag., M.Sy., yang secara langsung diserahkan oleh Kepala BP Batam, H. Amsakar Achmad, dengan didampingi Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh…

Jakarta – Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja peradilan agama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau, Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A., dan Wakil Ketua, Drs. H. Usman, S.H., M.H., mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor), Bimbingan Teknis (Bimtek), serta penganugerahan Badilag Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), pada Senin-Rabu, 9-11 Maret 2026 bertempat di Redtop Hotel & Convention Center. Kegiatan yang diikuti oleh para pimpinan PTA dari seluruh Indonesia ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kompetensi aparatur peradilan, mengevaluasi berbagai program kerja yang telah dilaksanakan di tahun 2025, serta…

Jakarta –Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Badilag Awards 2026 dalam kategori Kepatuhan dalam Verifikasi Laporan Keuangan Satuan Kerja di Wilayahnya. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, pada Selasa, 10 Maret 2026. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen PTA Kepulauan Riau dalam memastikan tertib administrasi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pada seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya. Melalui proses verifikasi yang konsisten dan berkelanjutan, PTA Kepulauan Riau…

Tanjungpinang – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau melakukan kunjungan silaturahmi ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pada Jum’at, 6 Maret 2026. Kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua selaku Dewan Pertimbangan, Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A., Panitera selaku Dewan Pertimbangan, Muhammad Yasir Nasution, S.Ag., M.A., Sekretaris selaku Atasan PPID, Hendriansyah, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum selaku PPID, Dra. Hj. Khamsiah, dan Analis Perkara Peradilan selaku Petugas Layanan Informasi, Muhammad Rizqi Hengki, S.H., yang diterima oleh Ketua…

Upaya pembaruan hukum pidana nasional telah diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP dibentuk untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Perkembangan masyarakat dewasa ini, menuntut penyempurnaan sistem hukum pidana yang konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial. Diperlukan penyesuaian terhadap norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan baik antara Undang-Undang di luar KUHP dan Peraturan Daerah dengan KUHP maupun di dalam KUHP itu sendiri. KUHP mengamanatkan penyesuaian terhadap seluruh Undang-Undang di luar KUHP dan…