Author: Muhammad Rizqi Hengki

Jakarta – Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja peradilan agama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau, Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A., dan Wakil Ketua, Drs. H. Usman, S.H., M.H., mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor), Bimbingan Teknis (Bimtek), serta penganugerahan Badilag Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), pada Senin-Rabu, 9-11 Maret 2026 bertempat di Redtop Hotel & Convention Center. Kegiatan yang diikuti oleh para pimpinan PTA dari seluruh Indonesia ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kompetensi aparatur peradilan, mengevaluasi berbagai program kerja yang telah dilaksanakan di tahun 2025, serta…

Jakarta –Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Badilag Awards 2026 dalam kategori Kepatuhan dalam Verifikasi Laporan Keuangan Satuan Kerja di Wilayahnya. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, pada Selasa, 10 Maret 2026. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen PTA Kepulauan Riau dalam memastikan tertib administrasi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pada seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya. Melalui proses verifikasi yang konsisten dan berkelanjutan, PTA Kepulauan Riau…

Tanjungpinang – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau melakukan kunjungan silaturahmi ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pada Jum’at, 6 Maret 2026. Kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua selaku Dewan Pertimbangan, Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A., Panitera selaku Dewan Pertimbangan, Muhammad Yasir Nasution, S.Ag., M.A., Sekretaris selaku Atasan PPID, Hendriansyah, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum selaku PPID, Dra. Hj. Khamsiah, dan Analis Perkara Peradilan selaku Petugas Layanan Informasi, Muhammad Rizqi Hengki, S.H., yang diterima oleh Ketua…

Upaya pembaruan hukum pidana nasional telah diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP dibentuk untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Perkembangan masyarakat dewasa ini, menuntut penyempurnaan sistem hukum pidana yang konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial. Diperlukan penyesuaian terhadap norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan baik antara Undang-Undang di luar KUHP dan Peraturan Daerah dengan KUHP maupun di dalam KUHP itu sendiri. KUHP mengamanatkan penyesuaian terhadap seluruh Undang-Undang di luar KUHP dan…