Author: Agus Digdo Nugroho

(30/07) Sebagai bentuk akhir rangkaian penyusunan naskah urgensi Perubahan Perubahan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (PP 5/2019), Tim penyusun finalkan dengan 3 opsi rekomendasi kebijakan. Tim penyusun yang dikoordinatori oleh Edi Yuniadi finalkan naskah urgensi dengan Opsi rekomendasi kebijakan utamanya melakukan perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dengan mempertahankan metode pungutan PNBP tarif spesifik dan berfokus pada perluasan jenis PNBP seluruh alur perkara dan penyesuaian besaran tarif berbasis wajar, objektif, dan layak. Kegiatan Finalisasi naskah urgensi ini dihadiri oleh Buang…

(15/07) Rabu pagi, hiruk pikuk lalu lalang telah terjadi di lantai 10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, tepatnya di Ruang Rapat Utama Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan. Hiruk pikuk itu terjadi karena akan dilangsungkannya Focus Group Discussion (FGD) mengenai Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2019 Tentang PNBP di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Membuka Kegiatan FGD, Edi Yuniadi, S.Sos., M.M., CPSAK Kepala Biro Keuangan MA melaporkan selayang pandang kegiatan “Gambaran umum kegiatan ini dapat dipahami bahwa sejak efektif berlaku pada 23 Januari 2019, PP 5 Tahun 2019 menjadi dasar pengaturan bagi Mahkamah Agung untuk dapat memungut…

(08/07) Mengambil Lokasi di Novotel Grand Shayla Makassar, Tim Pengelola Jurnal Hukum dan peradilan siapkan penerbitan Volume 15 Nomor 2 Tahun 2026. Jurnal Hukum dan Peradilan menjadi salah satu kanal publikasi gagasan bagi segenap insan peradilan, civitas akademika di kampus-kampus Fakultas Hukum dan seluruh pemerhati isu kebijakan hukum dan peradilan. JHP sendiri saat ini sudah menduduki peringkat Sinta 2 yang mana dalam dinamikanya sedang mengupayakan menuju Jurnal terindeks Scopus. “Dalam pengelolaan Jurnal Hukum dan Peradilan dalam menuju Scopus terdapat 3 aspek yang wajib di perhatikan yakni Aspek Kebaruan, Aspek analisis hukum, dan Aspek displin penerbitan berkala. JHP sudah baik dengan…

(18/06) Seusai sebelumnya berkelana melakukan observasi pelaksanaan penegakan pelanggaran atas hukum adat pada Masyarakat Baduy Di Pegunungan Kendeng Banten Selatan, Tim yang dipimpin oleh Oloan Harianja, S.H., M.H. melanjutkan audiensi dengan rencana menyusun SEMA yang mengaturnya bagi Pengadilan Negeri. Untuk itu kemudian Tim melakukan Audiensi untuk meminta masukan ke Jajaran Pimpinan dan Hakim di PN Serang. SEMA ini nantinya akan ditujukan untuk memberikan pedoman bagi pengadilan apabila ada permohonan penetapan dari lembaga adat melalui kejaksaan atas penyelesaian pidana adat yang sudah diselesaikan secara adat. Dalam sesi diskusi dan konsultasi isu kebijakan ini direspon oleh Pimpinan PN Serang Dr. Hasanuddin, S.H.,…

(17/06) Siang Hari Di Pegunungan Kendeng Banten Selatan, medan lembah ngarai berbukit jalan berliku dan berkelok, jalan setapak dengan kemiringan terjal, jembatan sempit, jalur tanah beraspal yang rusak dan perjalanan lebih dari 3 jam perjalanan dari Kota Serang harus dilalui oleh Tim Riset Kebijakan yang di Koordinatori oleh Oloan Harianja, S.H., M.H. Tim yang meliputi Umar Dani, Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur, Dodik Setyo Wijayanto, Ahmad Wali, Agus Digdo Nugroho dan dukungan sekretariat oleh Magdalena dan Rizki Irza tiba di Desa Binong Raya sebagai salah satu gerbang masuk ke Baduy Luar pukul 12.46 WIB disambut langsung oleh Sapri (Anggota Suku…

(12/06) Malang. Dalam momentum Rangkaian Pelaksanaan PTWP yang digelar di Kota Malang terdapat hal yang menarik disampaikan dan ditekankan oleh YM. Prof. Sunarto dalam gelaran permainan tenis PTWP yakni untuk menjauhi gaya hidup flexing.  Berangkat dari sambutan Acara Pembinaan Teknis & Administrasi Yudisial Bagi Jajaran 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di mana di dalamnya disinggung ajakan bersyukur dan menundukkan kepala sejenak, merefleksi betapa besar nikmat, yang telah Allah SWT anugerahkan kepada warga peradilan khususnya para hakim. Setelah sekian lama, berbagai aspirasi, dan ikhtiar diperjuangkan, Negara akhirnya mendengar dan mengabulkan harapan para hakim. Melalui PP Nomor 42 Tahun 2025, penghasilan…

(12/06) Masih di dalam Rangkaian kegiatan Acara Pembinaan Teknis & Administrasi Yudisial Bagi Jajaran 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang merupakan bagian dari acara momentum Turnamen PTWP bertempat di Hotel Grand Mercure Malang Mirama. Dalam sambutan acara tersebut terdapat titik tekan yang disampaikan oleh YM. Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. yakni perihal pelayanan transaksional. “Kita patut berbangga, dari data yang Saya terima, bahwa dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya sejak Januari 2026 hingga saat ini, saya tidak lagi menerima laporan mengenai praktik pelayanan transaksional yang melibatkan hakim. Tentu saja ini sebuah sinyal positif, bahwa peningkatan kesejahteraan…

(12/06) Rangkaian kegiatan Acara Pembinaan Teknis & Administrasi Yudisial Bagi Jajaran 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia dihadiri bertempat di Hotel Grand Mercure Malang Mirama di hadiri oleh YM. Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. Acara tersebut juga dihadiri oleh YM. Suharto, S.H., M.H. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial bersama YM. Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial, YM. Para Ketua Kamar dan Hakim Agung, Panitera dan Sekretaris MA, para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, Para pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 lingkungan peradilan…

(08/06) Senin Siang Tim Naskah Urgensi PNBP Mahkamah Agung melakukan pengolahan data hasil dari Pengumpulan Data di dua Wilayah Manado dan Bangka Belitung. Progress draft naskah urgensi yang disusun mencapai 78% yang kini telah mengerucut pada pembahasan penyesuaian kenaikan besaran Tarif PNBP Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. “Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, Dan Penetapan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak memang diatur beberapa metode perhitungan pungutan PNBP yakni Tarif Spesifik dan Tarif Ad Valorem (Persentase). Namun demikian berdasarkan Laporan Visitasi Pengumpulan Data…

(13/05) Rangkaian kegiatan Tim Penulis Naskah Urgensi Perubahan PNBP Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di wilayah hukum Bangka Belitung berupaya memotret riil keadaan pemungutan PNBP di Beberapa Pengadilan Tingkat Banding (PT dan PTA), Pengadilan Tingkat Pertama (PA dan PN) khususnya kelas I B, serta beberapa instansi lain yang juga turut memungut PNBP. Dilaksanakannya kegiatan ini semata-mata Sebagai wujud agar kebijakan yang terumuskan nanti akan menjadi kebijakan yang baik, bisa diterima, bisa dilaksanakan serta tidak menimbulkan persoalan baru karena di dasarkan atas saran kebijakan yang berbasis bukti (Evidence Based Policy). Tim yang terdiri atas Dr. H. Buang Yusuf, S.H.,…